Rezim Pengetahuan Baru: Ketika Islam Nusantara Jadi Objek Kolonial

LANGIT7.ID-Pada awal abad ke-19, Universitas Leiden menjadi gudang naskah Islam terbesar di Eropa. Namun, sejarah bagaimana koleksi itu tiba di sana bukan kisah akademik yang tenang, melainkan jejak kolonialisme yang dibungkus ambisi pengetahuan.

Sejarawan Michael Laffan mencatat bahwa upaya Belanda memahami Islam dan kebudayaan lokal Nusantara berjalan tersendat. Hal ini baru menggeliat setelah Inggris sempat mengambil alih Jawa pada 1811–1816. Sejak itu, “pengetahuan tentang Timur” menjadi arena perebutan antara dua kekuatan kolonial: Belanda dan Inggris.

Di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, Belanda membangun Jalan Raya Pos membentang dari Anyer hingga Panarukan. Tapi lebih dari itu, Daendels memerintahkan penyusunan inventaris penduduk dan pendidikan Jawa. Tujuannya: mengenali dan mengendalikan. Kolonialisme, tulis Laffan, “bukan hanya urusan senjata dan pajak, melainkan juga tentang siapa yang berhak menulis dan menafsirkan pengetahuan.”

Perang Eropa dan peralihan kekuasaan membuat arsip dan manuskrip berpindah tangan. Ketika Thomas Stamford Raffles dan surveyor Kolonel Colin Mackenzie mendarat di Jawa, mereka menjarah perpustakaan-perpustakaan istana demi melengkapi koleksi “ilmiah” Inggris. Sebagian naskah itu kelak terbakar bersama kapal Fame pada 1824, sebagian lain selamat dan kini tersimpan di London.

Di waktu yang sama, sisa koleksi Islam dari perpustakaan Palembang dikirim ke Batavia—membentuk cikal bakal “pengetahuan kolonial” tentang Islam Nusantara.

Marsden dan Islam yang Dianggap Asing

Jauh sebelum Raffles, seorang pegawai Inggris di Bengkulu, William Marsden, telah menulis History of Sumatra (1783). Ia heran pada minimnya minat Belanda terhadap sejarah daerah jajahan, lalu menuduh mereka “terlalu sibuk berdagang untuk berpikir secara liberal”.

Namun pandangan Marsden terhadap Islam juga jauh dari netral. Ia menyebut Islam sebagai pengaruh asing yang menghapus kebudayaan asli. Orang Melayu, menurutnya, kehilangan jati diri karena “menyamar dengan jubah Arab”. Ia bahkan menyebut Al-Qur’an dan kitab-kitab Islam sebagai “dongeng legenda yang tak berguna sebagai karya ilmiah”.

Sikap itu, tulis Laffan, menunjukkan bagaimana pengetahuan kolonial dibangun di atas prasangka. Islam dilihat bukan sebagai sistem nilai, melainkan sebagai hambatan bagi “kemajuan”.

Seorang orientalis Skotlandia, John Leyden, ikut dalam ekspedisi Raffles ke Jawa tahun 1811. Ia dikenal sebagai poliglot yang menyalin puluhan naskah Melayu dan mulai menerjemahkan Sulalat al-Salatin (Sejarah Melayu). Namun, niatnya untuk meneliti langsung berakhir tragis—Leyden meninggal karena tifus setelah memeriksa perpustakaan di Batavia.

Raffles meneruskan pekerjaannya. Ia mendirikan kembali Masyarakat Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan, lembaga yang mengklaim bekerja “demi kebaikan bersama”—meski sebenarnya berfungsi mengarsipkan dan mengontrol pengetahuan lokal.

“Bagi Raffles, pengetahuan adalah alat kekuasaan,” tulis Laffan. Ia memosisikan Islam sebagai bahan kajian, bukan sumber peradaban.

Ketika Islam Dijadikan Objek Studi

Sejak masa itu, Islam di Nusantara **berubah dari subjek sejarah menjadi objek studi**. Para cendekiawan Eropa mengumpulkan naskah-naskah, menyalin, dan menerjemahkan teks Arab-Melayu bukan untuk memahami, tetapi untuk mengelola.

Laffan menulis: “Pengetahuan yang lahir dari kolonialisme selalu memantulkan cermin kekuasaan—ia lebih banyak mengungkap tentang peneliti daripada yang diteliti.”

Kini, ratusan manuskrip Islam hasil rampasan itu tersimpan rapi di Leiden, Oxford, dan London. Ironisnya, koleksi yang dulu dijarah kini menjadi sumber utama bagi studi Islam Nusantara modern.

Sejarah pengetahuan, dalam pembacaan Laffan, adalah juga sejarah kekuasaan. Dan setiap halaman manuskrip yang tersisa membawa jejak ganda: keingintahuan ilmiah dan kerakusan imperium.