Terobosan Baru, Kampus di Inggris Siapkan Pinjaman Kuliah Berbasis Syariah

LANGIT7.ID - LONDON; - Pemerintah Inggris tengah menyiapkan skema pembiayaan pendidikan tinggi alternatif yang memungkinkan mahasiswa Muslim mengakses pinjaman kuliah tanpa bunga. Kebijakan bernama Alternative Student Finance tersebut dirancang sesuai prinsip keuangan syariah dan ditargetkan tersedia mulai tahun akademik 2026-2027.

Sejumlah universitas terkemuka di Inggris bahkan telah mulai menginformasikan rencana program tersebut kepada calon mahasiswa, meski Departemen Pendidikan Inggris (Department for Education/DfE) belum menetapkan tanggal resmi peluncurannya.

Mengutip laporan The Telegraph, skema ini disiapkan untuk mengatasi kendala keagamaan yang selama ini membuat sebagian mahasiswa Muslim enggan menggunakan sistem pinjaman pendidikan konvensional.

Baca juga: Jamkrindo Syariah Bidik UMKM Lebih Mudah Akses Pembiayaan Syariah Lewat SYAFIF 2026

Berbeda dengan pinjaman mahasiswa konvensional, Alternative Student Finance tidak mengenakan bunga. Sebagai gantinya, mahasiswa akan membayar kontribusi dengan nilai yang setara melalui prinsip keuangan Islam berupa takaful, yang menekankan dukungan dan tanggung jawab keuangan bersama.

Perbedaan utama terletak pada pengelolaan dana yang dibayarkan. Dalam sistem konvensional, bunga dan pembayaran pinjaman masuk ke dalam keuangan umum pemerintah.

Sementara itu, kontribusi mahasiswa yang menggunakan skema syariah akan dipisahkan dan dialokasikan untuk membantu membiayai mahasiswa berikutnya yang mengikuti program Alternative Student Finance.

Pemerintah Inggris menegaskan fasilitas tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa Muslim, tetapi juga terbuka bagi mahasiswa dari semua latar belakang agama.

Juru bicara DfE kepada The Telegraph mengatakan, anggapan bahwa Alternative Student Finance memberikan keuntungan khusus kepada mahasiswa Muslim merupakan pernyataan yang sepenuhnya keliru.

Pemerintah juga menegaskan seluruh lulusan tetap memiliki kewajiban pembayaran, terlepas dari sistem pembiayaan yang digunakan. Skema alternatif tersebut tetap mencakup pembayaran dengan nilai yang setara dengan bunga dalam sistem konvensional.

Sejumlah Universitas Mulai Sosialisasikan Program

Meski belum ada tanggal peluncuran resmi, sejumlah perguruan tinggi di Inggris telah memberikan informasi mengenai rencana pembiayaan tersebut kepada calon mahasiswa.

Baca juga: Bank BSN Perluas Jaringan di Serpong, Bidik Pertumbuhan Pembiayaan Syariah

University of Bristol, misalnya, menyebut fasilitas itu sebagai pinjaman pemerintah Inggris tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam.

University of Leeds juga menginformasikan bahwa pembiayaan alternatif tersebut berpotensi tersedia pada tahun akademik 2026-2027.

Sementara itu, University College London dan City St George's menyampaikan kepada calon mahasiswa bahwa pinjaman tersebut tidak akan menggunakan sistem berbasis bunga.

Newcastle University menyebutnya sebagai fasilitas pembiayaan tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun De Montfort University menggambarkannya sebagai produk pembiayaan yang telah mendapatkan sertifikasi kepatuhan syariah bagi mahasiswa yang tidak dapat mengambil pinjaman berbunga karena alasan agama.

Berangkat dari Persoalan Riba

Rencana kebijakan ini muncul karena sebagian mahasiswa Muslim menghadapi dilema ketika harus memilih antara melanjutkan pendidikan tinggi dan menggunakan fasilitas pinjaman yang mengandung bunga.

Pada Juni 2025, pemerintah Inggris menyatakan skema pembiayaan alternatif tersebut tidak akan menggunakan bunga. Pemerintah juga menyebutnya sebagai salah satu skema pinjaman pendidikan berbasis syariah yang pertama kali didukung oleh negara.

Persoalan tersebut diperkuat oleh hasil survei Muslim Census pada 2021 terhadap hampir 39.000 Muslim di Inggris. Survei itu menemukan 80 persen mahasiswa mengaku mengalami konflik batin terkait penggunaan pinjaman pendidikan konvensional.
Sementara itu, 71 persen responden menilai sistem pinjaman yang berlaku saat itu mendiskriminasi umat Islam.

Meski demikian, tidak seluruh ulama memiliki pandangan yang sama mengenai status pinjaman pendidikan konvensional. Seperti, Cambridge University yang memberikan informasi kepada mahasiswanya bahwa sistem pembiayaan pendidikan konvensional telah mendapatkan dukungan dari UK Fatwa Council.

Di balik rencana penerapan skema tersebut, pemerintah Inggris tetap menghadapi risiko keuangan yang berkaitan dengan pinjaman pendidikan.

Baca juga: Pembiayaan Syariah Multifinance Tumbuh 11,33 Persen, Aset Ikut Menguat

Dalam sistem pinjaman mahasiswa yang berlaku saat ini, sebagian besar utang diperkirakan tidak akan dapat dilunasi sepenuhnya. Risiko serupa juga berpotensi terjadi pada skema pembiayaan alternatif, sehingga pembayar pajak pada akhirnya dapat menanggung konsekuensi dari pinjaman yang tidak terbayarkan.

Pemerintah Inggris dilaporkan telah mengeluarkan lebih dari 365.000 pound sterling untuk membiayai pekerjaan Islamic Finance Council UK dalam mengembangkan skema tersebut.

Pihak yang mendukung kebijakan ini menilai pengeluaran tersebut layak dilakukan apabila dapat membantu lebih banyak mahasiswa mengakses pendidikan tinggi tanpa harus mengorbankan prinsip keagamaan mereka.

Tuai Kritik, Oposisi Sebut Ciptakan Sistem Dua Tingkat

Meski bertujuan memperluas akses pendidikan, rencana pembiayaan alternatif tersebut tidak lepas dari kontroversi politik.

Sejumlah pihak mengkritik kebijakan itu karena dinilai berpotensi menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang terpisah berdasarkan agama dan memperdalam perpecahan sosial.

Juru bicara pendidikan Partai Reform UK, Suella Braverman, bahkan menyebut kebijakan tersebut sebagai sistem dua tingkat (two-tier system).

"Skema keterlaluan yang anti-Inggris ini menciptakan sistem pendidikan dua tingkat dan masyarakat yang terpecah. Skema dari Partai Buruh ini membuktikan bahwa mereka terobsesi dengan standar ganda dalam seluruh aspek kehidupan Inggris," kata Braverman kepada The Telegraph.

Braverman juga menilai penyediaan pinjaman sesuai prinsip syariah berisiko membentuk lembaga dan sistem paralel yang menurut pandangannya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Inggris.

Pemerintah Inggris menolak tudingan bahwa kebijakan tersebut memberikan keistimewaan kepada mahasiswa Muslim. Pemerintah menegaskan Alternative Student Finance hanya menyediakan pilihan pembiayaan lain bagi mahasiswa yang selama ini enggan melanjutkan pendidikan tinggi karena keberatan terhadap sistem pinjaman berbunga.