Jalan Politik Muhammadiyah dan Relasinya dengan Kekuasaan

LANGIT7.ID, Jakarta - Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam besar di Indonesia cukup diperhitungkan oleh berbagai pihak dalam berbagai urusan, termasuk politik. Namun Muhammadiyah punya cara tersendiri dalam berpolitik dan menjaga hubungan dengan kekuasaan.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M. Ed, menyebut relasi Muhammadiyah dengan kekuasaan atau hubungannya dengan pemerintah adalah loyal kritis. Loyal tetap dikedepankan, sebab secara politik, Presiden, Kepala Daerah sampai bahkan Ketua RT adalah pemimpin. Namun harus tetap kritis agar tidak menyimpang dari kebenaran.

Dalam Islam, kata Mu’ti, pemimpin harus ditaati sepanjang berada pada kebenaran. Jadi yang menjadi ukuran adalah kebenaran, bukan kedekatan. Maka itu, Muhammadiyah tak takut untuk bersikap kritis kepada pemerintah.

“Kritis itu bagian dari aktualisasi identitas Muhammadiyah, dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Tapi, kritisnya Muhammadiyah itu bukan kritis yang oposisi, dan juga kritis yang destruktif, tapi kritis yang konstruktif,” ujar Mu’ti saat ditemui LANGIT7.ID di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (14/9/2022).

Baca Juga: Problematika Umat Islam Menurut Abdul Mu'ti: Rendahnya Kualitas SDM hingga Segregasi

Ada dua ukuran yang dipakai dalam sikap kritis tersebut, yakni ukuran berdasarkan agama dan konstitusional. Dua-duanya harus berjalan. Jika pemerintah tidak lurus dan adil, seperti amanat UUD, maka harus dikritik.

“Maka itu, Muhammadiyah menempatkan diri sebagai kelompok yang berusaha adil dan objektif. Muhammadiyah tetap bisa melaksanakan tugas-tugas konstitusional sebagai warga negara, tetap istiqamah menjalankan ajaran agama,” kata Mu’ti.

Kritik Muhammadiyah juga memiliki karakter yang berbeda. Ada tiga level. Pertama kritik perseorangan. Kedua, kritik yang bersifat resmi kelembagaan. Ini biasanya melalui pernyataan pers yang disampaikan melalui rapat PP Muhammadiyah.

“Ketiga, kritik yang bersifat advokatif, seperti mengajukan judicial review undang-undang,” ujar Mu’ti.

Politik ala Warga Muhammadiyah

Kendati berusaha menjaga diri dari politik praktis, Mu'ti menegaskan Muhammadiyah bukannya tidak berpolitik. Sebab menurutnya, hampir tidak ada aktivitas sehari-hari yang tidak berkaitan dengan politik.

Baca Juga: Baca Juga: Sekum Muhammadiyah: Umat Islam Terpecah Belah, Kehilangan Sosok Pemersatu

Mu’ti mencontohkan perkara pendirikan masjid. Mendirikan masjid harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hingga sertifikat wakaf atau sertifikat hak milik. IMB maupun sertifikat merupakan produk politik.

“Oleh karena itu, Muhammadiyah berusaha membangun pemahaman bahwa setiap hal terkait dengan politik. Sehingga warga Muhammadiyah harus mengerti politik, harus paham dinamika politik,” kata Mu’ti.

Muhammadiyah juga memiliki sikap tegas terkait partai politik. Partai politik hanya instrumen politik, bukan tujuan politik. Instrumen bisa berubah bila ada instrumen lain yang dianggap lebih tepat.

Lantaran partai politik adalah instrumen, maka tidak boleh menjadi tujuan. Tidak boleh disamakan. Dua hal itu berbeda. Atas dasar itu, Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk berafiliasi kepada partai politik manapun, atau tidak berafiliasi sekalipun.

Afiliasi ke partai politik itu bersifat sukarela. Namun, Muhammadiyah sudah membangun sistem. Salah satunya, pengurus di partai politik tidak boleh menjadi pengurus di Muhammadiyah.

Baca Juga: Rahasia Muhammadiyah Sukses Kelola Puluhan Ribu Amal Usaha

“Oleh karena itu, netralitas itu menjadi bagian dari bagaimana muhammadiyah bisa ke mana-mana,” ujar Mu’ti.

Atas dasar itu pula, Muhammadiyah menjadi rumah besar bagi para politisi. Rumah itu tetap memiliki kamar-kamar namun tetap dalam satu rumah.

“Itu yang menjadi salah satu kunci kenapa kita relatif solid. Karena dalam momen tertentu, sulit juga membuat solid. Apalagi Sudah terkait dengan pilihan orang,” ungkap Mu’ti.