LANGIT7.ID-, Jakarta - - Hingga kini belum ada kepastian mengenai dua nama bakal calon pengganti
Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang akan diajukan
Presiden Prabowo Subianto ke
MPR. Namun kasak-kusuk terkait hal itu sudah santer terdengar. Sejumlah nama digadang-gadang memiliki peluang. Siapa mereka?
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, ada delapan nama yang berasal dari unsur partai politik, baik dari koalisi maupun nonkoalisi pemerintah yang berpotensi dipilih Presiden.
"Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan," kata Doli dalam keterangannya, mengutip CNN, Sabtu (14/11/2026).
Sedangkan dar PDI Perjuangan, dia menyebut nama Puan Maharani. Lalu Golkar ada Ketua Umumnya Bahlil Lahadalia, Gerindra ada tiga nama yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani.
Baca juga: Media Asing Soroti Sosok Pengganti Gibran, Sebut Ahmad Muzani, Puan Maharani, hingga SugionoKemudian Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun nama terakhir yaitu AHY telah menyatakan pihaknya tidak akan mengusulkan nama cawapres ke Presiden.
"Mereka adalah pimpinan-pimpinan partai politik yang punya pengalaman panjang di politik dan juga di pemerintahan," ujar Doli.
Doli menambahkan, partai Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan nama cawapres ke Prabowo dan tidak akan mendukung siapapun nama yang dipilih Presiden.
"Apakah itu dari kalangan Partai Politik, baik yang tergabung dalam koalisi ataupun di luar koalisi pemerintah saat ini, atau tokoh dari kalangan di luar Partai Politik sekalipun, Golkar akan mendukung keputusan Pak Presiden," ujar Doli.
Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai Presiden Prabowo Subianto sangat leluasa untuk memilih pendampingnya dalam menjalankan pemerintahan hingga 3 tahun ke depan. Melihat kuatnya sosok Presiden, terkesan tak memberi ruang bagi partai politik koalisi mengusulkan nama calon Wapres.
"Kandidat yang berpeluang dicalonkan menjadi Wapres sangat sulit untuk dibaca mengingat tertutupnya proses seleksi di istana Kepresidenan dan juga kewenangan mutlak Presiden dalam memilih calon wakil presiden yang diajukan ke MPR," pungkasnya, mengutip Hukum Online.
Kata Hukum Soal Pengganti GibranGibran telah resmi mengundurkan diri, artinya saat ini kursi wakil presiden sedang kosong. Presiden memiliki Waktu hingga 60 hari untuk mengajukan dua nama sebagai bakal calon wapres kepada MPR.
Baca juga: Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Bogor Bahas Pengganti GibranMengenai syarat dan kriteria calon Wapres dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 4 huruf e UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Ketentuan ini menyebut pengusulan 2 calon Wapres kepada MPR merupakan prakarsa Presiden.
"Dua calon Wapres itu berasal dari 1 partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," kata akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari melansir Hukum Online.
Melansir laman KPU, partai politik pengusul pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024 yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Selain itu syarat lainnya yang lebih umum mengikuti ketentuan Pasal 169 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pasal 169 UU Pemilu mengatur 20 syarat calon Presiden dan Wakil Presiden. Misalnya, tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
(lsi)