Harta yang Hidup: Ketika Investasi Menyentuh Nurani
Miftah yusufpati
Rabu, 29 Oktober 2025 - 16:07 WIB
Islam menyeru agar harta berputar dan memberi manfaat, bukan ditimbun untuk ambisi pribadi. Ilustrasi: AI
LANGIT7.ID-Di tengah gegap gempita investasi dan geliat ekonomi digital, dunia tampak seolah berlomba menumpuk laba. Tanah diborong untuk spekulasi, pabrik menumpuk produk berlebih, dan uang mengalir di ruang-ruang maya yang tak lagi menyentuh tenaga kerja. Namun di balik hiruk-pikuk itu, Islam sudah berabad-abad lebih dulu berbicara tentang cara mengembangkan harta tanpa merusak akhlak dan kepentingan umum.
“Islam melarang harta dibekukan, tapi juga menolak harta dikembangkan dengan cara yang membahayakan,” tulis Syaikh Yusuf Qardhawi dalam magnum opus-nya, Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur’an dan Sunnah (Malaamihu Al-Mujtama’ Al-Muslim Alladzi Nasyuduh), terbitan Citra Islami Press, 1997.
Prinsip itu, kini, terasa semakin bergema di tengah kesenjangan sosial dan krisis moral ekonomi.
Tanah, Pabrik, dan Amanah yang Terlupakan
Dalam pandangan Islam, setiap kepemilikan adalah amanah — istikhlaf, istilah Qardhawi — bahwa manusia hanyalah peminjam dari Tuhan. Karena itu, tanah yang dibiarkan tandus di saat masyarakat butuh pangan, atau pabrik yang berhenti berproduksi ketika pasar memerlukan, sama artinya dengan mengkhianati amanah.
Larangan itu bukan sekadar ideal moral. Ia adalah etika produktif: harta harus berputar, menghidupkan, bukan menimbun kematian. “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka azab yang pedih,” (QS. At-Taubah : 34-35).
Di Kutai Timur, Kalimantan Timur, gema ayat ini terasa aktual. Seperti dilaporkan dalam portal resmi pro.kutaitimurkab.go.id (28 Oktober 2025), masyarakat menuntut agar pengelolaan sumber daya tak hanya berpihak pada segelintir pemodal, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menjaga lingkungan. Prinsipnya sama: harta yang disimpan tanpa manfaat sosial adalah harta yang mati.
“Islam melarang harta dibekukan, tapi juga menolak harta dikembangkan dengan cara yang membahayakan,” tulis Syaikh Yusuf Qardhawi dalam magnum opus-nya, Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur’an dan Sunnah (Malaamihu Al-Mujtama’ Al-Muslim Alladzi Nasyuduh), terbitan Citra Islami Press, 1997.
Prinsip itu, kini, terasa semakin bergema di tengah kesenjangan sosial dan krisis moral ekonomi.
Tanah, Pabrik, dan Amanah yang Terlupakan
Dalam pandangan Islam, setiap kepemilikan adalah amanah — istikhlaf, istilah Qardhawi — bahwa manusia hanyalah peminjam dari Tuhan. Karena itu, tanah yang dibiarkan tandus di saat masyarakat butuh pangan, atau pabrik yang berhenti berproduksi ketika pasar memerlukan, sama artinya dengan mengkhianati amanah.
Larangan itu bukan sekadar ideal moral. Ia adalah etika produktif: harta harus berputar, menghidupkan, bukan menimbun kematian. “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka azab yang pedih,” (QS. At-Taubah : 34-35).
Di Kutai Timur, Kalimantan Timur, gema ayat ini terasa aktual. Seperti dilaporkan dalam portal resmi pro.kutaitimurkab.go.id (28 Oktober 2025), masyarakat menuntut agar pengelolaan sumber daya tak hanya berpihak pada segelintir pemodal, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menjaga lingkungan. Prinsipnya sama: harta yang disimpan tanpa manfaat sosial adalah harta yang mati.