PLN UP3 Samarinda Salurkan Listrik Gratis untuk 65 Keluarga, DPR Pastikan BPBL Berlanjut di Kaltim
Tim langit 7
Selasa, 04 Agustus 2026 - 15:42 WIB
(Dok: Istimewa)
LANGIT7.ID-Jakarta; Pemerataan akses listrik terus menjadi perhatian, baik melalui program bantuan di daerah maupun dukungan anggaran di tingkat nasional. Di Samarinda, Kalimantan Timur, sebanyak 65 keluarga prasejahtera kini menikmati sambungan listrik gratis melalui program Light Up The Dream yang dijalankan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Samarinda.
Program tersebut diresmikan di Jalan Rumbia, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir. Manajer PT PLN (Persero) UP3 Samarinda Adrian Sitompul mengatakan bantuan itu merupakan inisiatif sosial yang didanai sepenuhnya dari donasi sukarela para pegawai PLN sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat kurang mampu agar memperoleh akses listrik yang layak.
"PLN tidak hanya hadir sebagai penyedia listrik, tetapi juga menjadi bagian dari solusi sosial. Ketika sebuah rumah mulai dialiri listrik, di situlah harapan baru ikut menyala bagi keluarga dan masa depan anak-anak mereka," kata Adrian dalam keterangannya, dikutip Rabu (4/8/2026).
Selain memperluas akses listrik, masyarakat juga diminta tidak salah memahami informasi mengenai kondisi kelistrikan di Kalimantan Timur. Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menegaskan pemadaman listrik yang terjadi bukan disebabkan kelangkaan batu bara, melainkan merupakan bagian dari pemeliharaan (maintenance) sistem kelistrikan untuk menjaga keandalan jaringan.
Karena itu, ia mengajak masyarakat menyampaikan aspirasi maupun keluhan melalui saluran komunikasi resmi, baik kepada PLN maupun melalui wakil rakyat, agar setiap persoalan dapat ditindaklanjuti dengan informasi yang akurat dan solusi yang tepat.
Syafruddin juga memastikan Kalimantan Timur, termasuk Kota Samarinda, akan terus memperoleh alokasi Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Menurutnya, program tersebut akan membuat semakin banyak masyarakat dapat menikmati sambungan listrik secara gratis.
Dukungan terhadap program itu turut diperkuat melalui persetujuan DPR RI atas alokasi anggaran sebesar Rp11 triliun bagi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk mempercepat elektrifikasi sekitar 8.000 desa dan dusun yang hingga kini belum menikmati layanan listrik di seluruh Indonesia.
Program tersebut diresmikan di Jalan Rumbia, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir. Manajer PT PLN (Persero) UP3 Samarinda Adrian Sitompul mengatakan bantuan itu merupakan inisiatif sosial yang didanai sepenuhnya dari donasi sukarela para pegawai PLN sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat kurang mampu agar memperoleh akses listrik yang layak.
"PLN tidak hanya hadir sebagai penyedia listrik, tetapi juga menjadi bagian dari solusi sosial. Ketika sebuah rumah mulai dialiri listrik, di situlah harapan baru ikut menyala bagi keluarga dan masa depan anak-anak mereka," kata Adrian dalam keterangannya, dikutip Rabu (4/8/2026).
Selain memperluas akses listrik, masyarakat juga diminta tidak salah memahami informasi mengenai kondisi kelistrikan di Kalimantan Timur. Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menegaskan pemadaman listrik yang terjadi bukan disebabkan kelangkaan batu bara, melainkan merupakan bagian dari pemeliharaan (maintenance) sistem kelistrikan untuk menjaga keandalan jaringan.
Karena itu, ia mengajak masyarakat menyampaikan aspirasi maupun keluhan melalui saluran komunikasi resmi, baik kepada PLN maupun melalui wakil rakyat, agar setiap persoalan dapat ditindaklanjuti dengan informasi yang akurat dan solusi yang tepat.
Syafruddin juga memastikan Kalimantan Timur, termasuk Kota Samarinda, akan terus memperoleh alokasi Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Menurutnya, program tersebut akan membuat semakin banyak masyarakat dapat menikmati sambungan listrik secara gratis.
Dukungan terhadap program itu turut diperkuat melalui persetujuan DPR RI atas alokasi anggaran sebesar Rp11 triliun bagi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk mempercepat elektrifikasi sekitar 8.000 desa dan dusun yang hingga kini belum menikmati layanan listrik di seluruh Indonesia.