KKP Dukung Pembangunan Industri Rumput Laut Terintegrasi di Maluku Tenggara
Garry Talentedo Kesawa
Jum'at, 08 Oktober 2021 - 11:15 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono bersama Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun. (Foto: Dok. KKP)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh Kabupaten Maluku Tenggara menjadi kawasan industri rumput laut terintegrasi atau seaweed estate. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono.
Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun, rencana pengembangan Maluku Tenggara untuk menjadi seaweed estate akan dilakukan di lokasi dengan luas 3.000 hektare dari total luas potensi kawasan budidaya rumput laut yang ada, yaitu 8.662,63 hektare.
"Ide pak Bupati ini saya dukung penuh, Maluku Tenggara ke depan bisa jadi kawasan industri rumput laut terintegrasi, atau seaweed estate. Jadi kita bukan punya tambak terintegrasi saja nanti, rumput laut juga bisa," kata Menteri Trenggono seperti dikutip Jumat (8/10).
Baca juga: Penerapan Pajak Karbon di Indonesia Berlaku Mulai 1 April 2022
Bupati Thaher, menjelaskan sejumlah manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat luas melalui pengembangan industri rumput laut ini. Mulai dari peningkatan harga rumput laut kering, peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan perkapita penduduk, hingga angka kemiskinan menurun.
"Kami mohon dukungan dari lintas sektor, baik dari KKP, Kementerian PUPR, Kementerian Investasi atau BKPM, Kementerian Perhubungan dan Pemkab Maluku Tenggara, agar target-target ini dapat tercapai," ujar Bupati Thaher.
Saat ini, sudah ada lima kawasan budidaya rumput laut di Maluku Tenggara yang telah berjalan. Diantaranya Teluk Sathean, Teluk Loon Kelanit, Pulau-pulau Sepuluh dan sekitarnya, Teluk Hoat Sorbay, dan Pulau Kei Besar.
Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun, rencana pengembangan Maluku Tenggara untuk menjadi seaweed estate akan dilakukan di lokasi dengan luas 3.000 hektare dari total luas potensi kawasan budidaya rumput laut yang ada, yaitu 8.662,63 hektare.
"Ide pak Bupati ini saya dukung penuh, Maluku Tenggara ke depan bisa jadi kawasan industri rumput laut terintegrasi, atau seaweed estate. Jadi kita bukan punya tambak terintegrasi saja nanti, rumput laut juga bisa," kata Menteri Trenggono seperti dikutip Jumat (8/10).
Baca juga: Penerapan Pajak Karbon di Indonesia Berlaku Mulai 1 April 2022
Bupati Thaher, menjelaskan sejumlah manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat luas melalui pengembangan industri rumput laut ini. Mulai dari peningkatan harga rumput laut kering, peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan perkapita penduduk, hingga angka kemiskinan menurun.
"Kami mohon dukungan dari lintas sektor, baik dari KKP, Kementerian PUPR, Kementerian Investasi atau BKPM, Kementerian Perhubungan dan Pemkab Maluku Tenggara, agar target-target ini dapat tercapai," ujar Bupati Thaher.
Saat ini, sudah ada lima kawasan budidaya rumput laut di Maluku Tenggara yang telah berjalan. Diantaranya Teluk Sathean, Teluk Loon Kelanit, Pulau-pulau Sepuluh dan sekitarnya, Teluk Hoat Sorbay, dan Pulau Kei Besar.