Sejarah Islam Nusantara: Kekhawatiran, Misi, dan Islam yang Bangkit
Miftah yusufpati
Kamis, 06 November 2025 - 16:10 WIB
Sarekat Islam menjelma kekuatan sosial baru yang membuat resah pejabat kolonial, misionaris, dan para orientalis Belanda. Ilustrasi: AI
LANGIT7.ID-Di awal abad ke-20, di antara hamparan kebun tebu dan kantor misi kolonial, lahir satu kekuatan sosial yang menggetarkan Hindia Belanda: Sarekat Islam. Ia tidak hanya mengguncang elite bumiputra, tapi juga membuat resah para pejabat, misionaris, dan penasihat yang menganggap diri mereka pengarah jalan “kemajuan.”
Michael Laffan, dalam karyanya Sejarah Islam di Nusantara(terjemahan dari The Makings of Indonesian Islam, Princeton University Press, 2011), menggambarkan masa ketika para penginjil, ahli hukum, dan orientalis Belanda merasa kehilangan pijakan. Islam yang semula mereka pandang sebagai tradisi lokal yang bisa “dikawal,” berubah menjadi arus kesadaran baru — rasional, sosial, sekaligus politis.
Tahun 1914, Masyarakat Misi Belanda gelisah. Dalam rapat-rapatnya, nama Sarekat Islam bergema seperti hantu yang tak bisa diusir. Para misionaris menilai kemunculan organisasi itu bukan hanya fenomena sosial, tetapi bentuk perlawanan umat terhadap modernitas yang didefinisikan Barat. Mereka melihat orang Jawa yang membangun sekolah, surat kabar, dan rumah sakit—bukan untuk meniru misi Kristen, tetapi untuk menandingi.
M. Lindenborn, Direktur Misi kala itu, menuding pemerintah kolonial terlalu memihak Islam. “Ada lapangan bermain yang tidak seimbang,” keluhnya. Di Manado, seorang misionaris menulis dengan getir: “Jika negara memberi ruang pada sekolah-sekolah Islam, maka sia-sialah kerja keras kami membangun lembaga Kristen.”
Bagi mereka, kebangkitan Islam bukan kabar gembira. Ia adalah ancaman terhadap investasi rohani yang telah mereka tanamkan selama puluhan tahun.
Negara dan Mazhab yang Diperketat
Dari balik meja birokrasi, Kantor Urusan Pribumi—bentukan Belanda untuk mengatur “urusan keislaman”—menegaskan garis keras ortodoksi. Mereka menentukan siapa yang layak jadi penghulu, apa kitab yang sah dipelajari, dan bahkan nasib warisan perempuan Indo-Eropa yang menikah dengan lelaki muslim.
Michael Laffan, dalam karyanya Sejarah Islam di Nusantara(terjemahan dari The Makings of Indonesian Islam, Princeton University Press, 2011), menggambarkan masa ketika para penginjil, ahli hukum, dan orientalis Belanda merasa kehilangan pijakan. Islam yang semula mereka pandang sebagai tradisi lokal yang bisa “dikawal,” berubah menjadi arus kesadaran baru — rasional, sosial, sekaligus politis.
Tahun 1914, Masyarakat Misi Belanda gelisah. Dalam rapat-rapatnya, nama Sarekat Islam bergema seperti hantu yang tak bisa diusir. Para misionaris menilai kemunculan organisasi itu bukan hanya fenomena sosial, tetapi bentuk perlawanan umat terhadap modernitas yang didefinisikan Barat. Mereka melihat orang Jawa yang membangun sekolah, surat kabar, dan rumah sakit—bukan untuk meniru misi Kristen, tetapi untuk menandingi.
M. Lindenborn, Direktur Misi kala itu, menuding pemerintah kolonial terlalu memihak Islam. “Ada lapangan bermain yang tidak seimbang,” keluhnya. Di Manado, seorang misionaris menulis dengan getir: “Jika negara memberi ruang pada sekolah-sekolah Islam, maka sia-sialah kerja keras kami membangun lembaga Kristen.”
Bagi mereka, kebangkitan Islam bukan kabar gembira. Ia adalah ancaman terhadap investasi rohani yang telah mereka tanamkan selama puluhan tahun.
Negara dan Mazhab yang Diperketat
Dari balik meja birokrasi, Kantor Urusan Pribumi—bentukan Belanda untuk mengatur “urusan keislaman”—menegaskan garis keras ortodoksi. Mereka menentukan siapa yang layak jadi penghulu, apa kitab yang sah dipelajari, dan bahkan nasib warisan perempuan Indo-Eropa yang menikah dengan lelaki muslim.