Sertifikasi Halal Logistik Jadi Kewajiban Penuh di Tahun 2026, BPJPH Pastikan Tidak Ada Pengecualian
Tim langit 7
Senin, 13 April 2026 - 10:39 WIB
Sertifikasi Halal Logistik Jadi Kewajiban Penuh di Tahun 2026, BPJPH Pastikan Tidak Ada Pengecualian
LANGIT7.ID-Jakarta; Sektor logistik nasional menghadapi tenggat waktu yang tidak bisa ditawar. Tahun 2026 ditetapkan sebagai batas akhir penerapan sertifikasi halal secara menyeluruh bagi seluruh pelaku usaha di industri ini, sejalan dengan kebijakan nasional yang digaungkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Kepastian ini disampaikan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam kegiatan Halal Bihalal keluarga besar ASPERINDO di Jakarta. Ia menegaskan bahwa konsep halal tidak lagi bisa dipandang sempit sebatas produk makanan dan minuman, melainkan mencakup seluruh rantai proses, termasuk distribusi dan logistik.
"Halal dalam bidang logistik menjadi bagian penting dari jaminan produk halal. Ini bukan hanya soal produk akhirnya, tetapi juga bagaimana proses penyimpanan, pengemasan, hingga distribusinya dilakukan secara sesuai dengan prinsip halal," ujar Ahmad Haikal Hasan dalam keterangan resmi, dikutip Senin (13/4/2026).
Salah satu poin krusial yang disorot adalah pengendalian titik kritis dalam rantai logistik. Pemisahan antara produk halal dan non-halal disebut sebagai standar yang tidak bisa diabaikan oleh pelaku usaha.
"Produk seperti daging halal dan non-halal wajib dipisahkan tempatnya. Ini menjadi standar yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha logistik," jelasnya.
Lebih dari sekadar kewajiban regulasi, sertifikasi halal juga diposisikan sebagai instrumen strategis untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari tekanan produk impor. Haikal Hasan yang akrab disapa Babe Haikal menyebut halal sebagai barrier to entry yang menguntungkan industri dalam negeri.
"Halal bukan sekadar kewajiban, tetapi juga instrumen perlindungan bagi UMKM kita dari serbuan produk impor," tambahnya.
Kepastian ini disampaikan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam kegiatan Halal Bihalal keluarga besar ASPERINDO di Jakarta. Ia menegaskan bahwa konsep halal tidak lagi bisa dipandang sempit sebatas produk makanan dan minuman, melainkan mencakup seluruh rantai proses, termasuk distribusi dan logistik.
"Halal dalam bidang logistik menjadi bagian penting dari jaminan produk halal. Ini bukan hanya soal produk akhirnya, tetapi juga bagaimana proses penyimpanan, pengemasan, hingga distribusinya dilakukan secara sesuai dengan prinsip halal," ujar Ahmad Haikal Hasan dalam keterangan resmi, dikutip Senin (13/4/2026).
Salah satu poin krusial yang disorot adalah pengendalian titik kritis dalam rantai logistik. Pemisahan antara produk halal dan non-halal disebut sebagai standar yang tidak bisa diabaikan oleh pelaku usaha.
"Produk seperti daging halal dan non-halal wajib dipisahkan tempatnya. Ini menjadi standar yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha logistik," jelasnya.
Lebih dari sekadar kewajiban regulasi, sertifikasi halal juga diposisikan sebagai instrumen strategis untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari tekanan produk impor. Haikal Hasan yang akrab disapa Babe Haikal menyebut halal sebagai barrier to entry yang menguntungkan industri dalam negeri.
"Halal bukan sekadar kewajiban, tetapi juga instrumen perlindungan bagi UMKM kita dari serbuan produk impor," tambahnya.