Jum'at, 17 April 2026 
Seluas 127,3 Hektare Pulau Sebatik Wilayah Malaysia Kini Masuk Kedaulatan RI
lusi mahgriefie
Jum'at, 17 April 2026 - 17:16 WIB
Foto: RRI
LANGIT7.ID-, Jakarta - - Diplomasi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia membuahkan kesepakatan tentang batas wilayah di Pulau Sebatik. Telah disepakati Indonesia mendapatkan wilayah baru seluas 127,3 hektare di Pulau Sebatik.
Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dalam keterangan tertulisnya menyebutkan bahwa proses percepatan penanganan dampak penyelesaian batas darat Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, kini telah dinyatakan selesai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Wilayah seluas 127,3 hektare yang sebelumnya milik Malaysia sekarang resmi masuk ke dalam kedaulatan Indonesia.
Penyelesaian penegasan batas di Pulau Sebatik merupakan wujud nyata keberhasilan diplomasi damai yang memperkuat kedaulatan teritorial Indonesia.
"Dengan disepakatinya garis batas baru, wilayah seluas 127,3 hektare yang pada batas lama merupakan bagian dari Malaysia kini sah menjadi wilayah Indonesia. Sementara itu, 4,9 hektare dari wilayah pada batas lama Indonesia di Pulau Sebatik yang kini menjadi bagian dari Malaysia," ungkapnya, dikutip Jumat (17/4/2026).
Baca juga: Strategi Diplomasi Indonesia ala Jusuf Kalla di Tengah Arus Multipolar
Perubahan garis batas ini merupakan hasil nyata dari upaya diplomasi yang mengedepankan perdamaian antara kedua negara serumpun, seklaigus memperkuat kedaulatan teritorial Indonesia.
Garis batas baru tersebut memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan lahan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Meskipun Indonesia mendapatkan tambahan lahan signifikan, terdapat sebagian kecil wilayah yang kini berpindah status menjadi milik Malaysia.
Penyesuaian ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang adil berdasarkan koordinat pemetaan terbaru di lapangan.
Qodari menegaskan komitmennya dalam memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, di mana salah satunya adalah pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Dari capaian program pembangunan PLBN, di mana sejak Desember 2016 hingga Oktober 2024, Indonesia telah membangun dan meresmikan 15 PLBN dari 18 PLBN yang diinstruksikan untuk dibangun.
"Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, dimana tercantum dalam salah satu tujuh belas program prioritas Presiden, yaitu penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif," kata Qodari.
Qodari merinci 15 PLBN yang telah dibangun adalah PLBN Entikong (Kalimantan Barat), PLBN Mota'ain (Nusa Tenggara Timur), PLBN Badau (Kalimantan Barat), PLBN Aruk (Kalimantan Barat), PLBN Motamasin (Nusa Tenggara Timur), PLBN Wini (Nusa Tenggara Timur), dan PLBN Skow (Papua).
Baca juga: Wawancara Khusus Mahathir Mohamad: Romantisme Pasang Surut Hubungan Indonesia Malaysia
Selain itu, ada juga PLBN Serasan (Kepulauan Riau), PLBN Jagoi Babang (Kalimantan Barat), PLBN Long Nawang (Kalimantan Utara), PLBN Labang (Kalimantan Utara), PLBN Sebatik/Sei Nyamuk (Kalimantan Utara), PLBN Napan (Nusa Tenggara Timur), PLBN Yetetkun (Papua Selatan), dan PLBN Sota (Papua Selatan).
Sebanyak 3 PLBN, lanjut dia, akan dibangun adalah PLBN Sei Kelik (Kalbar), PLBN Oepoli (NTT), dan PLBN Long Midang (Kaltara).
Ada 15 PLBN yang telah beroperasi kini menjalankan peran yang strategis, dimana tidak hanya sebagai penguat pertahanan dan keamanan, tetapi juga sebagai motor penggerak mobilitas dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Menurutnya, hal ini dibuktikan dari capaian pada tahun 2025, di mana lebih dari 2,4 juta orang melintas di 15 PLBN dengan total nilai perdagangan mencapai Rp13,5 triliun.
"Pemerintah berkomitmen penuh memastikan bahwa kehadiran negara dirasakan oleh warga yang terdampak pergeseran batas ini. Percepatan ganti kerugian dan perlindungan hak-hak masyarakat menjadi prioritas utama agar tidak ada warga negara yang dirugikan secara sosial maupun ekonomi akibat penegasan batas negara tersebut," tegas Qodari.
Untuk menjamin operasionalisasi PLBN yang berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp86 miliar. Sementara itu, 3 PLBN lainnya terus dikejar penyelesaiannya, yaitu PLBN Sei Kelik yang menunggu kesepakatan titik exit-entry, PLBN Oepoli yang menunggu penyelesaian garis batas dengan Timor Leste, dan PLBN Long Midang yang masih berhadapan dengan tantangan akses material.
Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dalam keterangan tertulisnya menyebutkan bahwa proses percepatan penanganan dampak penyelesaian batas darat Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, kini telah dinyatakan selesai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Wilayah seluas 127,3 hektare yang sebelumnya milik Malaysia sekarang resmi masuk ke dalam kedaulatan Indonesia.
Penyelesaian penegasan batas di Pulau Sebatik merupakan wujud nyata keberhasilan diplomasi damai yang memperkuat kedaulatan teritorial Indonesia.
"Dengan disepakatinya garis batas baru, wilayah seluas 127,3 hektare yang pada batas lama merupakan bagian dari Malaysia kini sah menjadi wilayah Indonesia. Sementara itu, 4,9 hektare dari wilayah pada batas lama Indonesia di Pulau Sebatik yang kini menjadi bagian dari Malaysia," ungkapnya, dikutip Jumat (17/4/2026).
Baca juga: Strategi Diplomasi Indonesia ala Jusuf Kalla di Tengah Arus Multipolar
Perubahan garis batas ini merupakan hasil nyata dari upaya diplomasi yang mengedepankan perdamaian antara kedua negara serumpun, seklaigus memperkuat kedaulatan teritorial Indonesia.
Garis batas baru tersebut memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan lahan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Meskipun Indonesia mendapatkan tambahan lahan signifikan, terdapat sebagian kecil wilayah yang kini berpindah status menjadi milik Malaysia.
Penyesuaian ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang adil berdasarkan koordinat pemetaan terbaru di lapangan.
Qodari menegaskan komitmennya dalam memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, di mana salah satunya adalah pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Dari capaian program pembangunan PLBN, di mana sejak Desember 2016 hingga Oktober 2024, Indonesia telah membangun dan meresmikan 15 PLBN dari 18 PLBN yang diinstruksikan untuk dibangun.
"Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, dimana tercantum dalam salah satu tujuh belas program prioritas Presiden, yaitu penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif," kata Qodari.
Qodari merinci 15 PLBN yang telah dibangun adalah PLBN Entikong (Kalimantan Barat), PLBN Mota'ain (Nusa Tenggara Timur), PLBN Badau (Kalimantan Barat), PLBN Aruk (Kalimantan Barat), PLBN Motamasin (Nusa Tenggara Timur), PLBN Wini (Nusa Tenggara Timur), dan PLBN Skow (Papua).
Baca juga: Wawancara Khusus Mahathir Mohamad: Romantisme Pasang Surut Hubungan Indonesia Malaysia
Selain itu, ada juga PLBN Serasan (Kepulauan Riau), PLBN Jagoi Babang (Kalimantan Barat), PLBN Long Nawang (Kalimantan Utara), PLBN Labang (Kalimantan Utara), PLBN Sebatik/Sei Nyamuk (Kalimantan Utara), PLBN Napan (Nusa Tenggara Timur), PLBN Yetetkun (Papua Selatan), dan PLBN Sota (Papua Selatan).
Sebanyak 3 PLBN, lanjut dia, akan dibangun adalah PLBN Sei Kelik (Kalbar), PLBN Oepoli (NTT), dan PLBN Long Midang (Kaltara).
Ada 15 PLBN yang telah beroperasi kini menjalankan peran yang strategis, dimana tidak hanya sebagai penguat pertahanan dan keamanan, tetapi juga sebagai motor penggerak mobilitas dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Menurutnya, hal ini dibuktikan dari capaian pada tahun 2025, di mana lebih dari 2,4 juta orang melintas di 15 PLBN dengan total nilai perdagangan mencapai Rp13,5 triliun.
"Pemerintah berkomitmen penuh memastikan bahwa kehadiran negara dirasakan oleh warga yang terdampak pergeseran batas ini. Percepatan ganti kerugian dan perlindungan hak-hak masyarakat menjadi prioritas utama agar tidak ada warga negara yang dirugikan secara sosial maupun ekonomi akibat penegasan batas negara tersebut," tegas Qodari.
Untuk menjamin operasionalisasi PLBN yang berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp86 miliar. Sementara itu, 3 PLBN lainnya terus dikejar penyelesaiannya, yaitu PLBN Sei Kelik yang menunggu kesepakatan titik exit-entry, PLBN Oepoli yang menunggu penyelesaian garis batas dengan Timor Leste, dan PLBN Long Midang yang masih berhadapan dengan tantangan akses material.
(lsi)
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
Jadwal Sholat
JAKARTA, Jum'at 17 April 2026
Imsak
04:28
Shubuh
04:38
Dhuhur
11:56
Ashar
15:14
Maghrib
17:54
Isya
19:04
قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ
Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.”
