Pemerintah Hentikan Istilah War Tiket Haji, Skema Tanpa Antre Tetap Dikaji

LANGIT7.ID-Jakarta; Polemik istilah “war tiket” dalam wacana haji tanpa antre akhirnya dihentikan sementara oleh . Meski istilah tersebut ditarik, pembahasan mengenai skema untuk memangkas daftar tunggu jemaah tetap dilanjutkan sebagai bagian dari upaya mencari solusi jangka panjang.

Pemerintah menilai penggunaan istilah tersebut memicu salah persepsi di tengah masyarakat. Karena itu, fokus kini diarahkan pada substansi kebijakan tanpa terikat pada penyebutan yang menuai kontroversi.

Menteri Haji dan Umrah, , menegaskan bahwa kebutuhan akan inovasi menjadi alasan utama wacana tersebut tetap dikaji. "Yang jelas kita butuh terobosan-terobosan untuk memangkas antrean yang panjang ini," kata Gus Irfan seusai rapat kerja dengan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Indonesia, dikutip Rabu (15/4/2026).

Ia mengakui istilah yang sempat digunakan tersebut telah memicu respons luas. Namun, menurutnya, penghentian istilah tidak berarti menghentikan pembahasan kebijakan. "Pembahasan tetap akan jalan, hanya mungkin istilahnya war tiket atau apalah istilahnya," ucap Gus Irfan.

Dalam konsep yang tengah dibahas, pelaksanaan haji tanpa antre sangat bergantung pada tambahan kuota dari . Pemerintah memastikan skema ini tidak akan merugikan jemaah yang sudah lama menunggu keberangkatan.

"Yang jelas antrean tidak akan kita hanguskan. Jadi jamaah yang sudah antre 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun enggak perlu khawatir," katanya.

Sejumlah masukan juga muncul dari DPR, termasuk usulan agar program difokuskan pada kelompok prioritas seperti lansia dan penyandang disabilitas. Pemerintah menyatakan terbuka terhadap berbagai pandangan sebelum kebijakan diputuskan. Gus Irfan menjelaskan bahwa pembahasan kebijakan ini masih panjang dan melibatkan banyak pihak, mulai dari DPR, pelaku bisnis haji, hingga jamaah, sehingga tidak bisa diputuskan dalam waktu singkat dan diproyeksikan sebagai kebijakan jangka panjang.

Untuk saat ini, pembahasan terkait istilah “war tiket” dihentikan sementara. Pemerintah memilih memprioritaskan persiapan penyelenggaraan haji 2026 yang semakin dekat, sehingga wacana tersebut dinilai belum mendesak untuk dibahas lebih lanjut.

Ia juga mengakui bahwa istilah tersebut berasal dari internal kementerian dan pertama kali ia sampaikan ke publik. "Saya akui war tiket ini memang wacana yang sedang kita bahas di Kementerian Haji, dan kalau kita ditanya siapa yang bertanggung jawab, sayalah orang yang pertama melontarkan istilah war tiket ini," katanya.