Sertifikasi Halal Jadi Penggerak Ekonomi Desa Wisata, BPJPH Terbitkan 31.548 Sertifikat untuk UMK
Tim langit 7
Selasa, 02 Juni 2026 - 07:35 WIB
Sertifikasi Halal Jadi Penggerak Ekonomi Desa Wisata, BPJPH Terbitkan 31.548 Sertifikat untuk UMK
LANGIT7.ID-Yogyakarta; Program sertifikasi halal di desa wisata terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga akhir Mei 2026, sebanyak 31.548 sertifikat halal telah diterbitkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang berada di kawasan desa wisata di berbagai daerah Indonesia.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menilai sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan konsumen, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa.
"Jaminan Produk Halal bukan sekadar instrumen perlindungan konsumen. Halal juga merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, memperkuat kepercayaan konsumen, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil," ujarnya saat acara Penyerahan Sertifikat Halal secara Simbolis bagi Pelaku Usaha Desa Wisata di Desa Wisata Jatimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikutip Selasa (2/6/2026).
Menurut pria yang akrab disapa Babe Haikal itu, kehadiran sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap berbagai produk yang dihasilkan pelaku usaha di desa wisata. Kondisi tersebut pada akhirnya membuka peluang usaha yang lebih luas sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.
Karena itu, percepatan sertifikasi halal di desa wisata dinilai menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, memberdayakan UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Data BPJPH mencatat hingga 29 Mei 2026 sebanyak 31.548 sertifikat halal telah difasilitasi untuk 20.237 pelaku UMK yang tersebar di 1.116 desa wisata pada 37 provinsi. Capaian tersebut disebut menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi pemerintah dalam membangun ekosistem halal nasional sekaligus meningkatkan daya saing sektor pariwisata Indonesia.
Meski demikian, Babe Haikal menegaskan bahwa angka tersebut masih menjadi langkah awal mengingat potensi desa wisata dan jumlah pelaku usaha di Indonesia masih sangat besar.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menilai sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan konsumen, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa.
"Jaminan Produk Halal bukan sekadar instrumen perlindungan konsumen. Halal juga merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, memperkuat kepercayaan konsumen, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil," ujarnya saat acara Penyerahan Sertifikat Halal secara Simbolis bagi Pelaku Usaha Desa Wisata di Desa Wisata Jatimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikutip Selasa (2/6/2026).
Menurut pria yang akrab disapa Babe Haikal itu, kehadiran sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap berbagai produk yang dihasilkan pelaku usaha di desa wisata. Kondisi tersebut pada akhirnya membuka peluang usaha yang lebih luas sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.
Karena itu, percepatan sertifikasi halal di desa wisata dinilai menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, memberdayakan UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Data BPJPH mencatat hingga 29 Mei 2026 sebanyak 31.548 sertifikat halal telah difasilitasi untuk 20.237 pelaku UMK yang tersebar di 1.116 desa wisata pada 37 provinsi. Capaian tersebut disebut menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi pemerintah dalam membangun ekosistem halal nasional sekaligus meningkatkan daya saing sektor pariwisata Indonesia.
Meski demikian, Babe Haikal menegaskan bahwa angka tersebut masih menjadi langkah awal mengingat potensi desa wisata dan jumlah pelaku usaha di Indonesia masih sangat besar.