Shamsi Ali Soroti Politisasi Agama dan Label Radikal terhadap Sebagian Ustadz

LANGIT7.ID, Jakarta - Imam di Islamic Center of New York, Muhammad Syamsi Ali, menyoroti istilah politisasi agama. Cara ini bisa dipakai mereka yang ingin meraih kepentingan tertentu.

Dia mengatakan, kondisi ini membuat penilaian terhadap sesuatu atau seseorang tidak lagi berdasarkan nilai baik atau buruknya. Tapi lebih kepada kepentingan politik tertentu.

"Contoh kecil dalam busana misalnya. Betapa larisnya baju-baju koko dan kopiah di musim-musim politik untuk berkunjung ke masjid-masjid dan majelis ta'lim. Lalu politisi wanita yang selama ini alergi dengan hijab tiba-tiba berhijab rapih," kata Shamsi Ali Rabu (9/3/2022).

Baca Juga: Pengamat Terorisme Minta Rencana Pemetaan Masjid Dikaji Ulang

Kemudian muncul juga tuduhan-tuduhan ekstremisme atau radikalisme kerap digaungkan di musim-musim politik. Tujuannya tentu untuk menekan dan mengganjal pihak-pihak tertentu yang dianggap menimbulkan gangguan untuk mendapatkan kepentingan politiknya.

"Konsep moderasi atau radikalisme menjadi aneh dan membingungkan. Moderasi menjadi seperti yang sering saya sampaikan berbentuk moderasi sepihak dan radikalisme seperti dipaksakan," ujar dia.

"Saya kembali teringat peristiwa 9/11 di Amerika Serikat. Saat itu kata radikalisme atau ekstrimisme menjadi populer berdampingan dengan kata 'terror', sehingga peperangan yang disebut 'war on terror' tidak bisa dilepaskan dari peperangan kepada kaum radikal," katanya.

Opini tersebut kemudian semakin tergiring menuju kepada satu kelompok. Yaitu orang-orang Islam yang tidak setuju dengan kebijakan global Amerika dan sekutunya di berbagai belahan dunia, khususnya di Timur Tengah.

"Lalu perang melawan terorisme berubah menjadi perang melawan umat Islam," katanya.

Menurut dia, sekarang ini banyak penilaian radikal atau moderat terhadap ustadz dan tokoh agama. Padahal klaim ini tidak memiliki justifikasi yang jelas.

"Beberapa kriteria Ustadz radikal yang disampaikan juga terasa remang-remang dan dipaksakan. Satu di antara kriteri itu adalah anti-Pancasila. Dalam perspektif nasionalisme, tentu kriteria ini sah-sah saja. Tapi ancaman terhadap Pancasila memangnya hanya dari para Ustadz?" tanya dia.

"Bagaimana dengan mereka yang berpaham komunis yang mengancam ketuhanan? Bagaimana pula dengan para koruptor yang merusak keadilan sosial dan kemanusiaan?" katanya kembali.

Islam sangat jelas dalam mengatur relasi pemerintah (raa’i) dan rakyat (ra’iyah). Islam sangat memperketat bolehnya rakyat untuk melawan pemerintah.

Tapi Islam pada saat yang sama mengajarkan bahwa mengkritisi pemerintan dalam hal-hal yang salah menjadi kewajiban amar ma’ruf nahi mungkar. Apalagi dalam tatanan negara demokrasi pemerintah dikontrol oleh kekuasaan tertinggi (rakyat).

Demikian juga, kata dia, dalam hal budaya dan tradisi. Islam adalah agama universal. Karenanya Islam ada di seluruh belahan dunia. Mau atau tidak Islam akan bersentuhan dengan semua kultur dan budaya.

Namun kehadiran Islam di sebuah lokalitas tidak merubah atau menghapus budaya lokal. Tapi lebih kepada mengoreksi atau membenarkan jika ada yang secara mendasar bertentangan dengan prinsip dasar ajaran agama. Itulah yang disebutkan dalam hadits: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak (maakarimal akhalk)”.

Oleh karena itu kriteria-kriteria yang dijadikan alasan untuk menuduh sebagian ustadz radikal tidak jelas dan rentang membawa kepada penilaian sepihak. Dan tentunya yang paling mendasar dari semua ini adalah kenapa hanya ustadz? tanyanya.