Eddy Soeparno: Setelah Lahirkan PAN, Politik Muhammadiyah Harus Dilanjutkan

LANGIT7.ID, Jakarta - Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengatakan, PAN tidak bisa dilepaskan dari Muhammadiyah. Partai berlambang matahari putih itu lahir melalui Tanwir Muhammadiyah di Semarang pada 1998.

“Kita sudah tahu semua, PAN lahir dari rahim Muhammadiyah. Itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri. Dalam hal ini, tidak lama kita lihat bahwa setelah rezim orde baru tumbang, di dalam tanwir Muhammadiyah di Semarang Juli 1998 PAN lahir,” kata Eddy dalam diskusi Road to Muktamar: Suksesi Kepemimpinan 2024 di Gedung Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (15/11/2022).

Atas dasar itu, Eddy merekomendasikan agar Muhammadiyah memasukan politik gagasan sebagai salah satu isu strategis Muktamar ke-48 di Solo. Menurut dia, politik gagasan bisa mengurangi dampak negatif politik identitas seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.

Baca Juga: PAN Sebut Peta Politik Umat Islam Penting di Pemilu 2024

“Kita di PAN ingin mendahulukan politik gagasan untuk mencegah dampak negatif politik identitas. Tentu kita sudah tahu akibatnya, 2019 kita rasakan dalam sekali akibatnya. Elitnya sudah akur, tetapi di bawah masih terbelah,” ujar Eddy.

Dia menyebut ada fenomena mengkhawatirkan ketika tindakan politik diinjeksi oleh logika sektoral yang cenderung menghalalkan segala cara. Perbedaan agama dijadikan persoalan, sukuisme diperkuat, mayoritas dan minoritas dibenturkan, dan pancasila dihadap-hadapkan dengan Islam.

“Ini yang perlu diperhatikan, politik diinjeksi oleh logika elektoral dengan menghalalkan segala cara, lahirlah kemudian politik di mana akhirnya kita terpecah-belah,” ujar Eddy.

Baca Juga: Zulhas: Perbedaan Pendapat Akibat Pilihan Politik Perkara Biasa

Eddy mencontohkan, salah satu dampak politik identitas yang masih terasa sampai hari ini adalah fenomena buzzer, cebong versus kampret, dan lain sebagainya. Hal ini sama sekali bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

“Pertanyaanya, kita sudah beradab belum? Kalau kita melihat pembicaraan di medsos, apakah itu menunjukkan keberadaan orang Indonesia yang kita harapan? Banyak hoaks, caci maki. Alih-alih beradu gagasan, yang terjadi adalah politik yang saling merendahkan dan menjatuhkan,” ujar Eddy.

Atas dasar itu, Eddy mengatakan, PAN berharap inisiatif politik gagasan ini bisa dipertimbangkan menjadi salah satu rekomendasi Muhammadiyah dalam pembahasan isu-isu politik dan keumatan menjelang Pemilu 2024.

Baca Juga: Jalan Politik Muhammadiyah dan Relasinya dengan Kekuasaan

Dengan politik gagasan, maka ruang publik diisi dengan perdebatan ide dan gagasan untuk Indonesia masa depan. PAN juga berharap Muhammadiyah bisa menjadi penyedia ruang publik yang akan menguji secara akademis ide-ide dan gagasan dari partai politik maupun capres.

“Kita menghendaki jangan lagi membeli kucing dalam karung. Kalau politik gagasan itu bisa kita hadirkan, kita bisa mendapatkan masukan apa sih yang bisa dipresentasikan, dan apa yang ditawarkan oleh kandidat-kandidat itu, baik eksekutif maupun legislatif,” kata Eddy.