Beras Subsidi Diduga Dioplos Jadi Premium, DPR Desak Satgas Bongkar Jaringan Distributor

Dugaan praktik pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mendapat sorotan serius dari Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo. Ia menilai, apabila terbukti terjadi, praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran dalam aktivitas perdagangan, melainkan bentuk penyalahgunaan program pemerintah yang secara langsung merugikan masyarakat kecil.

Menurut Firman, beras SPHP merupakan instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sekaligus memastikan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, tetap mendapatkan akses terhadap pangan dengan harga terjangkau.

Karena itu, dugaan adanya beras SPHP yang dicampur dengan beras berkualitas rendah, kemudian dikemas ulang dan dipasarkan sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi, merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran biasa.

"Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah pemerintah dan hak masyarakat kecil. Beras SPHP merupakan program untuk membantu rakyat, bukan justru dijadikan komoditas untuk meraup keuntungan oleh pihak-pihak yang ingin bermain di tengah kesulitan masyarakat," tegas Firman dalam siaran pers, Jumat (30/10/2026).

Ia mengingatkan, praktik semacam itu, jika terbukti, tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi merusak tujuan kebijakan stabilisasi pangan yang dijalankan pemerintah.

Firman menyatakan mendukung pembentukan Satgas Pengawasan Beras SPHP oleh pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar keberadaan satgas tidak berhenti pada kegiatan inspeksi mendadak, publikasi penindakan, atau sekadar memberikan peringatan kepada pelaku usaha.

Menurutnya, pengawasan harus disertai tindakan nyata, termasuk mengungkap jaringan yang diduga berada di balik praktik pengoplosan beras.