Pemerintah Kaji War Tiket Haji, Masa Tunggu Bisa Dipangkas Signifikan
Tim langit 7
Jum'at, 10 April 2026 - 15:42 WIB
Pemerintah Kaji War Tiket Haji, Masa Tunggu Bisa Dipangkas Signifikan
LANGIT7.ID-Jakarta; Wacana perubahan sistem pendaftaran haji kembali mencuat sebagai upaya memangkas lamanya masa tunggu yang selama ini menjadi persoalan di Indonesia. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penerapan mekanisme pendaftaran langsung tanpa antrean panjang, yang disebut sebagai konsep “war tiket”.
Gagasan ini muncul dari diskusi internal Kementerian Haji dan Umrah RI. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyebut ide tersebut berangkat dari pemikiran progresif di lingkungan kementerian, termasuk masukan dari Wakil Menteri, untuk mencari solusi konkret atas antrean panjang calon jemaah.
Dalam konsep tersebut, pemerintah akan mengumumkan biaya haji untuk tahun berjalan, lalu membuka pendaftaran pada waktu tertentu. Calon jemaah yang telah siap secara finansial dan fisik dapat langsung mendaftar dan berangkat di tahun yang sama tanpa harus menunggu bertahun-tahun.
"Muncul pemikiran apakah perlu antrean yang begitu lama? Apakah tidak perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman sebelum ada BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Sebelum ada BPKH, insyaallah tidak ada antrean," ujar Menhaj dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2025 M yang berlangsung di Asrama Haji Grand El Hajj (Asrama Haji Cipondoh), Tangerang, Banten dikutip Kamis (10/4/2026).
Ia menegaskan bahwa skema tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan final. Namun, menurutnya, ide itu layak dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya mencari terobosan baru.
"Semacam war tiket. Apakah perlu kita memikirkan hal seperti itu lagi? Tentu ini bukan hal yang gampang diputuskan, tapi sebagai sebuah wacana, tentu sah-sah saja untuk dipikirkan," tambahnya
Di sisi lain, dorongan untuk memperbaiki sistem haji juga datang dari Presiden yang menargetkan pemangkasan masa tunggu secara signifikan. Dalam rapat bersama Kabinet Merah Putih di Istana Negara, ia menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan.
Gagasan ini muncul dari diskusi internal Kementerian Haji dan Umrah RI. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyebut ide tersebut berangkat dari pemikiran progresif di lingkungan kementerian, termasuk masukan dari Wakil Menteri, untuk mencari solusi konkret atas antrean panjang calon jemaah.
Dalam konsep tersebut, pemerintah akan mengumumkan biaya haji untuk tahun berjalan, lalu membuka pendaftaran pada waktu tertentu. Calon jemaah yang telah siap secara finansial dan fisik dapat langsung mendaftar dan berangkat di tahun yang sama tanpa harus menunggu bertahun-tahun.
"Muncul pemikiran apakah perlu antrean yang begitu lama? Apakah tidak perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman sebelum ada BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Sebelum ada BPKH, insyaallah tidak ada antrean," ujar Menhaj dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2025 M yang berlangsung di Asrama Haji Grand El Hajj (Asrama Haji Cipondoh), Tangerang, Banten dikutip Kamis (10/4/2026).
Ia menegaskan bahwa skema tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan final. Namun, menurutnya, ide itu layak dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya mencari terobosan baru.
"Semacam war tiket. Apakah perlu kita memikirkan hal seperti itu lagi? Tentu ini bukan hal yang gampang diputuskan, tapi sebagai sebuah wacana, tentu sah-sah saja untuk dipikirkan," tambahnya
Di sisi lain, dorongan untuk memperbaiki sistem haji juga datang dari Presiden yang menargetkan pemangkasan masa tunggu secara signifikan. Dalam rapat bersama Kabinet Merah Putih di Istana Negara, ia menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan.