Kementan Bongkar 25 Merek Beras Fortifikasi Palsu, Ini Daftarnya
Esti setiyowati
Kamis, 17 September 2026 - 19:05 WIB
Kementan Bongkar 25 Merek Beras Fortifikasi Palsu, Ini Daftarnya. Foto: Antara
Kementerian Pertanian mengungkap temuan terhadap 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi namun diduga tidak sesuai dengan klaim pada label kemasan. Nilai kerugian konsumen akibat dugaan praktik tersebut mencapai sekitar Rp89 triliun.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa 25 merek tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagai beras fortifikasi.
Baca juga: Dukung Hilirisasi Riset, Kementan Borong Alsintan dan Benih Jagung Inovasi ITS
“Setelah kita cek di laboratorium, ternyata tidak sesuai dengan labelnya. Ini yang kita tindak,” ujar Mentan Amran dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (17/9/2026).
Atas temuan tersebut, pemerintah mengambil langkah tegas dengan memerintahkan penarikan produk dari peredaran, mencabut izin, serta memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Pertama kami sudah perintahkan tarik, yang kedua cabut izinnya, yang ketiga diproses,” tegas Mentan Amran dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (17/9/2026).
Selain persoalan kandungan, pemerintah menemukan adanya disparitas harga yang sangat tinggi. Produk yang seharusnya berada pada kisaran harga sekitar Rp13.000-Rp13.500 per kilogram ditemukan dipasarkan hingga Rp57.000 per kilogram.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa 25 merek tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagai beras fortifikasi.
Baca juga: Dukung Hilirisasi Riset, Kementan Borong Alsintan dan Benih Jagung Inovasi ITS
“Setelah kita cek di laboratorium, ternyata tidak sesuai dengan labelnya. Ini yang kita tindak,” ujar Mentan Amran dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (17/9/2026).
Atas temuan tersebut, pemerintah mengambil langkah tegas dengan memerintahkan penarikan produk dari peredaran, mencabut izin, serta memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Pertama kami sudah perintahkan tarik, yang kedua cabut izinnya, yang ketiga diproses,” tegas Mentan Amran dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (17/9/2026).
Selain persoalan kandungan, pemerintah menemukan adanya disparitas harga yang sangat tinggi. Produk yang seharusnya berada pada kisaran harga sekitar Rp13.000-Rp13.500 per kilogram ditemukan dipasarkan hingga Rp57.000 per kilogram.