DPR Minta Publik Tak Gaduh Usai Gibran Mundur: Ikuti Mekanisme Konstitusi
Ahmad zuhdi
Jum'at, 13 November 2026 - 14:33 WIB
DPR Minta Publik Tak Gaduh Usai Gibran Mundur: Ikuti Mekanisme Konstitusi
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, meminta masyarakat tetap tenang dan menghormati mekanisme konstitusi menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.
Firman menilai, polemik politik yang selama ini menyelimuti posisi Gibran tidak perlu lagi diperpanjang. Menurutnya, seluruh proses selanjutnya harus diserahkan kepada mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Sudah selesai. Tidak perlu lagi gaduh. Sekarang kita ikuti mekanisme konstitusi. MPR yang akan memproses sesuai UUD 1945," ujar Firman dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengatakan, pengunduran diri Gibran telah disampaikan kepada pimpinan MPR RI dan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya juga membenarkan kedatangan Gibran untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Sementara itu, Presiden Prabowo menyatakan telah menerima surat tersebut dengan berat hati, tetapi menghormati keputusan yang diambil Gibran.
Firman menjelaskan, polemik yang berkembang selama ini tidak muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi latar belakang gonjang-ganjing politik tersebut, mulai dari perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 hingga perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi gugatan hukum di pengadilan. Firman menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026.
Firman menilai, polemik politik yang selama ini menyelimuti posisi Gibran tidak perlu lagi diperpanjang. Menurutnya, seluruh proses selanjutnya harus diserahkan kepada mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Sudah selesai. Tidak perlu lagi gaduh. Sekarang kita ikuti mekanisme konstitusi. MPR yang akan memproses sesuai UUD 1945," ujar Firman dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengatakan, pengunduran diri Gibran telah disampaikan kepada pimpinan MPR RI dan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya juga membenarkan kedatangan Gibran untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Sementara itu, Presiden Prabowo menyatakan telah menerima surat tersebut dengan berat hati, tetapi menghormati keputusan yang diambil Gibran.
Firman menjelaskan, polemik yang berkembang selama ini tidak muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi latar belakang gonjang-ganjing politik tersebut, mulai dari perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 hingga perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi gugatan hukum di pengadilan. Firman menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026.