Presiden Minta Para Menteri Tenangkan Masyarakat, Pejabat Daerah Jangan Keras dan Kasar
Muhajirin
Sabtu, 17 Juli 2021 - 18:52 WIB
Presiden RI Jokowi memberikan jaket ke pelaku usaha kecil menengah saat vaksinasi Covid-19 di pelataran Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021). ANTARA FOTO/BPMISetpre
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya untuk ikut menenangkan masyarakat di tengah ketidakpastian akibat semkain melonjaknya kasus Covid-19 di Tanah Air. Para pejabat daerah juga diingatkan agar tidak keras dan kasar.
Presiden Jokowi juga meminta para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju agar memiliki kepedulian saat berkomunikasi berkaitan dengan dengan pandemi Covid-19. Presiden mengakui, lonjakan kasus Covid-19 saat ini membuat masyarakat semakin khwatir. Selain tingkat penularan baru dan kematian akibat Covid-19, masyarakat juga harus diurus dan diperhatikan terkait ketahanan pangan mereka.
"Terus terang masyarakat ini khawatir mengenai COVID-10 yang naik terus, kematian tinggi, kemudian yang berkaitan urusan makan, perut, hati-hati. Jangan sampai di antara kita tidak sensitif terhadap hal-hal seperti ini," kata Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui konferensi video mengenai evaluasi PPKM Darurat dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/7).
Di lain sisi, Presiden menekankan bahwa penanganan terhadap masyarakat, pedagang, PKL, pemilik usaha toko untuk menurunkan mobility index dilakukan secara hati-hati. Hal itu disampaikan berkaitan dengan pemberlakuan PPKM Darurat.
"Saya minta kepada Polri dan juga Mendagri, kepada (pejabat) daerah agar jangan keras dan kasar, tegas dan santun sambil sosialisasi memberikan ajakan-ajakan sambil bagi beras. Itu mungkin bisa sampai pesannya. Peristiwa-peristiwa di Sulawesi Utara misalnya Satpol PP memukul pemilik warung apalagi ibu-ibu menjadi memanaskan suasana," kata Presiden.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan, sistem komunikasi para pejabat publik harus bernada positif dan berintonasi optimistis sehingga dapat menimbulkan optimisme di masyarakat. Komunikasi publik harus ditata untuk menimbulkan ketenangan.
"Jangan sampai masyarakat frustasi gara-gara kesalahan kita dalam komunikasi, dalam menjalankan sebuah 'policy'," katanya.
Presiden Jokowi juga meminta para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju agar memiliki kepedulian saat berkomunikasi berkaitan dengan dengan pandemi Covid-19. Presiden mengakui, lonjakan kasus Covid-19 saat ini membuat masyarakat semakin khwatir. Selain tingkat penularan baru dan kematian akibat Covid-19, masyarakat juga harus diurus dan diperhatikan terkait ketahanan pangan mereka.
"Terus terang masyarakat ini khawatir mengenai COVID-10 yang naik terus, kematian tinggi, kemudian yang berkaitan urusan makan, perut, hati-hati. Jangan sampai di antara kita tidak sensitif terhadap hal-hal seperti ini," kata Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui konferensi video mengenai evaluasi PPKM Darurat dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/7).
Di lain sisi, Presiden menekankan bahwa penanganan terhadap masyarakat, pedagang, PKL, pemilik usaha toko untuk menurunkan mobility index dilakukan secara hati-hati. Hal itu disampaikan berkaitan dengan pemberlakuan PPKM Darurat.
"Saya minta kepada Polri dan juga Mendagri, kepada (pejabat) daerah agar jangan keras dan kasar, tegas dan santun sambil sosialisasi memberikan ajakan-ajakan sambil bagi beras. Itu mungkin bisa sampai pesannya. Peristiwa-peristiwa di Sulawesi Utara misalnya Satpol PP memukul pemilik warung apalagi ibu-ibu menjadi memanaskan suasana," kata Presiden.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan, sistem komunikasi para pejabat publik harus bernada positif dan berintonasi optimistis sehingga dapat menimbulkan optimisme di masyarakat. Komunikasi publik harus ditata untuk menimbulkan ketenangan.
"Jangan sampai masyarakat frustasi gara-gara kesalahan kita dalam komunikasi, dalam menjalankan sebuah 'policy'," katanya.