Islam Nusantara: Ketika Pengetahuan Dijarah atas Nama Peradaban
Miftah yusufpati
Sabtu, 18 Oktober 2025 - 04:15 WIB
Kisah kelam kolonialisme pengetahuan: ketika naskah tasawuf dianggap lagu-lagu keagamaan, dan Islam Nusantara dibaca tanpa ruhnya sendiri. Ilustrasi: Ist
LANGIT7.ID-Suatu pagi pada 1812, pasukan Inggris menyerbu Keraton Yogyakarta. Bukan hanya senjata dan emas yang mereka angkut, tapi juga sesuatu yang lebih halus: naskah-naskah kuno. Manuskrip berbahasa Arab, Melayu, dan Jawa dibungkus dalam peti, dikirim ke Batavia dan London, menjadi koleksi museum yang kemudian disebut “peninggalan peradaban Timur.”
Michael Laffan, sejarawan asal Australia, menulis kisah ini dalam Sejarah Islam di Nusantara(Freedom Institute, 2015). Ia menyebutnya bagian dari “rezim baru pengetahuan” — masa ketika kolonialisme tidak hanya menaklukkan tanah dan manusia, tapi juga teks dan makna.
“Perpustakaan-perpustakaan rampasan,” tulis Laffan, “menjadi sumber utama bagi Eropa untuk memahami Islam Asia Tenggara.” Tapi pemahaman itu lahir dari prasangka. Dalam pandangan pejabat kolonial, Islam di Nusantara bukanlah sistem ilmu yang utuh, melainkan sisa-sisa ajaran asing yang perlu dikaji — atau dijinakkan.
Ketika Inggris menaklukkan Selangor (1784), Yogyakarta (1812), Bone (1814), dan Palembang, mereka memungut ribuan manuskrip sebagai barang pampasan. Belanda kemudian mengambilnya kembali pada 1821. Sebagian besar naskah itu adalah teks-teks tasawuf, tafsir, dan fikih. Namun, menurut Laffan, para kolonial lebih tertarik pada puisi dan cerita rakyat. “Raffles hanya mengambil beberapa syair dan teks Jawa milik Sultan Palembang,” tulisnya. “Sementara koleksi berbahasa Arab dan Melayu ditinggalkan begitu saja.”
Baca juga: Rezim Pengetahuan Baru: Ketika Islam Nusantara Jadi Objek Kolonial
Ironinya, dari naskah-naskah yang diabaikan itu justru mengalir warisan intelektual Islam Nusantara: jaringan ulama dari Aceh hingga Banten, yang menulis, mengajar, dan menafsir dunia dengan pena mereka. Tapi bagi kolonial, karya-karya itu dianggap tak penting — atau terlalu sulit dipahami.
Bagi Raffles dan Van Sevenhoven, Islam hanyalah latar budaya, bukan sistem berpikir. John Crawfurd, pejabat kolonial yang lain, menyebut orang Melayu sebagai “muslim teladan tetapi toleran”, dan orang Jawa “longgar dalam prinsip dan praktik mereka.” Penilaian itu, kata Laffan, lebih banyak berdasar dugaan ketimbang pengetahuan. “Hubungan mereka dengan dunia Islam di luar Nusantara kerap terjadi di luar jangkauan orang Eropa,” tulisnya.
Michael Laffan, sejarawan asal Australia, menulis kisah ini dalam Sejarah Islam di Nusantara(Freedom Institute, 2015). Ia menyebutnya bagian dari “rezim baru pengetahuan” — masa ketika kolonialisme tidak hanya menaklukkan tanah dan manusia, tapi juga teks dan makna.
“Perpustakaan-perpustakaan rampasan,” tulis Laffan, “menjadi sumber utama bagi Eropa untuk memahami Islam Asia Tenggara.” Tapi pemahaman itu lahir dari prasangka. Dalam pandangan pejabat kolonial, Islam di Nusantara bukanlah sistem ilmu yang utuh, melainkan sisa-sisa ajaran asing yang perlu dikaji — atau dijinakkan.
Ketika Inggris menaklukkan Selangor (1784), Yogyakarta (1812), Bone (1814), dan Palembang, mereka memungut ribuan manuskrip sebagai barang pampasan. Belanda kemudian mengambilnya kembali pada 1821. Sebagian besar naskah itu adalah teks-teks tasawuf, tafsir, dan fikih. Namun, menurut Laffan, para kolonial lebih tertarik pada puisi dan cerita rakyat. “Raffles hanya mengambil beberapa syair dan teks Jawa milik Sultan Palembang,” tulisnya. “Sementara koleksi berbahasa Arab dan Melayu ditinggalkan begitu saja.”
Baca juga: Rezim Pengetahuan Baru: Ketika Islam Nusantara Jadi Objek Kolonial
Ironinya, dari naskah-naskah yang diabaikan itu justru mengalir warisan intelektual Islam Nusantara: jaringan ulama dari Aceh hingga Banten, yang menulis, mengajar, dan menafsir dunia dengan pena mereka. Tapi bagi kolonial, karya-karya itu dianggap tak penting — atau terlalu sulit dipahami.
Bagi Raffles dan Van Sevenhoven, Islam hanyalah latar budaya, bukan sistem berpikir. John Crawfurd, pejabat kolonial yang lain, menyebut orang Melayu sebagai “muslim teladan tetapi toleran”, dan orang Jawa “longgar dalam prinsip dan praktik mereka.” Penilaian itu, kata Laffan, lebih banyak berdasar dugaan ketimbang pengetahuan. “Hubungan mereka dengan dunia Islam di luar Nusantara kerap terjadi di luar jangkauan orang Eropa,” tulisnya.