Egalitarisme di Tengah Padang Mina: Memetik Pelajaran Kisah Haji Presiden Pantai Gading
Miftah yusufpati
Jum'at, 29 Mei 2026 - 18:18 WIB
Aksi Presiden Pantai Gading Alassane Ouattara menolak fasilitas mewah Arab Saudi saat berhaji memicu diskusi global. Foto: Ist
LANGIT7.ID | Pemandangan di wilayah Mina dan Arafah pada musim haji selalu menyajikan reduksi strata sosial yang ekstrem. Di tengah lautan manusia yang mengenakan dua helai kain ihram putih tanpa jahitan, perbedaan antara seorang buruh migran dan seorang kepala negara runtuh secara instan. Fenomena teologis ini mewujud secara nyata melalui figur Alassane Ouattara, Presiden Republik Pantai Gading (Cote d'Ivoire).
Pemimpin politik berusia 83 tahun tersebut terekam kamera sedang berbaring secara sederhana di atas hamparan tanah beralaskan tikar tipis, membaur bersama jutaan jemaah haji dari berbagai belahan dunia.
Ouattara, yang memegang kendali kekuasaan eksekutif di salah satu negara sekuler dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Afrika Barat, memutuskan untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut dengan menggunakan dana operasional pribadi.
Langkah yang diambil oleh Ouattara melangkah jauh melampaui sekadar retorika kesederhanaan visual. Ia secara resmi menolak seluruh akomodasi VIP, fasilitas istana tamu kerajaan (royal guest house), serta kompleks penginapan mewah di kawasan perbukitan Mina yang secara reguler disediakan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi bagi para kepala negara sahabat melalui protokol kementerian luar negeri.
Keputusan melepas status protokoler tersebut memicu kebingungan sekaligus kekaguman di kalangan jemaah haji lainnya. Absennya iring-iringan kendaraan taktis, ketiadaan barisan perimeter pengawal bersenjata lengkap, serta hilangnya pembatas fisik yang biasa memisahkan pejabat publik dengan masyarakat sipil memunculkan pertanyaan reflektif: di mana sistem pengamanan internal sang presiden?
Ouattara memilih untuk menanggalkan seluruh atribut kekuasaan temporalnya. Tindakan berbaring di atas tanah tanpa pengawalan melekat ini bukan sekadar aksi teatrikal politik, melainkan sebuah manifestasi dari doktrin kesetaraan mutlak makhluk di hadapan pencipta (egalitarianisme teologis) yang menjadi substansi inti dari ibadah haji.
Rekam Jejak Reformasi
Pemimpin politik berusia 83 tahun tersebut terekam kamera sedang berbaring secara sederhana di atas hamparan tanah beralaskan tikar tipis, membaur bersama jutaan jemaah haji dari berbagai belahan dunia.
Ouattara, yang memegang kendali kekuasaan eksekutif di salah satu negara sekuler dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Afrika Barat, memutuskan untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut dengan menggunakan dana operasional pribadi.
Langkah yang diambil oleh Ouattara melangkah jauh melampaui sekadar retorika kesederhanaan visual. Ia secara resmi menolak seluruh akomodasi VIP, fasilitas istana tamu kerajaan (royal guest house), serta kompleks penginapan mewah di kawasan perbukitan Mina yang secara reguler disediakan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi bagi para kepala negara sahabat melalui protokol kementerian luar negeri.
Keputusan melepas status protokoler tersebut memicu kebingungan sekaligus kekaguman di kalangan jemaah haji lainnya. Absennya iring-iringan kendaraan taktis, ketiadaan barisan perimeter pengawal bersenjata lengkap, serta hilangnya pembatas fisik yang biasa memisahkan pejabat publik dengan masyarakat sipil memunculkan pertanyaan reflektif: di mana sistem pengamanan internal sang presiden?
Ouattara memilih untuk menanggalkan seluruh atribut kekuasaan temporalnya. Tindakan berbaring di atas tanah tanpa pengawalan melekat ini bukan sekadar aksi teatrikal politik, melainkan sebuah manifestasi dari doktrin kesetaraan mutlak makhluk di hadapan pencipta (egalitarianisme teologis) yang menjadi substansi inti dari ibadah haji.
Rekam Jejak Reformasi