Menakar Keuntungan Gibran Pilih Mundur daripada Dimakzulkan, dan Fasilitas yang Didapat
Lusi mahgriefie
Kamis, 12 November 2026 - 09:32 WIB
Menakar Keuntungan Gibran Pilih Mundur daripada Dimakzulkan, dan Fasilitas yang Didapat
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah mengajukan pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto, di tengah ramainya dorongan pemakzulan dari berbagai pihak termasuk DPR yang mengusulkan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait hal ini.
Pengunduran diri di tengah jabatan maupun pemberhentian melalui pemakzulan akan menghasilkan konsekuensi hukum yang sama, yakni kekosongan kursi Wakil Presiden. Namun mekanisme pengunduran diri berbeda dengan pemberhentian melalui proses pemakzulan (impeachment) yang harus melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Aan Eko Widiarto, menjelaskan bahwa pengunduran diri dan pemberhentian Wakil Presiden sama-sama berimplikasi pada kekosongan jabatan. Perbedaannya terletak pada proses hukum yang harus dilalui sebelum kekosongan tersebut terjadi. Sebagaimana melansir Hukum Online, Kamis (12/11/2026).
Aan berpendapat, melihat dari sisi politik sebaiknya Gibran mempertimbangkan pengunduran diri secara sukarela. INi demi meredakan polemik yang berkembang di masyarakat. Sebab persoalan surat keterangan pendidikan yang telah menjadi objek putusan MA dan MK berpotensi terus menimbulkan perdebatan. Selain itu, dinamika kasus dugaan penyadapan juga dinilai dapat memperbesar polarisasi di tengah masyarakat.
"Menurut saya akan lebih baik legowo kalau mengundurkan diri sehingga tidak terjadi polarisasi di masyarakat, tidak terjadi kondisi yang diametral yang di situ masyarakat berada pada pilihan antara yang pro dan kontra," ungkapnya.
Baca juga:Projo Benarkan Wapres Gibran Mundur, Surat Telah Diserahkan ke Prabowo
Ia juga menerangkan bahwa apabila Gibran mundur saat ini dari jabatan Wapres, bukan berarti ke depannya tidak bisa kembali mengikuti kontestasi politik. Sepanjang dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Gibran tetap memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri kembali.
Pengunduran diri di tengah jabatan maupun pemberhentian melalui pemakzulan akan menghasilkan konsekuensi hukum yang sama, yakni kekosongan kursi Wakil Presiden. Namun mekanisme pengunduran diri berbeda dengan pemberhentian melalui proses pemakzulan (impeachment) yang harus melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Aan Eko Widiarto, menjelaskan bahwa pengunduran diri dan pemberhentian Wakil Presiden sama-sama berimplikasi pada kekosongan jabatan. Perbedaannya terletak pada proses hukum yang harus dilalui sebelum kekosongan tersebut terjadi. Sebagaimana melansir Hukum Online, Kamis (12/11/2026).
Aan berpendapat, melihat dari sisi politik sebaiknya Gibran mempertimbangkan pengunduran diri secara sukarela. INi demi meredakan polemik yang berkembang di masyarakat. Sebab persoalan surat keterangan pendidikan yang telah menjadi objek putusan MA dan MK berpotensi terus menimbulkan perdebatan. Selain itu, dinamika kasus dugaan penyadapan juga dinilai dapat memperbesar polarisasi di tengah masyarakat.
"Menurut saya akan lebih baik legowo kalau mengundurkan diri sehingga tidak terjadi polarisasi di masyarakat, tidak terjadi kondisi yang diametral yang di situ masyarakat berada pada pilihan antara yang pro dan kontra," ungkapnya.
Baca juga:Projo Benarkan Wapres Gibran Mundur, Surat Telah Diserahkan ke Prabowo
Ia juga menerangkan bahwa apabila Gibran mundur saat ini dari jabatan Wapres, bukan berarti ke depannya tidak bisa kembali mengikuti kontestasi politik. Sepanjang dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Gibran tetap memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri kembali.