Kisah Rivalitas Politik Kesultanan Banten dan Mataram dalam Perebutan Gelar Sultan Resmi dari Makkah

LANGIT7.ID-Panggung politik Pulau Jawa pada pertengahan abad ke-17 tidak hanya diwarnai oleh dentuman meriam pertempuran fisik atau manuver ekonomi melawan maskapai dagang Belanda (VOC). Di balik ketegangan teritorial antara Kesultanan Banten di ujung barat dan Kesultanan Mataram di pedalaman timur, berlangsung sebuah perlombaan yang melibatkan dimensi spiritual paling tinggi dalam dunia Islam.

Antara tahun 1630-an hingga 1670-an, kedua penguasa monarki besar ini saling bersaing mengirimkan utusan diplomatik resmi mengarungi Samudra Hindia menuju kota suci Mekah. Tujuan utama mereka sangat spesifik: memburu pengakuan internasional dan meminta gelar resmi sultan dari sang penguasa Haramain.

Bagi para raja di Nusantara, gelar kekuasaan yang diperoleh langsung dari kota kelahiran Islam bukan sekadar hiasan nama atau pelengkap administrasi istana. Gelar tersebut dipercaya mampu memberikan sokongan supranatural yang luar biasa terhadap legitimasi kekuasaan mereka di mata rakyat dan para vasal bawahan.

Buku Sejarah Ibadah Haji Indonesia dari Masa ke Masa (2023) yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia mencatat sebuah fakta historis yang menarik: sebetulnya di Mekah tidak pernah ada lembaga politik atau keagamaan resmi yang bertugas memberikan gelar penguasa kepada pemimpin negeri lain. Namun, para raja di Nusantara telanjur memiliki anggapan kolektif bahwa Syarif Besar Mekah, selaku pelayan dua kota suci (Mekah dan Madinah), memegang wibawa spiritual dan keagamaan tertinggi atas seluruh wilayah dunia Islam (Dar al-Islam).

Perlombaan diplomasi maritim ini akhirnya dimenangi oleh Kesultanan Banten dalam hal kecepatan waktu. Rombongan utusan dari barat Jawa berhasil pulang lebih dahulu pada tahun 1638 dengan membawa hasil gemilang. Penguasa Banten, Pangeran Ratu, resmi dianugerahi gelar Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir oleh Syarif Mekah.

Tidak mau kalah, Kesultanan Mataram di bawah pimpinan Raden Mas Rangsang menyusul tiga tahun kemudian. Pada tahun 1641, utusan Mataram mendarat kembali di Jawa membawa surat keputusan yang mengabsahkan gelar Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo.

Selain membawa pulang gelar politik keagamaan yang prestisius, kedua delegasi kerajaan ini juga membawa berbagai macam hadiah balasan yang sakral dari Syarif Besar Mekah untuk para raja. Di antara hadiah yang paling dihargai adalah potongan kain kiswah, yaitu kain tenun hitam penutup Kabah yang setiap tahun diperbaharui oleh otoritas Mekah.

Di lingkungan istana Jawa yang masih kental dengan nuansa mistis, potongan kain penutup rumah Allah ini tidak sekadar disimpan sebagai dokumen diplomatik, melainkan diperlakukan sebagai jimat yang sangat mangkus—sebuah benda pusaka dengan kekuatan proteksi supranatural tertinggi untuk melindungi takhta kerajaan dari marabahaya dan rintangan politik, termasuk dari ancaman perluasan wilayah VOC.

Jejaring Samudra dan Rute Kosmopolit Jemaah Nusantara

Maraknya pengiriman utusan resmi kerajaan ke Jazirah Arab pada abad ke-17 dan ke-18 tidak dapat dipisahkan dari berkembangnya ekosistem pelayaran komersial global di kawasan Asia Tenggara.

Sejarawan terkemuka, Azyumardi Azra, dalam karya monumentalnya yang berjudul Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII (2004), mengungkapkan bahwa arus keberangkatan umat Islam dari Nusantara menuju tanah suci tumbuh subur berkat terjalinnya hubungan niaga yang erat antara masyarakat kepulauan dan para pedagang dari Jazirah Arab, Persia, serta India.

Mobilitas keagamaan ini bertumpu pada penguasaan rute-rute pelayaran strategis. Umumnya, jalur laut utama yang ditempuh oleh kapal-kapal pengangkut jemaah haji purba ini melintasi Selat Malaka, singgah di pelabuhan Samudera Pasai, dan menepi di Pidie, Aceh.

