DPR Kritik Kinerja Pemerintah Soal Rehabilitasi Hutan Bakau
Garry Talentedo Kesawa
Sabtu, 06 November 2021 - 07:00 WIB
Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan. (Foto: DPR/Runi/Man)
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, secara tegas mengkritik kinerja pemerintah untuk mencapai target rehabilitasi hutan bakau (mangrove) yang saat ini baru mencapai 60 ribu hektar.
Hal ini menanggapi apa yang dilakukan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu untuk meminta dukungan internasional dalam mengejar target seluas 600.000 hektar hingga 2024. Menurutnya, pemerintah hanya membuat target yang besar namun tidak didukung dengan kebijakan anggaran yang memadai.
"Dukungan pemerintah sangat lemah, bahkan dari sisi kelembagaan terlihat semakin tidak fokus dengan penggabungan kelembagaan bakau dan gambut," kata Johan dalam siaran persnya, Jumat (5/11).
Dilihat dari realisasi anggaran, politisi PKS ini menilai serapannya sangat rendah. Per September 2021 lalu, baru terserap 22,02 persen untuk kegiatan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi yang dilakukan oleh BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove).
Baca juga:DPR Desak Pemerintah Percepat Pembangunan Pengadilan Tinggi Negeri
"Saya menilai progres kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove belum berjalan optimal dan terlihat lemahnya kemampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai kendala di lapangan, serta lemahnya serapan penanaman membuat target selalu tidak tercapai setiap tahun," katanya.
Tahun 2022 mendatang, Johan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan luasan rehabilitasi mangrove sebesar 184.155 hektar. Namun, jika pemerintah tidak fokus maka akan terjadi adalah laju kerusakan yang lebih besar daripada upaya rehabilitasi hutan bakau.
Hal ini menanggapi apa yang dilakukan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu untuk meminta dukungan internasional dalam mengejar target seluas 600.000 hektar hingga 2024. Menurutnya, pemerintah hanya membuat target yang besar namun tidak didukung dengan kebijakan anggaran yang memadai.
"Dukungan pemerintah sangat lemah, bahkan dari sisi kelembagaan terlihat semakin tidak fokus dengan penggabungan kelembagaan bakau dan gambut," kata Johan dalam siaran persnya, Jumat (5/11).
Dilihat dari realisasi anggaran, politisi PKS ini menilai serapannya sangat rendah. Per September 2021 lalu, baru terserap 22,02 persen untuk kegiatan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi yang dilakukan oleh BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove).
Baca juga:DPR Desak Pemerintah Percepat Pembangunan Pengadilan Tinggi Negeri
"Saya menilai progres kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove belum berjalan optimal dan terlihat lemahnya kemampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai kendala di lapangan, serta lemahnya serapan penanaman membuat target selalu tidak tercapai setiap tahun," katanya.
Tahun 2022 mendatang, Johan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan luasan rehabilitasi mangrove sebesar 184.155 hektar. Namun, jika pemerintah tidak fokus maka akan terjadi adalah laju kerusakan yang lebih besar daripada upaya rehabilitasi hutan bakau.