Tumben dan Aneh, Israel Kecam China soal Penindasan Muslim Uighur
Garry Talentedo Kesawa
Jum'at, 25 Juni 2021 - 17:29 WIB
Penindasan muslim Uighur oleh Pemerintah China mendapat kecaman dari bangsa-bangsa di dunia tidak terkecuali Israel. Foto: Istimewa
Pemerintah Israel untuk pertama kalinya mengambil sikap tegas mengenai kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan China pada masyarakat muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang.
Seperti dilansir Times of Israel, Israel turut menandatangani pernyataan bersama yang disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR). Mereka juga mendesak China untuk mengizinkan pengamat independen mengakses wilayah Xinjiang Barat.
Sumber diplomatik PBB mengatakan lebih darisatu juta orang ditahan tidak sah di kamp-kamp. Mereka yang ditahan mengalami penyiksaan hingga perlakuan tidak manusiawi.
"Laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang telah ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang dan bahwa ada pengawasan luas yang secara tidak proporsional menargetkan orang-orang Uighur dan anggota minoritas lainnya dan pembatasan kebebasan mendasar dan budaya Uighur," bunyi pernyataan bersama tersebut seperti dikutip Walla News, Rabu (23/6/2021).
"Kami mendesak China untuk mengizinkan akses segera, bermakna, dan tak terbatas ke Xinjiang bagi pengamat independen, termasuk Komisaris Tinggi (HAM PBB)," lanjut pernyataan tersebut.
Pihak Beijing berulang kali membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Mereka menggambarkan kamp-kamp itu sebagai fasilitas pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama.
Sementara itu, pihak Israel memutuskan menyetujui permintaan dari Departemen Luar Negeri AS tersebut diduga karena mendapat tekanan dari pemerintah AS. Namun, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid saat awal menjabat telah menegaskan bahwasanya Israel merupakan negara demokrasi liberal dan selaras dengan negara lain yang berporos sama.
Seperti dilansir Times of Israel, Israel turut menandatangani pernyataan bersama yang disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR). Mereka juga mendesak China untuk mengizinkan pengamat independen mengakses wilayah Xinjiang Barat.
Sumber diplomatik PBB mengatakan lebih darisatu juta orang ditahan tidak sah di kamp-kamp. Mereka yang ditahan mengalami penyiksaan hingga perlakuan tidak manusiawi.
"Laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang telah ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang dan bahwa ada pengawasan luas yang secara tidak proporsional menargetkan orang-orang Uighur dan anggota minoritas lainnya dan pembatasan kebebasan mendasar dan budaya Uighur," bunyi pernyataan bersama tersebut seperti dikutip Walla News, Rabu (23/6/2021).
"Kami mendesak China untuk mengizinkan akses segera, bermakna, dan tak terbatas ke Xinjiang bagi pengamat independen, termasuk Komisaris Tinggi (HAM PBB)," lanjut pernyataan tersebut.
Pihak Beijing berulang kali membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Mereka menggambarkan kamp-kamp itu sebagai fasilitas pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama.
Sementara itu, pihak Israel memutuskan menyetujui permintaan dari Departemen Luar Negeri AS tersebut diduga karena mendapat tekanan dari pemerintah AS. Namun, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid saat awal menjabat telah menegaskan bahwasanya Israel merupakan negara demokrasi liberal dan selaras dengan negara lain yang berporos sama.