Wilayah-wilayah di ujung utara Sumatra ini telah kondang sejak dahulu kala sebagai pusat perdagangan internasional sekaligus gerbang keluar menuju Samudra Hindia.

Kehadiran pribumi Nusantara di tanah suci bahkan telah terlacak jauh sebelum rivalitas Banten-Mataram memuncak. Pada permulaan abad ke-16, catatan-catatan penjelajah asing telah menjumpai adanya saudagar kaya asal kepulauan Nusantara yang datang langsung ke pelabuhan Mekah dengan menggunakan kapal layar milik mereka sendiri.

Dokumentasi mengenai perjalanan lintas samudra ini juga terekam dalam karya sastra sejarah lokal. Guru Besar Sejarah Islam, Dien Madjid, dalam kajiannya yang bertajuk Haji dalam Catatan Sejarah, menunjuk naskah Hikayat Hang Tuah yang ditulis pada akhir abad ke-17 sebagai salah satu bukti tekstual penting.

Dalam manuskrip tersebut, digambarkan fiksi historis mengenai rihlah atau perjalanan diplomatik tokoh Hang Tuah menuju Istanbul, ibu kota Kekhalifahan Ottoman, dengan memimpin armadanya sendiri.

Di tengah pelayaran yang kolosal tersebut, Hang Tuah menyempatkan diri untuk singgah di Jazirah Arab guna menunaikan ibadah haji, dengan didampingi secara langsung oleh syahbandar pelabuhan Jeddah yang bernama Malik Rasal.

Kisah ini menegaskan bahwa dalam imajinasi kolektif masyarakat transisi Nusantara, perjalanan ke pusat dunia Islam adalah puncak pencapaian dari seorang kesatria dan diplomat.

Ketundukan pada Musim dan Risiko Samudra

Meskipun didukung oleh fasilitas dan dana dari kas kerajaan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perjalanan haji pada masa klasik adalah sebuah ujian fisik yang mendekati batas kemampuan manusia.

Transportasi laut pada zaman itu sepenuhnya mengandalkan perahu layar kayu tradisional yang pergerakannya sangat bergantung pada siklus angin musim. Para utusan kerajaan dan jemaah haji mandiri harus pandai membaca pergerakan angin muson barat daya dan muson timur laut agar kapal mereka tidak terkatung-katung tanpa arah di tengah luasnya samudra.

Karena keterbatasan armada khusus, para musafir spiritual ini umumnya menumpang pada kapal-kapal dagang antarbangsa yang rutenya tidak pernah langsung menuju tujuan akhir.

Akibatnya, mereka harus sering berpindah kapal setiap kali bersandar di sebuah pelabuhan transito komersial tertentu. Perjalanan yang estafet ini membawa mereka singgah dari satu bandar ke bandar lain di sepanjang pesisir Nusantara, mulai dari Sunda Kelapa, Banten, Cirebon, Jepara, hingga Malaka, sebelum akhirnya berani memotong jalur laut menuju India, Teluk Aden, dan berakhir di dermaga Jeddah.

Ketidakpastian logistik, ancaman kerusakan lambung kapal akibat karang, kelaparan, serta merebaknya wabah penyakit menular di ruang palka yang sempit menjadi risiko harian yang harus dihadapi.

Namun, dorongan teologis untuk menyempurnakan keislaman mengalahkan segala ketakutan tersebut. Hal ini membuktikan kepatuhan mutlak terhadap perintah Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 27 mengenai seruan ibadah haji:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
Wa adzdzin fin-nasi bil-hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dlamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq.

Artinya: Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.

Bagi Kesultanan Banten dan Mataram, keberhasilan para utusan mereka menembus penjuru yang jauh tersebut dan membawa pulang pengakuan dari Mekah terbukti efektif dalam merombak struktur kekuasaan di dalam negeri.

Gelar sultan yang sah dari tanah Arab menempatkan posisi mereka di atas para penguasa tradisional lainnya di Jawa, sekaligus memberikan energi ideologis yang kuat bagi rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap penetrasi kekuasaan asing yang dibawa oleh VOC.

Rivalitas pengiriman utusan ke Mekah ini pada akhirnya menunjukkan bahwa sejak abad ke-17, para pemimpin Nusantara telah memiliki kesadaran geopolitik yang tinggi, dengan memanfaatkan jaringan keagamaan global sebagai instrumen untuk menjaga kedaulatan dan martabat bangsa di panggung dunia.