DPRD DKI Terima Keluhan Warga soal Kesulitan Akses Pangan Murah KJP
Ahmad zuhdi
Sabtu, 14 November 2026 - 13:11 WIB
DPRD DKI Terima Keluhan Warga soal Kesulitan Akses Pangan Murah KJP
Anggota DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak kembali menerima laporan warga terkait sulitnya mengakses program pangan bersubsidi bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP). Warga mengeluhkan kuota pada sistem pendaftaran berbasis daring (online) yang diterapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan termasuk PT Food Station Tjipinang Jaya kerap ludes dalam hitungan detik, sehingga menyulitkan masyarakat kecil untuk mendapatkan haknya.
Keluhan tersebut mencuat dalam sesi dialog langsung saat pelaksanaan kegiatan Reses ke-I Masa Persidangan Tahun Sidang 2026–2027 Tahun Anggaran 2026 DPRD Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini.
Dalam sesi tanya jawab, warga mengungkapkan, semenjak mekanisme pengambilan sembako murah diubah menjadi serba daring, masyarakat bawah justru menemui banyak kendala di lapangan. "Sejak ada online, kami kesulitan terus terang. Pengambilannya kesulitan, jarang dapat. Baru berapa detik udah langsung habis. Permasalahan ini sepertinya enggak cuman di kita ya, kebanyakan seperti itu," ujar Eli.
Ia menambahkan, meski warga harus direpotkan dengan antrean panjang secara offline, opsi tersebut dinilai lebih adil dan memberikan kepastian bagi masyarakat untuk mendapatkan pangan bersubsidi.
"Kalau bisa dikembalikan dengan offline, walaupun kami repot dan capek untuk ngantri, tapi kami bahagia Bu bisa dapat. Maksudnya tolong difasilitasi biar dapat offline," pintanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta menyatakan, pernah melayangkan teguran keras kepada PT Food Station Tjipinang Jaya terkait karut-marut sistem antrean daring ini.
Menurut DPRD DKI Komisi C Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), pihak Food Station berdalih tengah melakukan pembenahan (bebenah) seiring dengan lonjakan jumlah warga yang membutuhkan bantuan di tengah tekanan ekonomi. "Saya bilang, kalau nambah ya tidak bisa disalahkan warga karena keadaan kita memang lagi begini. Tugas kalian tetap memberikan apa yang menjadi kebutuhan warga," tegas Anggota DPRD DKI tersebut.
Keluhan tersebut mencuat dalam sesi dialog langsung saat pelaksanaan kegiatan Reses ke-I Masa Persidangan Tahun Sidang 2026–2027 Tahun Anggaran 2026 DPRD Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini.
Dalam sesi tanya jawab, warga mengungkapkan, semenjak mekanisme pengambilan sembako murah diubah menjadi serba daring, masyarakat bawah justru menemui banyak kendala di lapangan. "Sejak ada online, kami kesulitan terus terang. Pengambilannya kesulitan, jarang dapat. Baru berapa detik udah langsung habis. Permasalahan ini sepertinya enggak cuman di kita ya, kebanyakan seperti itu," ujar Eli.
Ia menambahkan, meski warga harus direpotkan dengan antrean panjang secara offline, opsi tersebut dinilai lebih adil dan memberikan kepastian bagi masyarakat untuk mendapatkan pangan bersubsidi.
"Kalau bisa dikembalikan dengan offline, walaupun kami repot dan capek untuk ngantri, tapi kami bahagia Bu bisa dapat. Maksudnya tolong difasilitasi biar dapat offline," pintanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta menyatakan, pernah melayangkan teguran keras kepada PT Food Station Tjipinang Jaya terkait karut-marut sistem antrean daring ini.
Menurut DPRD DKI Komisi C Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), pihak Food Station berdalih tengah melakukan pembenahan (bebenah) seiring dengan lonjakan jumlah warga yang membutuhkan bantuan di tengah tekanan ekonomi. "Saya bilang, kalau nambah ya tidak bisa disalahkan warga karena keadaan kita memang lagi begini. Tugas kalian tetap memberikan apa yang menjadi kebutuhan warga," tegas Anggota DPRD DKI tersebut.