Kisah Rivalitas Politik Kesultanan Banten dan Mataram dalam Perebutan Gelar Sultan Resmi dari Makkah
Miftah yusufpati
Sabtu, 23 Mei 2026 - 06:21 WIB
Sejak abad ke-17, para pemimpin Nusantara telah memiliki kesadaran geopolitik yang tinggi. Ilustrasi: AI
LANGIT7.ID-Panggung politik Pulau Jawa pada pertengahan abad ke-17 tidak hanya diwarnai oleh dentuman meriam pertempuran fisik atau manuver ekonomi melawan maskapai dagang Belanda (VOC). Di balik ketegangan teritorial antara Kesultanan Banten di ujung barat dan Kesultanan Mataram di pedalaman timur, berlangsung sebuah perlombaan yang melibatkan dimensi spiritual paling tinggi dalam dunia Islam.
Antara tahun 1630-an hingga 1670-an, kedua penguasa monarki besar ini saling bersaing mengirimkan utusan diplomatik resmi mengarungi Samudra Hindia menuju kota suci Mekah. Tujuan utama mereka sangat spesifik: memburu pengakuan internasional dan meminta gelar resmi sultan dari sang penguasa Haramain.
Bagi para raja di Nusantara, gelar kekuasaan yang diperoleh langsung dari kota kelahiran Islam bukan sekadar hiasan nama atau pelengkap administrasi istana. Gelar tersebut dipercaya mampu memberikan sokongan supranatural yang luar biasa terhadap legitimasi kekuasaan mereka di mata rakyat dan para vasal bawahan.
Buku Sejarah Ibadah Haji Indonesia dari Masa ke Masa (2023) yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia mencatat sebuah fakta historis yang menarik: sebetulnya di Mekah tidak pernah ada lembaga politik atau keagamaan resmi yang bertugas memberikan gelar penguasa kepada pemimpin negeri lain. Namun, para raja di Nusantara telanjur memiliki anggapan kolektif bahwa Syarif Besar Mekah, selaku pelayan dua kota suci (Mekah dan Madinah), memegang wibawa spiritual dan keagamaan tertinggi atas seluruh wilayah dunia Islam (Dar al-Islam).
Perlombaan diplomasi maritim ini akhirnya dimenangi oleh Kesultanan Banten dalam hal kecepatan waktu. Rombongan utusan dari barat Jawa berhasil pulang lebih dahulu pada tahun 1638 dengan membawa hasil gemilang. Penguasa Banten, Pangeran Ratu, resmi dianugerahi gelar Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir oleh Syarif Mekah.
Tidak mau kalah, Kesultanan Mataram di bawah pimpinan Raden Mas Rangsang menyusul tiga tahun kemudian. Pada tahun 1641, utusan Mataram mendarat kembali di Jawa membawa surat keputusan yang mengabsahkan gelar Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo.
Selain membawa pulang gelar politik keagamaan yang prestisius, kedua delegasi kerajaan ini juga membawa berbagai macam hadiah balasan yang sakral dari Syarif Besar Mekah untuk para raja. Di antara hadiah yang paling dihargai adalah potongan kain kiswah, yaitu kain tenun hitam penutup Kabah yang setiap tahun diperbaharui oleh otoritas Mekah.
Antara tahun 1630-an hingga 1670-an, kedua penguasa monarki besar ini saling bersaing mengirimkan utusan diplomatik resmi mengarungi Samudra Hindia menuju kota suci Mekah. Tujuan utama mereka sangat spesifik: memburu pengakuan internasional dan meminta gelar resmi sultan dari sang penguasa Haramain.
Bagi para raja di Nusantara, gelar kekuasaan yang diperoleh langsung dari kota kelahiran Islam bukan sekadar hiasan nama atau pelengkap administrasi istana. Gelar tersebut dipercaya mampu memberikan sokongan supranatural yang luar biasa terhadap legitimasi kekuasaan mereka di mata rakyat dan para vasal bawahan.
Buku Sejarah Ibadah Haji Indonesia dari Masa ke Masa (2023) yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia mencatat sebuah fakta historis yang menarik: sebetulnya di Mekah tidak pernah ada lembaga politik atau keagamaan resmi yang bertugas memberikan gelar penguasa kepada pemimpin negeri lain. Namun, para raja di Nusantara telanjur memiliki anggapan kolektif bahwa Syarif Besar Mekah, selaku pelayan dua kota suci (Mekah dan Madinah), memegang wibawa spiritual dan keagamaan tertinggi atas seluruh wilayah dunia Islam (Dar al-Islam).
Perlombaan diplomasi maritim ini akhirnya dimenangi oleh Kesultanan Banten dalam hal kecepatan waktu. Rombongan utusan dari barat Jawa berhasil pulang lebih dahulu pada tahun 1638 dengan membawa hasil gemilang. Penguasa Banten, Pangeran Ratu, resmi dianugerahi gelar Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir oleh Syarif Mekah.
Tidak mau kalah, Kesultanan Mataram di bawah pimpinan Raden Mas Rangsang menyusul tiga tahun kemudian. Pada tahun 1641, utusan Mataram mendarat kembali di Jawa membawa surat keputusan yang mengabsahkan gelar Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo.
Selain membawa pulang gelar politik keagamaan yang prestisius, kedua delegasi kerajaan ini juga membawa berbagai macam hadiah balasan yang sakral dari Syarif Besar Mekah untuk para raja. Di antara hadiah yang paling dihargai adalah potongan kain kiswah, yaitu kain tenun hitam penutup Kabah yang setiap tahun diperbaharui oleh otoritas Mekah.