UU Perampasan Aset, Ini Aset yang Bisa Dirampas Negara kecuali Illicit Enrichment
Lusi mahgriefie
Jum'at, 20 November 2026 - 10:48 WIB
Pengesahan UU Perampasan Aset di Ruang Sidang Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Foto: dpr.go.id
RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupi dan Tindak Pidana Lainnya telah resmi disahkan. Dengan demikian aset yang terkait dengan tindak pidana bisa dirampas oleh negara, namun tidak berlaku untuk Illicit Enrichment. Lalu aset apa saja yang masuk kriteria tersebut?
Berdasarkan dalam dokumen resmi dari laman resmi DPR, terdapat sejumlah aset tindak pidana yang bisa dirampas oleh negara. Hal ini tertuang dalam UU Perampasan Aset Pasal 5 Ayat 1-4.
Dimulai dari Pasal 5 ayat 1, aset tindak pidana yang bisa dirampas adalah aset hasil tindak pidana, termasuk yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi atau harta kekayaan orang. Yaitu, baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut.
Selanjutnya, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana berupa benda bergerak dan berwujud yang terkait langsung dengan tindak pidana. Serta hasil temuan yang diketahui aset lain yang sah, milik pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian sebesar aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara.
Baca juga:Dua Badan Khusus Mengawal UU Perampasan Aset Bakal Dibentuk, Dipilih Oleh Presiden dan DPR
Kemudian Pasal 5 ayat 2, aset lain hasil temuan yang sah milik pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan nilai aset, berdasarkan prinsip kewajaran, dan keseimbangan dengan nilai kekurangan atau ketidaksesuaian aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara.
Pasal 5 ayat 3, untuk aset lainnya yang sah milik pelaku selain aset hasil tindak pidana bisa dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Berdasarkan dalam dokumen resmi dari laman resmi DPR, terdapat sejumlah aset tindak pidana yang bisa dirampas oleh negara. Hal ini tertuang dalam UU Perampasan Aset Pasal 5 Ayat 1-4.
Dimulai dari Pasal 5 ayat 1, aset tindak pidana yang bisa dirampas adalah aset hasil tindak pidana, termasuk yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi atau harta kekayaan orang. Yaitu, baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut.
Selanjutnya, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana berupa benda bergerak dan berwujud yang terkait langsung dengan tindak pidana. Serta hasil temuan yang diketahui aset lain yang sah, milik pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian sebesar aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara.
Baca juga:Dua Badan Khusus Mengawal UU Perampasan Aset Bakal Dibentuk, Dipilih Oleh Presiden dan DPR
Kemudian Pasal 5 ayat 2, aset lain hasil temuan yang sah milik pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan nilai aset, berdasarkan prinsip kewajaran, dan keseimbangan dengan nilai kekurangan atau ketidaksesuaian aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara.
Pasal 5 ayat 3, untuk aset lainnya yang sah milik pelaku selain aset hasil tindak pidana bisa dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.