Peran Megawati, Konstitusi vs Rakus Kekuasaan
LANGIT7.ID-Jakarta; Dalam dinamika politik dan perebutan kekuasaan saat ini, peran Megawati Soekarnoputri perlu mendapat perhatian. Menurut saya, Megawati memiliki peran penting dalam mencegah upaya memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode melalui perubahan konstitusi.
Persoalan ini bermula pada 2022 ketika muncul wacana mengubah ketentuan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Gagasan tersebut antara lain dikaitkan dengan tingginya popularitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan anggapan bahwa masyarakat masih menginginkan kepemimpinannya berlanjut.
Dalam pandangan saya, wacana tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai pernyataan sejumlah menteri pada masa pemerintahan Jokowi yang membuka pembicaraan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden.
Salah satu cara untuk mewujudkan gagasan tersebut adalah dengan memanfaatkan rencana amendemen UUD 1945 di MPR RI. Saya sendiri merupakan anggota Komite Kajian Ketatanegaraan yang beranggotakan mantan anggota DPR dari berbagai partai politik, intelektual, serta guru besar dari berbagai bidang keilmuan.
Dalam kapasitas tersebut, saya merasakan bahwa pada 2023-2024 wacana amendemen konstitusi semakin menguat. Ketika itu, kekuatan politik Jokowi dinilai sangat besar dan sebagian besar partai politik berada dalam lingkaran kekuasaan pemerintahannya. Kondisi tersebut berpotensi mempermudah upaya mendorong perubahan masa jabatan presiden.
Namun, menurut saya, sikap Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu faktor penting yang menghambat gagasan tersebut. Penolakan PDIP terhadap wacana tiga periode memperlihatkan adanya batas politik yang tidak mudah ditembus.