Kesaksian Aiman, SAJID: Jangan Jadikan Karya Jurnalistik Kriminalisasi Pers
Ahmad zuhdi
Kamis, 12 November 2026 - 19:53 WIB
Kesaksian Aiman, SAJID: Jangan Jadikan Karya Jurnalistik Kriminalisasi Pers. Foto: Istimewa.
Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID) menaruh perhatian serius terhadap isu kebebasan pers yang mencuat dalam kesaksian jurnalis senior Aiman Witjaksono pada sidang Dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).
Menurut SAJID, persoalan penggunaan produk jurnalistik sebagai barang bukti dalam perkara pidana merupakan isu krusial yang menyangkut masa depan kemerdekaan pers. Permasalahan ini dinilai melampaui kepentingan individu wartawan, perusahaan media, maupun perkara hukum tertentu karena menyangkut kepercayaan publik terhadap pers sebagai saluran informasi kebenaran.
Ketua Umum SAJID, Ustaz Bachtiar Nasir, memandang bahwa karya jurnalistik memiliki karakteristik dan mekanisme pertanggungjawaban tersendiri yang dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, pemanfaatannya dalam proses peradilan pidana harus dilakukan secara cermat dan proporsional tanpa mengabaikan perlindungan profesi wartawan.
Penggunaan rekaman pemberitaan untuk membuktikan suatu pernyataan tidak boleh serta-merta membuat wartawan ikut bertanggung jawab atas ucapan narasumber, apalagi sampai membuka celah intimidasi terhadap kerja-kerja redaksional.
"SAJID menegaskan bahwa ruang redaksi bukanlah perpanjangan tangan ruang penyidikan. Wartawan bertugas mencari, memeriksa, dan menyampaikan informasi demi kepentingan publik, bukan menjadi instrumen pengumpulan keterangan bagi penuntutan pidana," tegas Ustaz Bachtiar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
SAJID juga mengingatkan adanya ancaman terhadap kepercayaan narasumber apabila setiap hasil wawancara berisiko menyeret wartawan maupun narasumber ke ranah pidana. Jika kondisi tersebut terjadi, masyarakat dikhawatirkan akan semakin enggan memberikan informasi penting terkait penyimpangan kebijakan maupun penyalahgunaan kekuasaan.
Situasi tersebut berpotensi memicu chilling effect atau efek gentar yang membuat seseorang membatasi kebebasan berpendapat karena takut menghadapi konsekuensi hukum. "Ketika narasumber takut berbicara dan wartawan takut mewawancarai, masyarakatlah yang kehilangan hak untuk mengetahui," ujar Ustaz Bachtiar menekankan dampak melemahnya fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan.
Menurut SAJID, persoalan penggunaan produk jurnalistik sebagai barang bukti dalam perkara pidana merupakan isu krusial yang menyangkut masa depan kemerdekaan pers. Permasalahan ini dinilai melampaui kepentingan individu wartawan, perusahaan media, maupun perkara hukum tertentu karena menyangkut kepercayaan publik terhadap pers sebagai saluran informasi kebenaran.
Ketua Umum SAJID, Ustaz Bachtiar Nasir, memandang bahwa karya jurnalistik memiliki karakteristik dan mekanisme pertanggungjawaban tersendiri yang dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, pemanfaatannya dalam proses peradilan pidana harus dilakukan secara cermat dan proporsional tanpa mengabaikan perlindungan profesi wartawan.
Penggunaan rekaman pemberitaan untuk membuktikan suatu pernyataan tidak boleh serta-merta membuat wartawan ikut bertanggung jawab atas ucapan narasumber, apalagi sampai membuka celah intimidasi terhadap kerja-kerja redaksional.
"SAJID menegaskan bahwa ruang redaksi bukanlah perpanjangan tangan ruang penyidikan. Wartawan bertugas mencari, memeriksa, dan menyampaikan informasi demi kepentingan publik, bukan menjadi instrumen pengumpulan keterangan bagi penuntutan pidana," tegas Ustaz Bachtiar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
SAJID juga mengingatkan adanya ancaman terhadap kepercayaan narasumber apabila setiap hasil wawancara berisiko menyeret wartawan maupun narasumber ke ranah pidana. Jika kondisi tersebut terjadi, masyarakat dikhawatirkan akan semakin enggan memberikan informasi penting terkait penyimpangan kebijakan maupun penyalahgunaan kekuasaan.
Situasi tersebut berpotensi memicu chilling effect atau efek gentar yang membuat seseorang membatasi kebebasan berpendapat karena takut menghadapi konsekuensi hukum. "Ketika narasumber takut berbicara dan wartawan takut mewawancarai, masyarakatlah yang kehilangan hak untuk mengetahui," ujar Ustaz Bachtiar menekankan dampak melemahnya fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan.