Kementerian Agama Susun Pedoman Makan Bergizi Gratis, Perkuat Pengawasan Program
Tim langit 7
Rabu, 29 April 2026 - 13:46 WIB
Kementerian Agama Susun Pedoman Makan Bergizi Gratis, Perkuat Pengawasan Program
LANGIT7.ID-Jakarta; Kementerian Agama tengah menyusun regulasi terkait pedoman pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di satuan pendidikan dan desain pelaksanaan pengawasan. Dua hal ini dibahas bersama dalam rapat koordinasi Inspektorat Jenderal Kemenag di Jakarta, 27 – 28 April 2026.
Rapat dipimpin Inspektur I Ahmadun. Hadir, Auditor Inspektorat I, Tim Kerja Hukum Itjen, serta jajaran terkait di lingkungan Inspektorat Jenderal.
Inspektur I Itjen Kemenag, Ahmadun, menegaskan bahwa penyusunan KMA merupakan langkah strategis untuk memperkuat kejelasan pedoman pelaksanaan MBG agar dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tertib administrasi di satuan pendidikan.
“KMA ini harus menjadi acuan yang memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan dan dapat diimplementasikan secara efektif oleh satuan pendidikan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (29/4/2026).
Ia menekankan bahwa reviu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan keterpaduan kebijakan serta keselarasan dengan regulasi yang telah ada, sehingga pedoman yang dihasilkan tidak menimbulkan multitafsir di lapangan. “Pedoman ini harus mampu menjembatani kebutuhan di lapangan dengan kebijakan yang sudah berjalan,” lanjutnya.
Ahmadun juga menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan yang berorientasi pada hasil dan manfaat program. Menurutnya, pelaksanaan MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan prosedur, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi peserta didik.
“Pengawasan harus memberi nilai tambah. Program ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan pendidikan,” tegasnya.
Rapat dipimpin Inspektur I Ahmadun. Hadir, Auditor Inspektorat I, Tim Kerja Hukum Itjen, serta jajaran terkait di lingkungan Inspektorat Jenderal.
Inspektur I Itjen Kemenag, Ahmadun, menegaskan bahwa penyusunan KMA merupakan langkah strategis untuk memperkuat kejelasan pedoman pelaksanaan MBG agar dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tertib administrasi di satuan pendidikan.
“KMA ini harus menjadi acuan yang memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan dan dapat diimplementasikan secara efektif oleh satuan pendidikan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (29/4/2026).
Ia menekankan bahwa reviu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan keterpaduan kebijakan serta keselarasan dengan regulasi yang telah ada, sehingga pedoman yang dihasilkan tidak menimbulkan multitafsir di lapangan. “Pedoman ini harus mampu menjembatani kebutuhan di lapangan dengan kebijakan yang sudah berjalan,” lanjutnya.
Ahmadun juga menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan yang berorientasi pada hasil dan manfaat program. Menurutnya, pelaksanaan MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan prosedur, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi peserta didik.
“Pengawasan harus memberi nilai tambah. Program ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan pendidikan,” tegasnya.