PPDI Dorong Haji Inklusif Berbasis Hak Asasi dan Minta Regulasi Khusus Diterbitkan

LANGIT7.ID-Jakarta; - Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H / 2026 M mencatatkan sejarah baru dengan penetapan tema resmi "Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan". Meski demikian, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Siswadi Abdul Rochim, menegaskan perlunya penguatan sistem dan aturan hukum agar pelayanan bagi jemaah disabilitas dapat berjalan optimal, bermartabat, dan berkelanjutan di masa mendatang.

"Kami memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi para petugas haji di lapangan serta hadirnya program inovatif seperti Safari Wukuf dan Murur yang terbukti sangat membantu jemaah disabilitas. Peningkatan kualitas layanan prioritas juga dirasakan makin membaik mulai dari titik embarkasi, bandara, armada transportasi, hingga fasilitas hotel," ujarnya dalam paparan Diseminasi Haji 2026, dikutip Jumat (24/7/2026).

Langkah ini diselaraskan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Kendati mencatatkan kemajuan positif, PPDI mencatat sejumlah evaluasi penting yang harus segera dibenahi oleh pemerintah.

Di antaranya adalah belum lengkapnya regulasi teknis mengenai Haji Inklusif, belum terintegrasinya sistem pendataan jemaah disabilitas, serta terbatasnya aksesibilitas fasilitas di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Selain itu, ketersediaan sarana fisik seperti toilet aksesibel, ramp, dan guiding block dinilai masih minim, ditambah lagi kompetensi petugas terhadap ragam disabilitas serta sosialisasi kuota afirmasi yang belum maksimal.

Menghadapi musim haji 1448 H / 2027 M, PPDI menyampaikan serangkaian aspirasi dan rekomendasi strategis kepada pemerintah. Pemerintah didorong untuk segera menetapkan regulasi khusus Haji Inklusif, membentuk Unit Layanan Haji Disabilitas, mengintegrasikan data calon jemaah ke dalam sistem utama, serta mengoptimalkan kuota afirmasi sesuai amanat undang-undang.

"PPDI juga menekankan pentingnya pelatihan wajib pemahaman disabilitas bagi seluruh petugas haji dan penguatan kerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi untuk membenahi sarana di Tanah Suci," kata dia.

Lebih lanjut, Siswadi menegaskan bahwa prinsip pelayanan haji bagi penyandang disabilitas harus bergeser dari pola pendekatan belas kasihan (charity) menjadi sistem yang berbasis pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Ia juga mengingatkan agar indikator istitha'ah (kemampuan) kesehatan tidak dijadikan hambatan yang menghilangkan hak penyandang disabilitas untuk beribadah.

"Selain itu, penempatan penginapan jemaah disabilitas direkomendasikan agar berjarak dekat dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan lokasi Jamarat guna menjamin kemudahan aksesibilitas," ujarnya.

Siswadi menekankan bahwa kesuksesan Haji Inklusif tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur fisik yang dibangun, melainkan dari sejauh mana setiap jemaah disabilitas dapat menjalankan ibadahnya secara aman, nyaman, mandiri, dan bermartabat. Dalam setiap proses kebijakan hingga evaluasi, PPDI beserta Komisi Nasional Disabilitas (KND) dan organisasi penyandang disabilitas lainnya siap menjadi mitra strategis pemerintah dengan memegang teguh prinsip utama, "Nothing About Us Without Us".