Jum'at, 17 April 2026 
Dewan Ingatkan Startup agar Patuhi Aturan Terkait PHK
elvin andika
Ahad, 20 November 2022 - 20:28 WIB
Ilustrasi seorang karyawan sedang menunduk setelah dipecat dari tempat kerjanya. (Foto: Langit7.id/iStock)
LANGIT7.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengimbau perusahaan startup mengikuti perundang undangan ketika melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Peringatan ini diberikan karena adanya laporan dari mantan karyawan salah satu startup yang mengaku mendapat informasi terkena PHK secara dadakan dari pihak perusahaan.
“Bayangkan dalam kondisi seperti ini tiba-tiba di-PHK, karyawan juga pasti akan kesulitan. Perusahaan harus memberi waktu persiapan bagi karyawan, sesuai dengan aturan yang ada, termasuk memberikan pesangon,” ujar Charles dalam keterangan dikutip, Ahad (20/11/2022).
Baca juga: Daftar 7 Perusahaan RI Lakukan PHK Massal, GoTo hingga Ruangguru
Charles memahami jika banyak kasus PHK massal yang melanda sejumlah startup di Tanah Air. Namun, PHK sebaiknya dilakukan sebagai opsi terakhir jika benar-benar mendesak.
“Meski begitu, kami mendesak agar proses PHK yang dijalankan mengikuti seluruh aturan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait dengan hak-hak pekerja,”sambungnya
Charles pun menyatakan Komisi IX DPR RI akan mengawal pencairan dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan startup yang mengalami PHK.
Baca Juga: PHK Ratusan Karyawan, Ruangguru Pastikan Uang Pesangon Terbayarkan
Komisi IX DPR RI, juga meminta Pemerintah bersiap dengan segala kemungkinan dunia yang diprediksi akan memasuki resesi pada tahun 2023, serta melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi gelombang PHK yang dikhawatirkan akan terus berlanjut.
Peringatan ini diberikan karena adanya laporan dari mantan karyawan salah satu startup yang mengaku mendapat informasi terkena PHK secara dadakan dari pihak perusahaan.
“Bayangkan dalam kondisi seperti ini tiba-tiba di-PHK, karyawan juga pasti akan kesulitan. Perusahaan harus memberi waktu persiapan bagi karyawan, sesuai dengan aturan yang ada, termasuk memberikan pesangon,” ujar Charles dalam keterangan dikutip, Ahad (20/11/2022).
Baca juga: Daftar 7 Perusahaan RI Lakukan PHK Massal, GoTo hingga Ruangguru
Charles memahami jika banyak kasus PHK massal yang melanda sejumlah startup di Tanah Air. Namun, PHK sebaiknya dilakukan sebagai opsi terakhir jika benar-benar mendesak.
“Meski begitu, kami mendesak agar proses PHK yang dijalankan mengikuti seluruh aturan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait dengan hak-hak pekerja,”sambungnya
Charles pun menyatakan Komisi IX DPR RI akan mengawal pencairan dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan startup yang mengalami PHK.
Baca Juga: PHK Ratusan Karyawan, Ruangguru Pastikan Uang Pesangon Terbayarkan
Komisi IX DPR RI, juga meminta Pemerintah bersiap dengan segala kemungkinan dunia yang diprediksi akan memasuki resesi pada tahun 2023, serta melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi gelombang PHK yang dikhawatirkan akan terus berlanjut.
(sof)
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
Jadwal Sholat
JAKARTA, Jum'at 17 April 2026
Imsak
04:28
Shubuh
04:38
Dhuhur
11:56
Ashar
15:14
Maghrib
17:54
Isya
19:04
قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ
Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.”
