Ancaman Dosa Besar bagi Penguasa yang Mengkhianati Rakyat
Miftah yusufpati
Senin, 15 Juni 2026 - 16:45 WIB
Ketika sebuah rezim memilih untuk menggunakan instrumen kekuasaannya demi menyusahkan kehidupan publik dan melakukan penipuan struktural, mereka telah melakukan bentuk kezaliman paling ekstrem. Ist
LANGIT7.ID- Dalam diskursus tata negara modern, penyalahgunaan kekuasaan acapkali dinilai sebatas pelanggaran konstitusi atau degradasi indeks persepsi korupsi.
Regulasi sekuler memandang eksploitasi hak publik sebagai cacat administrasi yang penyelesaiannya bermuara pada sanksi politik atau hukum pidana duniawi. Sebaliknya, tata hukum Islam meletakkan hubungan antara pemegang kekuasaan dan rakyat di atas fondasi pertanggungjawaban transendental yang sangat mengerikan.
Menaati pemerintah muslim dalam perkara yang bukan maksiat memang merupakan kewajiban agama yang telah disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ketentuan ini menjadi batas pemisah yang tegas antara mereka dengan para pengikut hawa nafsu yang gemar memicu anarki. Kendati demikian, kepatuhan mutlak dari masyarakat tersebut mewajibkan penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan dengan standar keadilan tertinggi.
Apabila amanah tersebut dibalas dengan kezaliman, manipulasi, serta penindasan terhadap hajat hidup publik, syariat mengklasifikasikannya sebagai dosa besar yang diancam dengan pencabutan hak asasi masuk surga.
Kekuasaan di dalam Islam tidak dipandang sebagai hak istimewa yang bebas dari pengawasan, melainkan sebuah beban tugas pengorganisasian publik yang interaksinya dihitung secara kuantitatif maupun kualitatif. Setiap level kepemimpinan memikul beban akuntabilitasnya masing-masing.
Standardisasi yuridis teologis ini digariskan secara baku oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam dalam dokumen hadis:
Regulasi sekuler memandang eksploitasi hak publik sebagai cacat administrasi yang penyelesaiannya bermuara pada sanksi politik atau hukum pidana duniawi. Sebaliknya, tata hukum Islam meletakkan hubungan antara pemegang kekuasaan dan rakyat di atas fondasi pertanggungjawaban transendental yang sangat mengerikan.
Menaati pemerintah muslim dalam perkara yang bukan maksiat memang merupakan kewajiban agama yang telah disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ketentuan ini menjadi batas pemisah yang tegas antara mereka dengan para pengikut hawa nafsu yang gemar memicu anarki. Kendati demikian, kepatuhan mutlak dari masyarakat tersebut mewajibkan penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan dengan standar keadilan tertinggi.
Apabila amanah tersebut dibalas dengan kezaliman, manipulasi, serta penindasan terhadap hajat hidup publik, syariat mengklasifikasikannya sebagai dosa besar yang diancam dengan pencabutan hak asasi masuk surga.
Kekuasaan di dalam Islam tidak dipandang sebagai hak istimewa yang bebas dari pengawasan, melainkan sebuah beban tugas pengorganisasian publik yang interaksinya dihitung secara kuantitatif maupun kualitatif. Setiap level kepemimpinan memikul beban akuntabilitasnya masing-masing.
Standardisasi yuridis teologis ini digariskan secara baku oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam dalam dokumen hadis: