LANGIT7.ID-Antalya;PT PLN (Persero) memperkuat kolaborasi dengan mitra internasional untuk mendukung percepatan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (GW). Program tersebut menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong industrialisasi nasional.
Penguatan kerja sama tersebut dibahas bersama pemerintah, lembaga keuangan internasional, dan mitra pembangunan dalam sesi diskusi di Paviliun Indonesia pada rangkaian Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.
Dalam sesi bertajuk "Indonesia’s Path to Climate Resilience: Strengthening Climate Resilience through Collaborative Action and a Strategic Net Zero Pathway", para narasumber membahas pentingnya sinergi berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat realisasi program PLTS 100 GW.
Pembahasan mencakup penguatan ekosistem investasi, pemanfaatan teknologi, pertukaran keahlian, serta kesiapan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Eddy Soeparno, mengatakan program PLTS 100 GW tidak hanya berorientasi pada transisi energi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi industrialisasi nasional.
Menurutnya, pengembangan energi surya berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan energi, dan meningkatkan daya saing Indonesia. Transisi energi juga membuka peluang ekonomi baru, termasuk penciptaan sekitar 4 juta lapangan pekerjaan hingga 2030.
Eddy menjelaskan, program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal sebesar 35 gigawatt peak (GWp) ditargetkan selesai pada 2029.
Program ini juga sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hingga 2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52,9 GW direncanakan berasal dari energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi.
“Program 100 GW tenaga surya ini membutuhkan pendanaan, keahlian, dan mitra untuk mewujudkannya. Kebutuhan investasinya bukan kesenjangan pendanaan, melainkan undangan terbuka bagi para investor. Karena itu, kepastian kebijakan, konsistensi regulasi, dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar komitmen dan investasi global dapat benar-benar terealisasi,” ujar Eddy.
PLN Siapkan Pengembangan EBT 10,23 GW
Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Edwin Nugraha Putra, mengatakan perseroan menerjemahkan agenda strategis tersebut ke dalam sejumlah langkah konkret.
Upaya itu dilakukan melalui pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), penguatan jaringan transmisi, serta perluasan kemitraan internasional.
PLN menargetkan pencapaian Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat melalui skenario Accelerated Renewable Energy Development (ARED). Dalam RUPTL 2025–2034, porsi energi terbarukan ditargetkan mencapai 76 persen dari tambahan kapasitas pembangkit baru.
Edwin menyebut hingga 2025 PLN telah menambahkan sekitar 2,1 GW kapasitas pembangkit EBT. Sementara pada 2026, perseroan menyiapkan kontrak pengembangan proyek energi terbarukan dengan total kapasitas mencapai 10,23 GW.
“PLN tidak dapat menjalankan transisi energi sendirian. Diperlukan kolaborasi global untuk menghadirkan pendanaan, teknologi, dan keahlian yang dibutuhkan dalam membangun sistem ketenagalistrikan yang semakin bersih dan andal,” kata Edwin.
Ia juga menjelaskan bahwa PLN memperoleh komitmen pendanaan sebesar US$2,94 miliar dari enam mitra internasional. Keenam mitra tersebut adalah World Bank, KfW, Asian Development Bank (ADB), Agence Française de Développement (AFD), Export Finance Australia, dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
Dukungan pendanaan tersebut menjadi bagian dari penguatan kerja sama internasional untuk mempercepat pengembangan energi bersih sekaligus meningkatkan kesiapan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan nasional.
Investor Butuh Kepastian Proyek
Regional Program Coordinator Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP), Fritzie Vergel, menilai target pengembangan PLTS 100 GW memberikan sinyal positif bagi investor internasional.
Namun, menurutnya, ketersediaan pendanaan saja belum cukup untuk memastikan proyek energi terbarukan dapat direalisasikan. Diperlukan kepastian pembelian listrik atau
offtake, proses perizinan yang lebih sederhana, serta kesiapan jaringan transmisi.
“Pendanaan untuk transisi energi sebenarnya tersedia. Agar menjadi proyek nyata, kita perlu kepastian
offtake, proses perizinan yang lebih efisien, dan jaringan transmisi yang sejalan dengan pertumbuhan pembangkit EBT. Di sinilah kolaborasi antara pemerintah, utilitas, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan memainkan peran penting,” jelas Fritzie.
PLN meyakini penguatan kemitraan global dapat mempercepat implementasi program PLTS 100 GW melalui sinergi kebijakan, pengembangan teknologi, dan kesiapan infrastruktur ketenagalistrikan.
Selain mendukung pencapaian target Net Zero Emissions, program tersebut diharapkan membuka peluang investasi dan lapangan pekerjaan, memperkuat rantai pasok industri energi bersih, serta membangun fondasi industrialisasi hijau yang berkelanjutan.
(*/zd)
(lam)