Ibadah Umrah Dibuka Kembali, Sapuhi Minta Pemerintah Negosiasi Soal Syarat

LANGIT7.ID, Jakarta - Pemerintah Arab Saudi secara resmi membuka kembali pintu untuk melaksanakan ibadah umrah bagi jamaah ummat Muslim seluruh dunia. Serikat Penyelenggara Haji Umrah Indonesia (Sapuhi) menyambut baik kebijakan terbaru Arab Saudi. Sapuhi optimis pelaksanaan umrah ke depan akan lebih baik.

Sapuhi berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan negosiasi lebih lanjut kepada pemerintahan Arab Saudi terkait kebijakan pelaksanaan ibadah Umrah. Apalagi Indonesia saat ini masih termasuk ke dalam sembilan negara yang masih suspend.

Melihat pelaksanaan ibadah Haji 1443 Hijriah yang mencapai 60 ribu jamaah, Sapuhi optimis ibadah Umrah jumlah jamaahnya akan terus mengalami peningkatan lebih banyak. Mengingat Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim terbesar dunia yang biasanya menjadi penyumbang jamaah cukup banyak.

“Orang Indonesia tuh untuk ibadah berapa pun dibayar, jor-joran untuk ibadah, karena tipikalnya Indonesia, selama muslim masih mayoritas maka bisnis Umroh itu masih tetap baik,” ujar Ketua Umum Sapuhi, Syam Resfiadi kepada LANGIT7.ID, Selasa (27/07).

Menurut Syam, sejak November 2020-Februari 2021 setidaknya 2 ribu jamaah Indonesia yang melakukan ibadah Umrah. Namun, kasus pada akhir Januari 2021 di mana dari satu pesawat, 12 persen orang terinfeksi Covid-19 sehingga harus menjalani karantina penuh, membuat Indonesia menjadi negara suspend oleh Arab Saudi.

Walau begitu, angin segar ini akan disambut baik oleh muasasah dan jamaah Indonesia. Ia menilai, ini merupakan kesempatan yang diberikan Arab Saudi untuk Indonesia, sehingga harus bisa dimanfaatkan, melalui tahapan dan proses penyelenggaraan yang tepat.

Ihsan mengimbau kepada jamaah untuk tetap tenang dalam mendapatkan informasi terkait ibadah Umroh yang beredar. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak mendapatkan informasi yang keliru, bahkan bisa menimbulkan kerugian dan masalah.

“Tunggu sampai ada lampu hijau dari penyelenggara Umrah. Kita tetap juga harus menunggu fakta kebijakan dari pemerintahan Saudi lalu penerjemahan dari pemerintahan Indonesia. Nanti setelah semua tervalidasi bisa menjadi produk di sebuah travel. Jadi jamaah kalau pun mau berangkat tahu semua syarat, ketentuan, risiko, dan benefit, ketika akan menyelenggarakan Umrah di masa pandemi,” imbuhnya.

Terkait kebijakan vaksinasi untuk jamaah Indonesia, Ihsan mengaku pihaknya masih terus mendalami informasi tersebut. Sebab, saat ini Indonesia menggunakan vaksin dari Cina, seperti Sinovac dan Sinopharm, sementara Arab Saudi mengambil kebijakan jamaah harus mendapatkan salah satu dari empat vaksin lainnya, yakni, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dan Johnson & Johnson.

“Informasinya sinovac sudah boleh tapi dosisnya musti komplit, bahkan ada istilahnya dosis booster. Jadi kita juga masih validasi dosis booster itu seperti apa. Sebenarnya untuk jamaah Umrah di Saudi, secara internal negara mereka, itu semuanya sudah punya QR Code, jadi kalau sudah vaksin, jamaah sudah terdata secara elektronik dan bisa secara otomatis untuk daftar Umrah,” katanya.

Indonesia sendiri saat ini masih belum memiliki sistem data vaksin elektronik seperti ini. Sehingga, untuk menghindari kekeliruan informasi kepada jamaah, Ihsan masih akan menunggu informasi lebih jelas dari pemerintahan Saudi.