Strategi Diplomasi Indonesia ala Jusuf Kalla di Tengah Arus Multipolar

LANGIT7.ID - Yogyakarta, - Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi saksi penyampaian gagasan besar tentang perdamaian dunia. Pada Kamis (5/3/2026), Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla (JK), hadir dalam forum Ramadan Public Lecture untuk membedah tema krusial, "Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar."-

Di hadapan ratusan jamaah dan mahasiswa, tokoh yang dikenal sebagai "The Real Mediator" ini mengawali tausiyahnya dengan merujuk pada fundamen spiritual.

Ia mengutip hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi mengenai keutamaan mendamaikan manusia.

Baca juga: Menelusuri Jejak Integrasi Ilmu dan Agama dalam Islam

"Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih utama daripada derajat puasa, shalat, dan sedekah?" tanya Rasulullah kepada para sahabat. Jawabannya adalah mendamaikan hubungan yang rusak.

JK menekankan bahwa dalam Islam, upaya rekonsiliasi memiliki nilai amal yang sangat tinggi, bahkan melampaui ibadah mahdhah jika hubungan antar sesama manusia hancur.

Dalam paparannya, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini memberikan analisis tajam mengenai anatomi konflik.

"Ada rumus mengatakan bahwa perdamaian itu adalah akhir dari konflik, atau sebaliknya konflik adalah akhir dari perdamaian. Jadi bila kita bicara perdamaian, tentu kita harus bicara upaya untuk menghentikan konflik," ujar JK.

JK menyoroti fenomena ironis di mana konflik justru banyak mendera negara-negara Islam. Ia secara spesifik menyebut ketegangan di Timur Tengah, termasuk serangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Ia tidak ragu mengkritik kepemimpinan dunia yang cenderung menggunakan kekerasan sebagai instrumen kekuasaan, sembari menunjuk sosok seperti Donald Trump dan Benjamin Netanyahu sebagai figur yang kerap memicu eskalasi.

Kalla mengatakan, ada empat pemicu utama konflik yang selama ini terjadi, baik di level nasional maupun global.

Ketidakadilan: Ini adalah faktor dominan. JK mencontohkan konflik di Indonesia seperti Permesta hingga kerusuhan Poso yang awalnya dipicu oleh rasa tidak adil dari kebijakan pemerintah.

Baca juga: Menemukan Wajah Manusia dalam Cahaya Tauhid

Kemudian isu Politik dan Sosial lewat perbedaan budaya yang tidak terkelola dengan baik, seperti pada tragedi Sampit 2001. Dan sengketa wilayah serta Ideologi seperti kasus Timor Timur, Papua, hingga pemberontakan G30S PKI.

Sementara di level global, JK menyoroti negara adikuasa yang seringkali melakukan intervensi atau agresi ke negara-negara kaya energi, seperti Venezuela dan Iran, dengan dalih politik namun sebenarnya mengincar sumber daya alam.

Sebagai negara yang memiliki amanat konstitusi untuk "ikut melaksanakan ketertiban dunia," Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik yang besar.

JK mengenang kembali kejayaan diplomasi Indonesia di era Bung Karno melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) yang menjadi tonggak kemerdekaan banyak bangsa.

"Indonesia berperan besar dalam perdamaian di Filipina, saat itu di bawah tangan dingin Menteri Luar Negeri Ali Alatas," kenang JK.

Baginya, diplomasi Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip keadilan. Tanpa keadilan, perdamaian hanyalah gencatan senjata sementara.

Menutup tausiyahnya di mimbar Ramadan, Jusuf Kalla memberikan pesan mendalam bagi dunia akademik. Kalla menekankan bahwa diplomasi modern tidak hanya bergantung pada kemampuan negosiasi politik, tetapi juga pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Baca juga: Dari Diferensiasi ke Integrasi, Memadukan Kecerdasan dan Kemanusiaan

Ia menilai bahwa kekuatan suatu bangsa dalam percaturan global sangat dipengaruhi oleh kapasitas teknologinya. Negara yang unggul dalam teknologi memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan arah kebijakan global.

Karena itu, upaya menciptakan perdamaian dunia harus didukung oleh penguatan pendidikan, riset, dan penguasaan teknologi. Tanpa kemampuan tersebut, sebuah negara akan sulit memainkan peran strategis dalam diplomasi internasional.

"Sains dan teknologilah yang memajukan sekaligus merusak dunia ini. Dan ilmu ini berasal dari kampus," tegasnya.

Dalam suasana Ramadan, Jusuf Kalla mengingatkan bahwa diplomasi bukan sekadar praktik politik, tetapi juga amanah moral.

Kata Kalla, kita harus mampu menempatkan kepentingan kemanusiaan di atas kepentingan sempit. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya perdamaian dan persaudaraan antarumat manusia.

Dalam perspektif tersebut, diplomasi Indonesia seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepentingan nasional semata, tetapi juga pada kontribusi terhadap perdamaian dunia. (Kerjasama RDK UGM dan LANGIT7.ID)