Padri dan Pendeta: Ketika Kolonialisme Menafsirkan Islam
Miftah yusufpati
Jum'at, 17 Oktober 2025 - 17:00 WIB
Di balik Perang Padri, kolonialisme tak hanya menaklukkan tanah, tapi juga tafsir iman. Ilustrasi: Ist
LANGT7.ID-November 1828, di sebuah pos Belanda di Jawa, seorang perwira kolonial bernama Le Bron de Vexela menatap dingin para pengikut Kiai Mojo, ulama sekaligus penasihat spiritual Pangeran Diponegoro. Ia menarik jam saku dari rompinya, dan dengan nada mengancam berkata, “Jika menghargai nyawa, Anda tidak akan buang-buang waktu dengan obrolan basa-basi.”
Kalimat itu dicatat Michael Laffan dalam bukunya Sejarah Islam di Nusantara (Freedom Institute, 2015). Ia menggambarkan bagaimana perang-perang kolonial di abad ke-19 tidak hanya pertempuran senjata, tapi juga pertarungan tafsir: antara pendeta dan ulama, antara salib dan serban.
Baik Inggris maupun Belanda, tulis Laffan, memandang lawan mereka sebagai “para pendeta perang”: tokoh-tokoh agama yang dianggap fanatik, keras kepala, dan sulit dijinakkan. Sebutan “Padri”, yang kini lekat dengan Perang Padri di Sumatra Barat, awalnya justru berasal dari ejekan kolonial. “Padri,” kata Laffan, diambil dari istilah Iberia untuk padre—pendeta Katolik. Inggris sudah menggunakan istilah ini di India untuk menyebut pemimpin-pemimpin Islam yang dianggap ekstremis.
Ketika gerakan keagamaan di Sumatra Barat mulai menggeliat pada awal 1800-an, istilah itu pun menyeberang ke Nusantara. Belanda menyebut para reformis Islam dari Mekah sebagai kaum Padri. Bahkan, menurut Laffan, istilah itu diadopsi juga oleh orang-orang lokal yang sinis terhadap gerakan keagamaan yang keras. “Pada 1850-an,” tulisnya, “para misionaris di Jawa Barat disebut padri oleh orang Sunda yang curiga. Ahmad Rifa‘i pun menyerang muslim yang bersekutu dengan Belanda dengan sebutan serupa.”
Pandangan kolonial terhadap para ulama selalu ganda. Di satu sisi, mereka ditakuti; di sisi lain, diam-diam dikagumi. Raffles dan Kolonel Nahuijs, misalnya, menyebut kaum “Padre” sebagai aktivis saleh yang berusaha memperbaiki moral masyarakat Melayu yang dianggap “merosot.” Namun, kekaguman itu bercampur kecurigaan. Raffles menulis kepada William Marsden pada 1820 bahwa kaum Padri “menyerupai kaum Wahhabi dari padang pasir”. Keras dan puritan, tapi sekaligus membawa semangat reformasi.
Kecurigaan itu menjelma menjadi kebijakan militer. Sejak 1821, Belanda mulai menancapkan kekuasaan di Padang dan menghadapi para Tuanku Padri. Namun, perang yang awalnya bernuansa agama berubah menjadi konflik sosial dan politik. Laffan mencatat, Syekh Jalal al-Din dari Samiang—yang diminta Belanda menulis laporan tentang perang itu—menyebutnya sebagai “perang agama” yang berakhir dengan pertarungan internal antarfaksi sendiri.
Ketika laporan Jalal al-Din rampung, perang di pedalaman Minangkabau hampir usai. Belanda sementara menarik diri karena Inggris enggan mendukung operasi mereka. Tapi bara itu belum padam. Tuanku Imam Bonjol, pemimpin kharismatik dari Alahan Panjang, membuka kembali perlawanan pada 1830-an, hingga akhirnya ditaklukkan pada 1837.
Kalimat itu dicatat Michael Laffan dalam bukunya Sejarah Islam di Nusantara (Freedom Institute, 2015). Ia menggambarkan bagaimana perang-perang kolonial di abad ke-19 tidak hanya pertempuran senjata, tapi juga pertarungan tafsir: antara pendeta dan ulama, antara salib dan serban.
Baik Inggris maupun Belanda, tulis Laffan, memandang lawan mereka sebagai “para pendeta perang”: tokoh-tokoh agama yang dianggap fanatik, keras kepala, dan sulit dijinakkan. Sebutan “Padri”, yang kini lekat dengan Perang Padri di Sumatra Barat, awalnya justru berasal dari ejekan kolonial. “Padri,” kata Laffan, diambil dari istilah Iberia untuk padre—pendeta Katolik. Inggris sudah menggunakan istilah ini di India untuk menyebut pemimpin-pemimpin Islam yang dianggap ekstremis.
Ketika gerakan keagamaan di Sumatra Barat mulai menggeliat pada awal 1800-an, istilah itu pun menyeberang ke Nusantara. Belanda menyebut para reformis Islam dari Mekah sebagai kaum Padri. Bahkan, menurut Laffan, istilah itu diadopsi juga oleh orang-orang lokal yang sinis terhadap gerakan keagamaan yang keras. “Pada 1850-an,” tulisnya, “para misionaris di Jawa Barat disebut padri oleh orang Sunda yang curiga. Ahmad Rifa‘i pun menyerang muslim yang bersekutu dengan Belanda dengan sebutan serupa.”
Pandangan kolonial terhadap para ulama selalu ganda. Di satu sisi, mereka ditakuti; di sisi lain, diam-diam dikagumi. Raffles dan Kolonel Nahuijs, misalnya, menyebut kaum “Padre” sebagai aktivis saleh yang berusaha memperbaiki moral masyarakat Melayu yang dianggap “merosot.” Namun, kekaguman itu bercampur kecurigaan. Raffles menulis kepada William Marsden pada 1820 bahwa kaum Padri “menyerupai kaum Wahhabi dari padang pasir”. Keras dan puritan, tapi sekaligus membawa semangat reformasi.
Kecurigaan itu menjelma menjadi kebijakan militer. Sejak 1821, Belanda mulai menancapkan kekuasaan di Padang dan menghadapi para Tuanku Padri. Namun, perang yang awalnya bernuansa agama berubah menjadi konflik sosial dan politik. Laffan mencatat, Syekh Jalal al-Din dari Samiang—yang diminta Belanda menulis laporan tentang perang itu—menyebutnya sebagai “perang agama” yang berakhir dengan pertarungan internal antarfaksi sendiri.
Ketika laporan Jalal al-Din rampung, perang di pedalaman Minangkabau hampir usai. Belanda sementara menarik diri karena Inggris enggan mendukung operasi mereka. Tapi bara itu belum padam. Tuanku Imam Bonjol, pemimpin kharismatik dari Alahan Panjang, membuka kembali perlawanan pada 1830-an, hingga akhirnya ditaklukkan pada 1837.