Inklusi Keuangan Syariah Baru 13 Persen, Pemerintah Siapkan Penguatan Pembiayaan hingga UMKM
Nabil
Rabu, 09 September 2026 - 14:00 WIB
Inklusi Keuangan Syariah Baru 13 Persen, Pemerintah Siapkan Penguatan Pembiayaan hingga UMKM
LANGIT7.ID-Jakarta; Inklusi keuangan syariah di Indonesia masih berada di sekitar 13 persen, jauh di bawah tingkat inklusi keuangan konvensional yang telah mencapai 93,53 persen. Pemerintah melihat kondisi tersebut sebagai ruang besar untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peluang itu terutama terbuka di perdesaan, sektor pertanian, dan UMKM. Tingkat literasi keuangan syariah sendiri telah mencapai lebih dari 43,07 persen.
Pemerintah tidak hanya menargetkan perluasan akses rekening perbankan. Kepemilikan rekening juga diarahkan untuk mendukung penyaluran berbagai program Pemerintah, termasuk bantuan sosial, sekaligus memperluas penggunaan sistem pembayaran digital.
Penguatan akses tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah memperbesar manfaat pertumbuhan ekonomi. Pada semester I 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,45 persen. Sementara itu, realisasi investasi telah mencapai sekitar Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan.
Dalam keterbukaan ekonomi global, Pemerintah terus mendorong agar pertumbuhan tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu. Perluasan inklusi keuangan syariah ditempatkan bersama sejumlah agenda lain, mulai dari akses pembiayaan hingga pengembangan industri halal.
Untuk pembiayaan, Pemerintah mendorong agar KUR Syariah dapat dimanfaatkan lebih luas oleh pelaku usaha, khususnya UMKM. Perbankan syariah juga terus diperkuat agar mampu mendukung pembiayaan produktif dan pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat.
Potensi lain yang menjadi perhatian adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Pemerintah menilai potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui penguatan koordinasi dan konsolidasi antarlembaga agar memberikan dampak yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peluang itu terutama terbuka di perdesaan, sektor pertanian, dan UMKM. Tingkat literasi keuangan syariah sendiri telah mencapai lebih dari 43,07 persen.
Pemerintah tidak hanya menargetkan perluasan akses rekening perbankan. Kepemilikan rekening juga diarahkan untuk mendukung penyaluran berbagai program Pemerintah, termasuk bantuan sosial, sekaligus memperluas penggunaan sistem pembayaran digital.
Penguatan akses tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah memperbesar manfaat pertumbuhan ekonomi. Pada semester I 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,45 persen. Sementara itu, realisasi investasi telah mencapai sekitar Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan.
Dalam keterbukaan ekonomi global, Pemerintah terus mendorong agar pertumbuhan tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu. Perluasan inklusi keuangan syariah ditempatkan bersama sejumlah agenda lain, mulai dari akses pembiayaan hingga pengembangan industri halal.
Untuk pembiayaan, Pemerintah mendorong agar KUR Syariah dapat dimanfaatkan lebih luas oleh pelaku usaha, khususnya UMKM. Perbankan syariah juga terus diperkuat agar mampu mendukung pembiayaan produktif dan pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat.
Potensi lain yang menjadi perhatian adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Pemerintah menilai potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui penguatan koordinasi dan konsolidasi antarlembaga agar memberikan dampak yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.