Pemerintah Percepat Demutualisasi Bursa Efek Indonesia Demi Cegah Konflik Kepentingan

LANGIT7.ID-Jakarta; Langkah strategis demi memperkuat tata kelola dan stabilitas pasar modal Indonesia resmi diumumkan pemerintah sebagai respons atas gejolak pasar belakangan ini. Transformasi struktural melalui percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi prioritas utama guna meminimalisir benturan kepentingan dan praktik pasar yang tidak sehat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa proses demutualisasi bursa ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Selain membersihkan tata kelola dari potensi konflik antara pengurus dan anggota bursa, langkah ini diproyeksikan membuka pintu investasi bagi entitas besar seperti Danantara dan instansi lainnya, yang nantinya dapat berlanjut pada aksi melantai di bursa atau go public.

Upaya pemulihan kredibilitas ini dilakukan menyusul koreksi tajam indeks saham dan penurunan rating Indonesia oleh lembaga keuangan internasional seperti Goldman Sachs dan UBS. Meski demikian, pemerintah meyakinkan bahwa kondisi fundamental ekonomi nasional tetap berada pada posisi yang kuat dengan koordinasi fiskal dan moneter yang solid.

"Perlu kami tegaskan, fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh. Koordinasi antara fiskal moneter berjalan dengan baik. Kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk di dalam jalur hijau," ujar Airlangga dalam konferensi pers Jumat (30/1/2026).

Baca juga: Dengan Tangan Dingin di Tengah Badai Pasar, Iman Rachman, Dirut BEI Mundur Usai IHSG Anjlok, Ada Apa Ini?

Selain restrukturisasi bursa, pemerintah juga menginstruksikan peningkatan likuiditas melalui perubahan aturan free float saham. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI diminta untuk menaikkan batas saham beredar di publik dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Standar baru ini dijadwalkan mulai berlaku pada Maret mendatang untuk menyetarakan posisi bursa Indonesia dengan negara lain seperti Thailand.

Airlangga memaparkan perbandingan porsi free float di beberapa negara, yakni Malaysia, Hong Kong, dan Jepang yang berada di angka 25 persen. Sementara itu, Thailand akan setara dengan Indonesia di angka 15 persen, sedangkan Singapura, Filipina, dan Inggris masih bertahan di level 10 persen.