Utsman bin Affan: Ketidakpuasan Orang-orang Arab atas Dominasi Quraisy
Miftah yusufpati
Sabtu, 06 Desember 2025 - 04:15 WIB
Dari kegelisahan itu tumbuh dinamika politik baru: lahirnya faksi-faksi daerah yang mulai menuntut representasi setara. Ilusrasi: AI
LANGIT7.ID- Di Basrah dan Kufah, kota-kota garnisun yang tumbuh dari debu kemenangan militer Islam, bisik-bisik itu mulai berubah menjadi gumam keras. Suatu pertanyaan yang lama ditahan akhirnya dilontarkan dalam bentuk keluhan terbuka: sampai kapan urusan negara harus ditentukan oleh para tokoh Mekah dan Madinah?
Haekal, dalam Usman bin Affan: Antara Kekhalifahan dan Kerajaan, mencatat bagaimana ketegangan itu bersemi dari perubahan demografis dunia Islam setelah penaklukan Persia, Syam, dan Mesir. Para veteran dari Yaman, Najd, hingga kabilah-kabilah pedalaman Arabia telah bermigrasi dan menetap di pusat-pusat baru kekuasaan. Mereka bukan lagi pinggiran, melainkan bagian inti dari aparat militer yang menjaga perluasan kekhalifahan. Karena itu, ketika jabatan strategis tetap didominasi figur Quraisy, rasa jengkel sulit dibendung.
Di Kufah, menurut penelitian Patricia Crone dalam Slaves on Horses, masyarakat Arab non-Quraisy mulai membentuk identitas politik baru sebagai ahl al-amsar, warga kota-kota militer yang menganggap diri sebagai pilar utama negara. Mereka merasa telah menanggung beban perang yang sama, bahkan lebih besar, dibandingkan elite Hijaz. Maka muncul tuntutan: posisi gubernur, komandan, dan pejabat publik seyogianya tidak lagi dimonopoli satu suku, meskipun suku itu berasal dari inti sejarah Islam.
Di Madinah, para pemimpin Quraisy memegang argumen genealogis yang telah lama menjadi norma: mereka adalah suku Nabi, orang pertama yang memeluk Islam, dan kelompok yang merancang struktur politik awal negara. Tetapi argumen ini terdengar melemah ketika dunia Islam membesar dan membentang ribuan mil. Dalam catatan al-Baladhuri, para pendatang baru di Irak menengok kontribusi mereka di medan pertempuran sebagai modal politik yang sah.
Kemarahan itu bukan semata kecemburuan. Ia berakar pada nilai egalitarian Arab pra-Islam yang justru diperkuat oleh ajaran Nabi: tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas non-Arab kecuali ketakwaannya. Haekal menegaskan bahwa narasi kesetaraan itu menjadi bahan bakar emosional bagi mereka yang melihat kembali praktik-praktik pengangkatan jabatan yang dianggap menghidupkan aristokrasi Quraisy.
Bagi masyarakat seperti bani-bani Najd, yang hidup dari tradisi kebebasan dan kehormatan, dominasi klan tertentu terasa sebagai penghinaan. Mereka mengaku telah menumpahkan darah yang sama di medan perang, tetapi tidak memperoleh posisi dalam administrasi negara yang bertumbuh. Dari sudut pandang mereka, negara kini tampak dikuasai satu pusat gravitasi: Mekah dan Madinah.
Kondisi itu diperburuk pada masa Utsman, ketika penunjukan kerabat Umayyah ke posisi strategis dibaca sebagai penguatan sentralisasi Quraisy. Para sejarawan seperti Hugh Kennedy mengkategorikannya sebagai upaya mempertahankan loyalitas wilayah ekspansif, tetapi persepsi di lapangan jauh berbeda. Bagi para pemukim Irak yang temperamental dan kritis, kebijakan itu dianggap mengabaikan peran mereka sebagai pelaku utama penaklukan.
Haekal, dalam Usman bin Affan: Antara Kekhalifahan dan Kerajaan, mencatat bagaimana ketegangan itu bersemi dari perubahan demografis dunia Islam setelah penaklukan Persia, Syam, dan Mesir. Para veteran dari Yaman, Najd, hingga kabilah-kabilah pedalaman Arabia telah bermigrasi dan menetap di pusat-pusat baru kekuasaan. Mereka bukan lagi pinggiran, melainkan bagian inti dari aparat militer yang menjaga perluasan kekhalifahan. Karena itu, ketika jabatan strategis tetap didominasi figur Quraisy, rasa jengkel sulit dibendung.
Di Kufah, menurut penelitian Patricia Crone dalam Slaves on Horses, masyarakat Arab non-Quraisy mulai membentuk identitas politik baru sebagai ahl al-amsar, warga kota-kota militer yang menganggap diri sebagai pilar utama negara. Mereka merasa telah menanggung beban perang yang sama, bahkan lebih besar, dibandingkan elite Hijaz. Maka muncul tuntutan: posisi gubernur, komandan, dan pejabat publik seyogianya tidak lagi dimonopoli satu suku, meskipun suku itu berasal dari inti sejarah Islam.
Di Madinah, para pemimpin Quraisy memegang argumen genealogis yang telah lama menjadi norma: mereka adalah suku Nabi, orang pertama yang memeluk Islam, dan kelompok yang merancang struktur politik awal negara. Tetapi argumen ini terdengar melemah ketika dunia Islam membesar dan membentang ribuan mil. Dalam catatan al-Baladhuri, para pendatang baru di Irak menengok kontribusi mereka di medan pertempuran sebagai modal politik yang sah.
Kemarahan itu bukan semata kecemburuan. Ia berakar pada nilai egalitarian Arab pra-Islam yang justru diperkuat oleh ajaran Nabi: tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas non-Arab kecuali ketakwaannya. Haekal menegaskan bahwa narasi kesetaraan itu menjadi bahan bakar emosional bagi mereka yang melihat kembali praktik-praktik pengangkatan jabatan yang dianggap menghidupkan aristokrasi Quraisy.
Bagi masyarakat seperti bani-bani Najd, yang hidup dari tradisi kebebasan dan kehormatan, dominasi klan tertentu terasa sebagai penghinaan. Mereka mengaku telah menumpahkan darah yang sama di medan perang, tetapi tidak memperoleh posisi dalam administrasi negara yang bertumbuh. Dari sudut pandang mereka, negara kini tampak dikuasai satu pusat gravitasi: Mekah dan Madinah.
Kondisi itu diperburuk pada masa Utsman, ketika penunjukan kerabat Umayyah ke posisi strategis dibaca sebagai penguatan sentralisasi Quraisy. Para sejarawan seperti Hugh Kennedy mengkategorikannya sebagai upaya mempertahankan loyalitas wilayah ekspansif, tetapi persepsi di lapangan jauh berbeda. Bagi para pemukim Irak yang temperamental dan kritis, kebijakan itu dianggap mengabaikan peran mereka sebagai pelaku utama penaklukan.