Ini Pandangan Sejarawan Soal Nusantara Jadi Nama IKN Baru

Langit7, Yogyakarta - Nusantara, terpilih menjadi nama bagi Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Nama itu dipilih Presiden Joko Widodo usao mengeliminasi 79 nama lain yang diusulkan, seperti Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Warnapura, Cakrawalapura, hingga Kartanegara.

Nama Nusantara dipilih, karena telah dikenal sejak dulu, ikonik, dan menggambarkan kenusantaraan Republik Indonesia. Kendati demikian, nama ini masih menuai pro-kontra di kalangan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Sejarawan UGM, Arif Akhyat mengungkapkan, kata 'Nusantara' sudah dikenal sejak masa kerajaan Singosari dan Majapahit.

Baca juga: DPR Ingatkan Tiga Hal Penting dalam Pembangunan IKN

Di menjelaskan, Nusantara pada masa Majapahit merupakan konsep geopolitik untuk mengidentifikasi suatu wilayah yang meliputi Bali, Malayu, Madura dan Tanjungpura. Keempat wilayah itu juga termasuk Singapura, Malaysia, Sumatera, Borneo, Sulawesi dan Maluku, serta Lombok.

"Bahkan, pengaruhnya sampai Champa, Cambodia, Annam dan Siam. Jadi secara geografis, Nusantara lebih luas dari apa yang sekarang disebut Indonesia. Dengan sedikit ulasan tadi, sebenarnya Nusantara bukan Jawa tetapi justru merujuk luar Jawa,” kata Arif dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/1).

Dilansir ugm.ac.id, Dosen Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) ini juga menyebutkan, Nusantara untuk penamaan suatu wilayah tidak mengandung perspektif negatif atau positif. Ia hanya sebuah nama untuk menyebut wilayah di luar Jawa.

“Jika nama itu diberikan untuk IKN ya itu soal nama. Inti pemindahan IKN itu bukan soal nama, tapi seberapa jauh persiapan yang dilakukan dengan berbagai analisis komprehensif dan multidisipliner," jelasnya.

Baca juga: Riza Patria: Jakarta Tetap Nyaman Dihuni meski Ibu Kota Pindah

Tafsir nama itu, lanjut dia, perlu digunakan sebagai kebijakan politik untuk pemerataan, keseimbangan, dan keadilan pembangunan. Sehingga, pemindahan IKN tidak hanya sebuah retorika dan praktik politik mercusuar.

Menurutnya, pemindahan IKN bukan hanya soal relevan atau tidak, tapi seberapa jauh urgensi dan kesiapan berbagai bidang dalam mengatur keseimbangan dan keadilan pembangunan.

"Lebih jauh lagi, kebijakan makro dalam konteks pembangunan, termasuk perpindahan IKN jangan sampai ahistoris dan bersifat politis,” jelasnya.

Baca juga: Jadi Nama Ibu Kota Baru, Nusantara dari Masa ke Masa

Terkait nama IKN baru, menurutnya perlu merujuk pada nama wilayah sebelumnya. Sebab, pemilihan nama baru untuk sebuah wilayah biasanya akan menghilangkan aspek historis dan konstruksi sosial budaya masyarakat yang sudah menempati sebelumnya.

“Dalam kajian sejarah, nama-nama kota, apalagi ibu kota, selalu terkait dengan kemegahan kota masa lalu,” tambahnya.