Wafatnya Rasulullah SAW
Khalifah Abu Bakar Lanjutkan Operasi Militer Sesuai Perintah Terakhir Nabi
Miftah yusufpati
Kamis, 04 Juni 2026 - 03:35 WIB
Peristiwa kepulangan Usamah dengan panji kenabian bertindak sebagai instrumen legitimasi hukum yang mutlak bagi kepemimpinan Abu Bakar Al-Siddiq. Ilustrasi: AI
LANGIT7.ID-Penyelesaian prosesi pemakaman Nabi Muhammad pada pertengahan Juni 632 Masehi tidak memberikan ruang bagi kabinet baru pimpinan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq untuk bernapas lega.
Di tengah situasi geopolitik Madinah yang tidak menentu akibat gelombang kemurtadan massal (riddah) dan pembangkangan pajak yang mulai menjangkiti kabilah-kabilah badui, sebuah keputusan militer yang sangat krusial harus segera dieksekusi.
Abu Bakar mengeluarkan perintah eksekutif tertinggi untuk segera memberangkatkan kembali pasukan ekspedisi militer di bawah komando Panglima Usamah bin Zaid menuju perbatasan Syam.
Keputusan ini memicu perdebatan sengit di tingkat elit dewan penasihat Madinah. Sebagian besar sahabat senior dari kalangan Muhajirin dan Ansar menyatakan ketidaksetujuan mereka secara terbuka terhadap kebijakan mobilisasi militer ke luar luar wilayah domestik ini.
Penolakan serupa sebenarnya pernah terjadi ketika Nabi Muhammad masih hidup dan sedang dalam kondisi sakit keras. Alasan utama yang mendasari penolakan para sahabat pada fase pasca-wafatnya Nabi adalah faktor keselamatan domestik dan risiko pertahanan udara pusat pemerintahan.
Umar bin Khattab bertindak sebagai salah satu figur utama yang menentang keputusan Abu Bakar. Dalam kalkulasi taktis militer Umar, mengirimkan ribuan personel militer terbaik keluar dari teritorial Madinah di saat kota sedang dikepung oleh potensi pemberontakan suku-suku pedalaman adalah sebuah langkah yang sangat spekulatif dan membahayakan stabilitas negara.
Umar berpendapat bahwa kekuatan militer kaum Muslimin tidak boleh dicerai-beraikan ke luar wilayah. Mereka harus diisolasi di dalam Kota Madinah untuk mengantisipasi serangan mendadak (preemptive strike) dari faksi-faksi pembangkang yang ingin meruntuhkan pemerintahan pusat yang baru terbentuk.
Di tengah situasi geopolitik Madinah yang tidak menentu akibat gelombang kemurtadan massal (riddah) dan pembangkangan pajak yang mulai menjangkiti kabilah-kabilah badui, sebuah keputusan militer yang sangat krusial harus segera dieksekusi.
Abu Bakar mengeluarkan perintah eksekutif tertinggi untuk segera memberangkatkan kembali pasukan ekspedisi militer di bawah komando Panglima Usamah bin Zaid menuju perbatasan Syam.
Keputusan ini memicu perdebatan sengit di tingkat elit dewan penasihat Madinah. Sebagian besar sahabat senior dari kalangan Muhajirin dan Ansar menyatakan ketidaksetujuan mereka secara terbuka terhadap kebijakan mobilisasi militer ke luar luar wilayah domestik ini.
Penolakan serupa sebenarnya pernah terjadi ketika Nabi Muhammad masih hidup dan sedang dalam kondisi sakit keras. Alasan utama yang mendasari penolakan para sahabat pada fase pasca-wafatnya Nabi adalah faktor keselamatan domestik dan risiko pertahanan udara pusat pemerintahan.
Umar bin Khattab bertindak sebagai salah satu figur utama yang menentang keputusan Abu Bakar. Dalam kalkulasi taktis militer Umar, mengirimkan ribuan personel militer terbaik keluar dari teritorial Madinah di saat kota sedang dikepung oleh potensi pemberontakan suku-suku pedalaman adalah sebuah langkah yang sangat spekulatif dan membahayakan stabilitas negara.
Umar berpendapat bahwa kekuatan militer kaum Muslimin tidak boleh dicerai-beraikan ke luar wilayah. Mereka harus diisolasi di dalam Kota Madinah untuk mengantisipasi serangan mendadak (preemptive strike) dari faksi-faksi pembangkang yang ingin meruntuhkan pemerintahan pusat yang baru terbentuk.