Media Asing Soroti Sosok Pengganti Gibran, Sebut Ahmad Muzani, Puan Maharani, hingga Sugiono

LANGIT7.ID-Jakarta; - Nama Ketua MPR RI Ahmad Muzani masuk dalam bursa calon Wakil Presiden (Wapres) untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Selain Muzani, dua nama lain yang turut mencuat adalah Ketua DPR RI Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono.

Ketiga nama tersebut disebut dalam laporan media Singapura, The Straits Times, yang terbit pada 14 November. Mereka dinilai memiliki kekuatan politik dan latar belakang berbeda yang bisa menjadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto.

Ahmad Muzani dan Sugiono merupakan kader Partai Gerindra, sedangkan Puan Maharani berasal dari PDI Perjuangan.

Baca juga: Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Bogor Bahas Pengganti Gibran

Munculnya ketiga nama ini tidak lepas dari kepentingan politik Prabowo dalam menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat koalisi, dan mempersiapkan peta politik menuju Pemilihan Presiden 2029.

Ahmad Muzani Punya Jaringan Kuat di Parlemen

Dari ketiga nama tersebut, Ahmad Muzani memiliki pengalaman panjang di dunia politik dan parlemen.

Saat ini, Muzani menjabat sebagai Ketua MPR RI. Sebelum menduduki posisi tersebut, ia merupakan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra selama sekitar 17 tahun hingga 2025.

Pengalaman panjang di Gerindra membuat Muzani dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan Prabowo. Ia juga memiliki hubungan luas dengan anggota parlemen dan sejumlah tokoh politik lintas partai.

Kekuatan tersebut menjadi salah satu alasan namanya diperhitungkan dalam bursa calon wakil presiden.

Seorang pejabat senior Gerindra, yang dikutip The Straits Times pada 13 November, menyebut Muzani memiliki keunggulan dari sisi kharisma dan jaringan politik.

“Keunggulan Muzani terletak pada kharisma yang dimilikinya serta jaringan yang kuat di kalangan anggota parlemen dan tokoh-tokoh politik lainnya,” ujar pejabat tersebut.

Baca juga: DPR Minta Publik Tak Gaduh Usai Gibran Mundur: Ikuti Mekanisme Konstitusi

Posisi Muzani sebagai Ketua MPR RI juga menjadi modal penting. Melalui jabatan itu, ia memiliki pengalaman dalam membangun komunikasi dengan berbagai unsur politik yang berada di lembaga legislatif.

Pengalaman tersebut dinilai relevan bagi Prabowo yang membutuhkan pendamping untuk menjaga hubungan antara pemerintah dan parlemen.

Selain Muzani, nama Sugiono juga menjadi kandidat yang diperhitungkan dari internal Gerindra. Dua orang kepercayaan Prabowo bahkan disebut telah mengerucutkan usulan kandidat menjadi dua nama.

Menurut sumber yang mengikuti pembahasan tersebut kepada The Straits Times, salah satu orang kepercayaan Prabowo mendukung Muzani, sementara yang lain menjagokan Sugiono.

Sugiono Dinilai sebagai Pilihan Loyalitas

Sugiono saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sebelumnya, ia dipercaya Prabowo menjadi Menteri Luar Negeri hingga 1 Oktober.

Kedekatan Sugiono dengan Prabowo menjadi salah satu kekuatan utamanya. Ia dinilai sebagai figur yang memiliki loyalitas tinggi kepada Presiden.

Seorang pejabat senior pemerintah yang mengetahui pembahasan tersebut menyebut Sugiono sebagai pilihan yang mencerminkan loyalitas.

Baca juga: Gibran Pamit dari Kursi Wapres, Sebut Jabatan Hanya Titipan

Jika memilih Sugiono, Prabowo akan memiliki pasangan presiden dan wakil presiden yang sama-sama berasal dari Gerindra. Hal ini dinilai memudahkan konsolidasi internal partai dan menjaga agar tidak muncul pusat kekuatan politik baru di luar kendali Presiden.

Namun, pilihan tersebut juga berpotensi membuat partai-partai koalisi lainnya merasa kurang mendapat ruang dalam pemerintahan.

Puan Maharani Bisa Perkuat Dukungan Politik

Nama ketiga adalah Puan Maharani, Ketua DPR RI sekaligus putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Puan memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan legislatif. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

PDI-P menjadi satu-satunya partai besar di DPR yang berada di luar pemerintahan Prabowo.

