Pemerintah Hentikan Istilah War Tiket Haji, Skema Tanpa Antre Tetap Dikaji
Tim langit 7
Rabu, 15 April 2026 - 07:05 WIB
Pemerintah Hentikan Istilah War Tiket Haji, Skema Tanpa Antre Tetap Dikaji
LANGIT7.ID-Jakarta; Polemik istilah “war tiket” dalam wacana haji tanpa antre akhirnya dihentikan sementara oleh . Meski istilah tersebut ditarik, pembahasan mengenai skema untuk memangkas daftar tunggu jemaah tetap dilanjutkan sebagai bagian dari upaya mencari solusi jangka panjang.
Pemerintah menilai penggunaan istilah tersebut memicu salah persepsi di tengah masyarakat. Karena itu, fokus kini diarahkan pada substansi kebijakan tanpa terikat pada penyebutan yang menuai kontroversi.
Menteri Haji dan Umrah, , menegaskan bahwa kebutuhan akan inovasi menjadi alasan utama wacana tersebut tetap dikaji. "Yang jelas kita butuh terobosan-terobosan untuk memangkas antrean yang panjang ini," kata Gus Irfan seusai rapat kerja dengan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Indonesia, dikutip Rabu (15/4/2026).
Ia mengakui istilah yang sempat digunakan tersebut telah memicu respons luas. Namun, menurutnya, penghentian istilah tidak berarti menghentikan pembahasan kebijakan. "Pembahasan tetap akan jalan, hanya mungkin istilahnya war tiket atau apalah istilahnya," ucap Gus Irfan.
Dalam konsep yang tengah dibahas, pelaksanaan haji tanpa antre sangat bergantung pada tambahan kuota dari . Pemerintah memastikan skema ini tidak akan merugikan jemaah yang sudah lama menunggu keberangkatan.
"Yang jelas antrean tidak akan kita hanguskan. Jadi jamaah yang sudah antre 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun enggak perlu khawatir," katanya.
Sejumlah masukan juga muncul dari DPR, termasuk usulan agar program difokuskan pada kelompok prioritas seperti lansia dan penyandang disabilitas. Pemerintah menyatakan terbuka terhadap berbagai pandangan sebelum kebijakan diputuskan. Gus Irfan menjelaskan bahwa pembahasan kebijakan ini masih panjang dan melibatkan banyak pihak, mulai dari DPR, pelaku bisnis haji, hingga jamaah, sehingga tidak bisa diputuskan dalam waktu singkat dan diproyeksikan sebagai kebijakan jangka panjang.
Pemerintah menilai penggunaan istilah tersebut memicu salah persepsi di tengah masyarakat. Karena itu, fokus kini diarahkan pada substansi kebijakan tanpa terikat pada penyebutan yang menuai kontroversi.
Menteri Haji dan Umrah, , menegaskan bahwa kebutuhan akan inovasi menjadi alasan utama wacana tersebut tetap dikaji. "Yang jelas kita butuh terobosan-terobosan untuk memangkas antrean yang panjang ini," kata Gus Irfan seusai rapat kerja dengan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Indonesia, dikutip Rabu (15/4/2026).
Ia mengakui istilah yang sempat digunakan tersebut telah memicu respons luas. Namun, menurutnya, penghentian istilah tidak berarti menghentikan pembahasan kebijakan. "Pembahasan tetap akan jalan, hanya mungkin istilahnya war tiket atau apalah istilahnya," ucap Gus Irfan.
Dalam konsep yang tengah dibahas, pelaksanaan haji tanpa antre sangat bergantung pada tambahan kuota dari . Pemerintah memastikan skema ini tidak akan merugikan jemaah yang sudah lama menunggu keberangkatan.
"Yang jelas antrean tidak akan kita hanguskan. Jadi jamaah yang sudah antre 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun enggak perlu khawatir," katanya.
Sejumlah masukan juga muncul dari DPR, termasuk usulan agar program difokuskan pada kelompok prioritas seperti lansia dan penyandang disabilitas. Pemerintah menyatakan terbuka terhadap berbagai pandangan sebelum kebijakan diputuskan. Gus Irfan menjelaskan bahwa pembahasan kebijakan ini masih panjang dan melibatkan banyak pihak, mulai dari DPR, pelaku bisnis haji, hingga jamaah, sehingga tidak bisa diputuskan dalam waktu singkat dan diproyeksikan sebagai kebijakan jangka panjang.