Dari KF-21 Boramae hingga AI: Kemlu RI Tegaskan Korea Selatan Mitra Strategis Jangka Panjang
Dwi sasongko
Senin, 18 Mei 2026 - 12:10 WIB
Dirjen Aspasaf Kemlu RI Dr. Santo Darmosumarto saat sosialisasi Lomba Menulis ISDS bertema Kemitraan Strategis RI-Korsel 2026: Pertahanan, AI, dan SDM di Jakarta, Minggu (17/5/2026). (Dok: ISDS)
LANGIT7.ID-Jakarta; Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Korea Selatan tetap menjadi salah satu mitra strategis utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Kementerian Luar Negeri, Dr. Santo Darmosumarto, yang menilai hubungan kedua negara memiliki dimensi strategis yang semakin luas, mulai dari ekonomi, industri pertahanan, hingga penguatan stabilitas kawasan.
Menurut Santo, Korea Selatan bukan sekadar mitra ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi special strategic partner bagi Indonesia dengan hubungan historis yang kuat. “Korea Selatan selalu menjadi negara strategis bagi Indonesia. Tidak hanya karena investasi dan perdagangan, tetapi juga kerja sama yang bersifat historis, termasuk pengalaman demokratisasi, governance, hingga pembelajaran pembangunan ibu kota baru,” ujarnya dalam acara sosialisasi Lomba Menulis yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) bertema ’’Kemitraan Strategis RI-Korsel 2026: Pertahanan, AI, dan Pengembangan SDM’’ di Jakarta, Minggu (17/5/2026).
Dalam arsitektur geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompetitif, Indonesia dan Korea Selatan dipandang memiliki posisi serupa sebagai middle power yang berperan menjaga keseimbangan kawasan. Santo menjelaskan bahwa kedua negara bersama Australia pernah dikenal dalam konsep kerja sama negara menengah dengan akronim KIA (Korea, Indonesia, Australia), kelompok negara yang memiliki perspektif sejalan dalam menjaga stabilitas regional.
“Negara-negara middle power dapat menjadi motor kerja sama kawasan sekaligus penyeimbang di tengah dinamika kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, maupun Jepang,” jelas Dubes RI untuk Kamboja tahun 2023-2026 ini.
Pascakunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul beberapa waktu lalu, pemerintah menegaskan tidak ada perubahan dalam cara Indonesia memandang Korea Selatan. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Indonesia untuk memastikan Korea Selatan tetap berada di “halaman pertama” diplomasi ekonomi dan strategis Indonesia. “Kunjungan Presiden membawa sinyal yang sangat jelas bahwa Korea Selatan tetap menjadi destinasi penting bagi Indonesia, baik dalam investasi, perdagangan, industrialisasi, maupun kerja sama pertahanan,” katanya.
Salah satu simbol penting kemitraan strategis kedua negara adalah proyek pengembangan pesawat tempur bersama KF-21 Boramae. Menurut Santo, kerja sama tersebut memiliki arti strategis bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia, namun harus dilihat dalam kerangka integrasi yang lebih luas.
Indonesia saat ini menjalin kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, termasuk Prancis, Turki, dan Tiongkok. Karena itu, tantangan utama bukan sekadar memiliki banyak mitra, tetapi memastikan seluruh sistem pertahanan nasional dapat terintegrasi. “Yang penting adalah bagaimana berbagai kerja sama dari banyak sumber itu bisa menjadi satu sistem yang integratif dan berfungsi secara keseluruhan bagi pertahanan nasional,” tegas Santo yang menjadi salah satu juri Lomba Menulis ISDS ini.
Menurut Santo, Korea Selatan bukan sekadar mitra ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi special strategic partner bagi Indonesia dengan hubungan historis yang kuat. “Korea Selatan selalu menjadi negara strategis bagi Indonesia. Tidak hanya karena investasi dan perdagangan, tetapi juga kerja sama yang bersifat historis, termasuk pengalaman demokratisasi, governance, hingga pembelajaran pembangunan ibu kota baru,” ujarnya dalam acara sosialisasi Lomba Menulis yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) bertema ’’Kemitraan Strategis RI-Korsel 2026: Pertahanan, AI, dan Pengembangan SDM’’ di Jakarta, Minggu (17/5/2026).
Dalam arsitektur geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompetitif, Indonesia dan Korea Selatan dipandang memiliki posisi serupa sebagai middle power yang berperan menjaga keseimbangan kawasan. Santo menjelaskan bahwa kedua negara bersama Australia pernah dikenal dalam konsep kerja sama negara menengah dengan akronim KIA (Korea, Indonesia, Australia), kelompok negara yang memiliki perspektif sejalan dalam menjaga stabilitas regional.
“Negara-negara middle power dapat menjadi motor kerja sama kawasan sekaligus penyeimbang di tengah dinamika kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, maupun Jepang,” jelas Dubes RI untuk Kamboja tahun 2023-2026 ini.
Pascakunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul beberapa waktu lalu, pemerintah menegaskan tidak ada perubahan dalam cara Indonesia memandang Korea Selatan. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Indonesia untuk memastikan Korea Selatan tetap berada di “halaman pertama” diplomasi ekonomi dan strategis Indonesia. “Kunjungan Presiden membawa sinyal yang sangat jelas bahwa Korea Selatan tetap menjadi destinasi penting bagi Indonesia, baik dalam investasi, perdagangan, industrialisasi, maupun kerja sama pertahanan,” katanya.
Salah satu simbol penting kemitraan strategis kedua negara adalah proyek pengembangan pesawat tempur bersama KF-21 Boramae. Menurut Santo, kerja sama tersebut memiliki arti strategis bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia, namun harus dilihat dalam kerangka integrasi yang lebih luas.
Indonesia saat ini menjalin kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, termasuk Prancis, Turki, dan Tiongkok. Karena itu, tantangan utama bukan sekadar memiliki banyak mitra, tetapi memastikan seluruh sistem pertahanan nasional dapat terintegrasi. “Yang penting adalah bagaimana berbagai kerja sama dari banyak sumber itu bisa menjadi satu sistem yang integratif dan berfungsi secara keseluruhan bagi pertahanan nasional,” tegas Santo yang menjadi salah satu juri Lomba Menulis ISDS ini.