Pengamat politik Universitas Multimedia Nusantara, Ambang Priyonggo, menilai masuknya PDI-P ke pemerintahan melalui Puan dapat memperkuat posisi politik Prabowo.

Menurutnya, langkah tersebut bisa membuat seluruh kekuatan partai di DPR berada di belakang pemerintah. PDI-P juga memiliki jaringan organisasi hingga tingkat desa yang dapat memperluas jangkauan politik pemerintahan.

Meski demikian, pilihan terhadap Puan tidak lepas dari konsekuensi politik. PDI-P kemungkinan mengharapkan posisi strategis di kabinet jika bergabung dengan pemerintahan.

Baca juga: Drakula Ekonomi, Pengunduran Diri Gibran dan Harapan Baru

Selain itu, Puan juga memiliki kekuatan politik sendiri yang perlu diperhitungkan dalam menghadapi Pilpres 2029.

Pengamat Sebut Kader Gerindra Berpeluang Lebih Besar

Pengamat politik menilai pilihan Prabowo akan sangat bergantung pada kepentingan konsolidasi pemerintahan dan strategi politik jangka panjang.

Direktur Eksekutif lembaga riset politik Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, memperkirakan calon dari Gerindra memiliki peluang lebih besar.

Menurutnya, Prabowo membutuhkan konsolidasi politik dan stabilitas pemerintahan. Karena itu, partai-partai koalisi kemungkinan dapat memahami jika Presiden memilih kader dari partainya sendiri.

Pandangan serupa disampaikan pengamat politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan.

Ia menilai wakil presiden dari Gerindra akan lebih mudah berada dalam koordinasi Presiden. Dengan demikian, potensi munculnya manuver politik dari wakil presiden, termasuk menjelang Pilpres 2029, dapat diminimalkan.

Pertimbangan Pilpres 2029 memang menjadi salah satu faktor penting. Prabowo masih memiliki peluang untuk kembali maju sebagai calon presiden pada periode berikutnya.

Karena itu, Presiden diperkirakan akan mempertimbangkan sosok yang dapat mendampinginya tanpa menjadi pesaing politik pada pemilu mendatang.

Muzani Dinilai Memiliki Modal Politik yang Lengkap

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai sosok ideal pengganti Gibran harus mampu menjaga soliditas koalisi, mendampingi Prabowo pada Pilpres 2029, dan tidak menjadi pesaing Gerindra pada Pilpres 2034.

Jika PDI-P tidak menerima tawaran untuk bergabung dalam pemerintahan, kandidat dari Gerindra atau figur nonpartai dinilai lebih mungkin dipilih.

Wijayanto menyebut sejumlah nama yang dapat dipertimbangkan, di antaranya Ahmad Muzani, Mahfud MD, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan mantan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno.

Dalam konteks tersebut, Muzani memiliki sejumlah modal politik yang cukup kuat. Selain dikenal sebagai orang dekat Prabowo, ia memiliki pengalaman panjang memimpin organisasi partai dan kini menduduki posisi Ketua MPR RI.

Jaringan politiknya di parlemen juga menjadi nilai tambah, terutama jika Prabowo membutuhkan wakil presiden yang mampu menjaga komunikasi dengan berbagai kekuatan politik.

Sesuai mekanisme konstitusi, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden harus mengajukan dua nama calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna.

MPR terdiri atas 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD. Dengan komposisi tersebut, kekuatan partai politik di DPR menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan calon terpilih.

Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada 12 November.

Prabowo disebut masih mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, mulai dari pimpinan partai koalisi, akademisi, hingga masyarakat sebelum menentukan dua nama yang akan diajukan.

Presiden memiliki waktu 14 hari kerja sejak menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua kandidat. Selanjutnya, MPR harus memilih wakil presiden pengganti dalam waktu 60 hari kerja.

Dengan pengalaman panjang di Gerindra, jaringan luas di parlemen, dan posisinya sebagai Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menjadi salah satu nama yang patut diperhitungkan dalam bursa tersebut.

Meski keputusan akhir berada di tangan Prabowo dan proses pemilihan dilakukan melalui MPR, masuknya nama Muzani menunjukkan bahwa pengalaman politik dan kemampuan membangun komunikasi lintas partai menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pendamping Presiden.