Apresiasi Sistem Pemilihan Muhammadiyah, Dahlan: Adopsi ke Politik Nasional

LANGIT7.ID, Jakarta - Eks Menteri BUMN, Dahlan Iskan memuji sistem pemilihan kepemimpinan di Muhammadiyah. Dahlan menilai sistem Pemilu Muhammadiyah berhasil untuk tidak menciptakan polarisasi yang tajam di antara masyarakat.

Menurut Dahlan, hal ini sekaligus mencegah terjadinya serangan fajar, kampanye terselubung atau membentuk kubu-kubuan. Sistem ini dinilai lebih mampu membawa nuansa silaturahmi dan musyawarah, bukan nuansa retorika politik.

"Saya merenungkannya: mungkinkah sistem Pemilu Muhammadiyah ini diadopsi untuk pilpres tingkat negara Indonesia. Kita tahu pemilu dan pilpres kita itu terlalu berdarah-darah. Terlalu memecah belah masyarakat. Kita memang bangga pada sistem demokrasi Amerika tapi kita tidak siap menirunya apa adanya," kata dahlan dalam tulisannya di Disway.id, dikutip Selasa (22/11/2022).

Baca Juga: Inovasi E-Voting Muhammadiyah Layak Dicontoh Organisasi Lain

Dahlan menuturkan bahwa sistem Pemilu Muhammadiyah dilakukan secara berjenjang dengan tingkat transparansi yang tinggi. Proses pemilihan di tingkat pusat pun berlangsung sangat ketat.

"Saya wawancara dengan penggembira, banyak di antara mereka yang saya kenal. Para penggembira itu tidak perlu kemrungsung menanti siapa yang terpilih jadi ketua umum yang baru. Proses pemilihan pimpinan pusat di Muhammadiyah sangat rasional," ucap Dahlan.

Dalam hal ini, pengurus Pimpinan Muhammadiyah Wilayah diminta mengusulkan 13 nama calon pimpinan pusat dan terkumpul 200 nama. Kemudian, diseleksi kembali menjadi 96 nama untuk dibawa ke Sidang Tanwir.

Pada Sidang Tanwir, semakin mengerucut jadi 39 nama. Setelah itu, dalam Sidang Muktamar dipilih 13 nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Baca Juga: Muktamar Berlangsung Adem, Tidak Ada Kompetisi di Muhammadiyah

"Kenapa 13 nama? Bukan 17 atau 9 atau 5 atau 45? tidak ada alasan khusus. Menetapkan jumlah itu bisa menimbulkan perdebatan panjang. Apalagi kalau harus dikait-kaitkan dengan kekeramatan sebuah angka," ucap Dahlan.

"Justru misi Muhammadiyah harus melakukan dekramatisasi angka. Maka dipilihlah angka 13. Sekalian jadi lambang dekramatisasi angka 13 yang dianggap sebagai angka sial," lanjut Dahlan menerangkan.

Lebih lanjut, Dahlan mengatakan iklim di Muhammadiyah sendiri memungkinkan sistem tersebut bisa dilaksanakan. Terlebih, Muhammadiyah terkenal dengan disiplinnya, baik dalam tertib administrasi maupun organisasi.

"Akhirnya siapa yang jadi pimpinan Muhammadiyah sudah terseleksi secara ketat. Berjenjang. Transparan. Hampir tidak mungkin terjadi kasus salah pilih," tutur Dahlan.

Baca Juga:

Sah! Duet Haedar-Muti Kembali Pimpin Muhammadiyah

2.600 Peserta Muktamar Pilih Anggota PP Muhammadiyah Melalui E-Voting