LANGIT7.ID-, Jakarta - - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (
Bappenas), Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan bahwa pengembangan
ekonomi syariah menjadi kunci dalam mendorong
pertumbuhan perekonomian nasional di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dan
krisis global.Dalam Seminar Islamic Economic Outlook 2026: Scenario & Strategic Options from Regional Crisis di Jakarta, Rabu (17/6/2026), Febrian menyampaikan bahwa dunia saat ini memasuki era ketidakpastian yang semakin kompleks akibat meningkatnya ketegangan geopolitik.
Baca juga: Formulasi Ekonomi Syariah sebagai Anti-Tesis Imperalisme GlobalKondisi tersebut berdampak langsung terhadap harga energi, pangan, logistik, hingga aliran
investasi global.
Menurutnya, para pemangku kepentingan tidak lagi dapat berasumsi bahwa gejolak global hanya bersifat sementara dan kondisi akan kembali normal seperti sebelumnya.
“Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana kita mengubah krisis menjadi peluang transformasi ekonomi. Dan di sinilah relevansi ekonomi syariah menjadi semakin nyata,” ujar Febrian.
Ia menilai ekonomi syariah saat ini tidak lagi sekadar mencerminkan identitas atau preferensi agama tertentu. Lebih dari itu, ekonomi syariah menawarkan kerangka pembangunan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan prinsip keberlanjutan.
“Ketika kita memperkuat
industri halal dan ekonomi syariah, kita sebenarnya sedang membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan,” katanya.
Lebih lanjut Febrian menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk menghadapi tiga tantangan utama pada masa mendatang, yakni tingginya harga energi, ketidakstabilan kawasan yang meluas, serta potensi konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu ketahanan pangan global.
Baca juga: Mengurai Watak Riba dan Alternatif Keadilan Ekonomi SyariahUntuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, ia menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber energi maupun satu pasar tertentu. Karena itu, strategi pembangunan ekonomi nasional perlu beralih dari pendekatan respons krisis jangka pendek menuju transformasi struktural yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi.
Pemerintah, lanjutnya, telah menetapkan tiga prioritas utama untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, yakni memperkuat integrasi ekonomi antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), mempercepat hilirisasi industri halal, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor secara terpadu.
Febrian mengatakan program hilirisasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal global. Dengan kebijakan tersebut, katanya, Indonesia tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga diharapkan mampu menjadi pusat produksi, inovasi, dan pengembangan rantai nilai halal dunia.
Ia menambahkan, daya saing suatu negara tidak semata-mata ditentukan oleh melimpahnya sumber daya yang dimiliki.
"Kekuatan bangsa ditentukan oleh kemampuan untuk mengubah ketidakpastian menjadi peluang, tantangan menjadi inovasi, dan krisis menjadi momentum untuk kemajuan,” pungkasnya.
(est)