Agenda Reset Indonesia ala Prabowo dan Strategi Keummatan
Tim langit 7
Senin, 08 Juni 2026 - 08:30 WIB
Agenda Reset Indonesia ala Prabowo dan Strategi Keummatan
Oleh: KH. Fahmi Salim, Lc. MA. Ketua Umum Forum Dai dan Muballigh Azhari Indonesia (FORDAMAI)
LANGIT7.ID-Diskusi publik belakangan ini kembali menghangat setelah dialog antara ahli hukum tata negara Refly Harun dan politisi senior Fadli Zon (Menteri Kebudayaan RI) beredar luas. Perbincangan mereka membedah satu narasi besar yang kini menjadi motor penggerak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: “Resetting Indonesia”. Sebuah agenda besar untuk mengatur ulang kompas bangsa, mengembalikannya ke titik nol cetak biru konstitusi yang sempat melenceng jauh akibat syahwat liberalisasi pasca-Krisis 1998.
Namun, menggeser bandul ekonomi dari neoliberalisme yang mencengkeram selama dua dekade terakhir menuju Ekonomi Pancasila bukanlah perkara membalik telapak tangan. Di sinilah letak urgensinya: agenda reset struktural ini membutuhkan jangkar sosial-keagamaan yang kuat. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam, sebagai representasi dari mayoritas umat di akar rumput, memegang kunci strategis untuk menjembatani cita-cita besar istana agar benar-benar membumi dan dirasakan oleh rakyat kecil.
Membongkar Dekonstruksi Neoliberalisme
Fadli Zon secara gamblang menyebut bahwa Indonesia pasca-reformasi sempat terjebak dalam resep ekonomi yang didiktekan oleh lembaga keuangan asing seperti IMF. Akibatnya, negara absen, pasar bebas merajalela, dan kekayaan alam kita dikuras tanpa menyisakan nilai tambah di dalam negeri.
Agenda resetala Prabowo adalah sebuah dekonstruksi total terhadap sistem tersebut. Komitmen ini mewujud pada pengembalian marwah Pasal 33 UUD 1945. Negara tidak lagi sekadar menjadi penonton atau "regulator stempel", melainkan aktor utama yang mengelola pasar (governing the market). Melalui langkah berani seperti pembentukan Sovereign Wealth Fund Danantara dan kebijakan hilirisasi yang keras kepala di hadapan tekanan Barat, Prabowo sedang mencoba menutup celah kebocoran anggaran dan praktik perburuan rente (rent-seeking).
Di sisi lain, terjadi pergeseran paradigma dari pembangunan fisik yang "menyilaukan mata" ke pembangunan berbasis manusia (people-centered development). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan "Revolusi Putih" adalah investasi biologis dan kognitif jangka panjang demi mencetak generasi emas 2045 yang bebas dari belenggu stunting.
LANGIT7.ID-Diskusi publik belakangan ini kembali menghangat setelah dialog antara ahli hukum tata negara Refly Harun dan politisi senior Fadli Zon (Menteri Kebudayaan RI) beredar luas. Perbincangan mereka membedah satu narasi besar yang kini menjadi motor penggerak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: “Resetting Indonesia”. Sebuah agenda besar untuk mengatur ulang kompas bangsa, mengembalikannya ke titik nol cetak biru konstitusi yang sempat melenceng jauh akibat syahwat liberalisasi pasca-Krisis 1998.
Namun, menggeser bandul ekonomi dari neoliberalisme yang mencengkeram selama dua dekade terakhir menuju Ekonomi Pancasila bukanlah perkara membalik telapak tangan. Di sinilah letak urgensinya: agenda reset struktural ini membutuhkan jangkar sosial-keagamaan yang kuat. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam, sebagai representasi dari mayoritas umat di akar rumput, memegang kunci strategis untuk menjembatani cita-cita besar istana agar benar-benar membumi dan dirasakan oleh rakyat kecil.
Membongkar Dekonstruksi Neoliberalisme
Fadli Zon secara gamblang menyebut bahwa Indonesia pasca-reformasi sempat terjebak dalam resep ekonomi yang didiktekan oleh lembaga keuangan asing seperti IMF. Akibatnya, negara absen, pasar bebas merajalela, dan kekayaan alam kita dikuras tanpa menyisakan nilai tambah di dalam negeri.
Agenda resetala Prabowo adalah sebuah dekonstruksi total terhadap sistem tersebut. Komitmen ini mewujud pada pengembalian marwah Pasal 33 UUD 1945. Negara tidak lagi sekadar menjadi penonton atau "regulator stempel", melainkan aktor utama yang mengelola pasar (governing the market). Melalui langkah berani seperti pembentukan Sovereign Wealth Fund Danantara dan kebijakan hilirisasi yang keras kepala di hadapan tekanan Barat, Prabowo sedang mencoba menutup celah kebocoran anggaran dan praktik perburuan rente (rent-seeking).
Di sisi lain, terjadi pergeseran paradigma dari pembangunan fisik yang "menyilaukan mata" ke pembangunan berbasis manusia (people-centered development). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan "Revolusi Putih" adalah investasi biologis dan kognitif jangka panjang demi mencetak generasi emas 2045 yang bebas dari belenggu stunting.