Awas Yang Main Main Haji Ilegal, Kemenhaj dan Polri Operasi Berantas Sampai ke Daerah Daerah
Tim langit 7
Selasa, 21 April 2026 - 20:33 WIB
Awas Yang Main Main Haji Ilegal, Kemenhaj dan Polri Operasi Berantas Sampai ke Daerah Daerah
LANGIT7.ID-Jakarta; Pemerintah terus memperkuat perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersinergi meningkatkan pengawasan sekaligus menekan praktik haji nonprosedural yang kerap merugikan calon jemaah.
Langkah konkret tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Markas Besar Polri, Senin (20/4/2026). Fokus pertemuan meliputi penguatan Tim Gabungan Penanganan Haji Nonprosedural, pertukaran data antarinstansi, serta strategi pencegahan haji ilegal.
Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, menegaskan kolaborasi solid antarpihak menjadi kunci percepatan penanganan kasus dan efek jera bagi pelaku.
"Koordinasi yang kuat membuat penanganan haji nonprosedural lebih efektif dan cepat," ujar Harun. Ia menambahkan, kehadiran negara mutlak diperlukan untuk menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat beribadah.
Sementara itu, Wakabaintelkam Polri Nanang Rudi Supriatna mengungkapkan, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Haji merupakan instruksi langsung pimpinan Polri sebagai respons atas berbagai persoalan di lapangan.
"Satgas Haji ini dibentuk hingga tingkat Polres. Kami berkolaborasi dengan Kementerian Haji sampai ke daerah, termasuk di kabupaten/kota," jelas Nanang.
Pemerintah berharap pengawasan terhadap penyelenggaraan haji kian ketat, sekaligus menutup celah praktik ilegal yang selama ini merugikan masyarakat. Sinergi Kemenhaj dan Polri diharapkan melahirkan sistem yang lebih transparan, aman, dan terpercaya bagi seluruh calon jemaah Indonesia.(*/saf)
Langkah konkret tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Markas Besar Polri, Senin (20/4/2026). Fokus pertemuan meliputi penguatan Tim Gabungan Penanganan Haji Nonprosedural, pertukaran data antarinstansi, serta strategi pencegahan haji ilegal.
Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, menegaskan kolaborasi solid antarpihak menjadi kunci percepatan penanganan kasus dan efek jera bagi pelaku.
"Koordinasi yang kuat membuat penanganan haji nonprosedural lebih efektif dan cepat," ujar Harun. Ia menambahkan, kehadiran negara mutlak diperlukan untuk menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat beribadah.
Sementara itu, Wakabaintelkam Polri Nanang Rudi Supriatna mengungkapkan, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Haji merupakan instruksi langsung pimpinan Polri sebagai respons atas berbagai persoalan di lapangan.
"Satgas Haji ini dibentuk hingga tingkat Polres. Kami berkolaborasi dengan Kementerian Haji sampai ke daerah, termasuk di kabupaten/kota," jelas Nanang.
Pemerintah berharap pengawasan terhadap penyelenggaraan haji kian ketat, sekaligus menutup celah praktik ilegal yang selama ini merugikan masyarakat. Sinergi Kemenhaj dan Polri diharapkan melahirkan sistem yang lebih transparan, aman, dan terpercaya bagi seluruh calon jemaah Indonesia.(*/saf)
(lam)